18 July 2018

Kabar Aceh Untuk Dunia


Audiensi Masalah Debu Tak Kunjung Dilakukan, Warga Datangi DPRK

...

  • Rino Abonita
  • 05 July 2018 10:00 WIB

Warga didampingi LSM GeRAK, LavasHAM, dan KPW SMUR, berbincang dengan Ketua DPRK setempat, Ramli, S.E, serta Ketua Komisi D, Banta Lidan, di ruang kerja ketua DPRK. @Rino Abonita.
Warga didampingi LSM GeRAK, LavasHAM, dan KPW SMUR, berbincang dengan Ketua DPRK setempat, Ramli, S.E, serta Ketua Komisi D, Banta Lidan, di ruang kerja ketua DPRK. @Rino Abonita.

MEULABOH - Masyarakat Gampong Peunaga Cut Ujong, Kecamatan Meureubo, Aceh Barat, mendatangi Kantor DPRK setempat, Rabu, 4 Juli 2018. Tujuannya, menanyakan rencana tindak lanjut Pansus DPRK soal dugaan pencemaran lingkungan oleh PT MB di desa mereka.

Masyarakat diterima Ketua DPRK Aceh Barat, Ramli, S.E, di ruang kerjanya. Turut hadir pula Ketua Komisi D, Banta Lidan, serta Sekwan, Adhi Mirza. Sementara warga didampingi Koordinator GeRAK Aceh Barat, Edy Syahputra, Ketua LavasHAM, Deni Setiawan, serta Ketua KPW SMUR Aceh Barat, Masykur.

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan warga, Baharudin (40), berharap agar aktifitas di area stockpile (lokasi penumpukan batubara sementara) PT MB dihentikan untuk sementara waktu, sebelum tuntutan warga diindahkan.

"Mereka enggak menghargai kita kalau tidak dihentikan kegiatan mereka. Ini demi mencegah hal-hal yang tidak diinginkan," ujar Baharuddin.

Menurut Baharudin, sejak kehadiran PT MB di pemukiman mereka, terdapat warga yang diduga terindikasi terkena penyakit paru-paru. Seperti yang menimpa Sumarni (43), istri dari Supriyatno (46), warga yang juga hadir pada pertemuan tersebut. 

Yatno mengaku sudah menghabiskan uang jutaan rupiah untuk mengobati penyakit yang menimpa istrinya. Dia juga menutup usaha warung bakso miliknya karena tidak ada pembeli yang mau singgah, sejak kehadiran stockpile PT MB yang hanya berjarak puluhan meter dari rumahnya.

Masih menurut Baharudin, PT MB memang telah memasang jaring pengaman debu atau arnet. Namun, rumah warga tetap terpapar debu. Menurutnya, hal itu diakibatkan jarak pemukiman warga yang sangat dekat dengan stockpile PT MB. "Arnet hanya formalitas belaka," ketusnya.

Ketua DPRK, Ramli, mengatakan, pihaknya tidak berada pada posisi eksekutor soal penghentian aktifitas PT MB. Menurutnya kebijakan tersebut ada di tangan bupati. 

Namun, dirinya berupaya menyelesaikan persoalan tersebut dengan memfasilitasi warga untuk melakukan audiensi dengan pihak terkait. 

"Pertemuan antara warga dengan PT MB. Juga akan dihadirkan Dinas ESDM dan Perwakilan Ombudsman Aceh serta pihak terkait lainnya, kita upayakan dilakukan antara tanggal yang sudah kita tentukan tadi," ucap Ramli kepada warga.

Sebagaimana diberitakan, Kamis, 31 Mei 2018, lalu, Tim Pansus DPRK Aceh Barat turun ke Gampong Peunaga Cut Ujong, Kecamatan Meureubo, untuk meninjau hasil laporan GeRAK terkait dugaan pencemaran lingkungan oleh PT MB di gampong tersebut.

Ramli yang saat itu turut hadir berjanji segera menindaklanjuti dugaan pencemaran lingkungan oleh PT MB tersebut dengan memanggil warga, pihak perusahaan, maupun dinas terkait untuk menyelesaikan masalah ini.

"Akan ditindaklanjuti dengan memanggil dinas terkait, baik dari kabupaten maupun provinsi. Untuk provinsi memang belum melakukan kontak, namun nanti akan kita surati," katanya saat itu.

Namun, hingga hari ini, Rabu, 4 Juli 2018, belum ada tanda-tanda dilakukan pertemuan seperti yang dijanjikan. Karena itu, warga mendatangi Kantor DPRK setempat.[]

Editor: THAYEB LOH ANGEN


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.