01 October 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia

Reza Idria, Akademisi UIN Ar-Raniry:
'Baca Alquran tidak Tepat Dijadikan Hukuman bagi Pelanggar Protokol Kesehatan Covid-19 di Aceh'

...

  • Fakhrurrazi
  • 10 August 2020 20:30 WIB

Reza Idria. Foto: dok. /Istimewa
Reza Idria. Foto: dok. /Istimewa

BANDA ACEH - Akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Reza Idria, mengkritisi kebijakan Pemerintah Aceh terkait wacana sanksi membaca Alquran bagi pelanggar protokol kesehatan Covid-19.

Menurut Reza Idria, bagi masyarakat Aceh yang merupakan mayoritas Muslim, membaca kitab suci Alquran adalah ibadah, maka tidak tepat jika ingin menetapkannya sebagai bentuk hukuman.

“Sanksi adalah sesuatu yang diberlakukan karena ada kesalahan. Apakah orang akan menganggap dirinya melakukan kesalahan ketika yang dibebankan kepadanya malah sesuatu yang selama ini diyakini adalah bentuk ibadah? Lalu, bagaimana jika yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan itu non-Muslim? Harus diingat juga penduduk Aceh bukan 100% Muslim,” kata Reza Idria kepada portalsatu.com, Senin, 10 Agustus 2020.

Reza Idria mengingatkan, di tengah lonjakan kurva yang positif terjangkit virus corona seharusnya pemerintah jangan bermain di level wacana. Yang disebut sanksi itu, menurut Reza, jelas definisinya dalam ilmu hukum, adat maupun agama, dan sudah banyak contoh bisa dipelajari.

“Teguran tegas oleh aparat dan denda adalah pilihan yang tepat sebagai bentuk sanksi bagi pelanggar protokol. Beberapa daerah di Indonesia sudah merumuskan peraturan denda,” ujar Reza Idria.

Menurut Reza, Aceh juga harus belajar bagaimana negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura berhasil mengontrol penyebaran Covid-19 dengan menerapkan denda, bahkan ada juga hukuman penjara bagi pelanggar.

Reza menilai apa yang dilakukan Pemerintah Aceh di awal-awal merebaknya pandemi corona sudah cukup tepat. Menghentikan kegiatan langsung pendidikan, work from home, razia dan sosialisasi, membatasi penerbangan, memperketat perbatasan dan test rapid acak yang dilakukan cukup efektif menekan laju transmisi covid-19 di Aceh.

“Namun ketika hari ini kurva meningkat tajam pemerintah harus juga reflektif bahwa ada kelalaian otoritas dalam memastikan protokol berjalan. Kedai kopi kembali ramai, pasar-pasar dipenuhi orang tanpa masker dan tidak diawasi oleh petugas,” ungkapnya.

Reza menyarankan Pemerintah Aceh untuk bertindak cepat memastikan pemberlakuan sanksi yang memberi efek jera bagi pelanggar protokol kesehatan Covid-19 jika tidak ingin tenaga kesehatan dan rumah sakit kolaps.

“Pemerintah Aceh beserta jajarannya di kabupaten/kota juga harus memastikan bahwa aparatnya aktif dalam pelaksanaan di lapangan sehingga aturan-aturan protokol kesehatan tersebut berjalan,” pungkas Reza Idria.

Sebelumnya diberitakan, pelanggar Protokol Kesehatan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) terancam sanksi di Aceh. Pemerintah Aceh telah membuat rancangan Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh tentang Peningkatan Penanganan Covid-19 di Aceh. Isinya antara lain mengatur tentang sanksi bagi mereka yang abai pada pencegah virus corona

“Rancangan Pergub telah dipersiapkan, dan akan disosialisasikan pada Rapat Koordinasi Forkompimda dan bupati/wali kota se-Aceh, Selasa (11/8/2020) mendatang,” ungkap Juru Bicara Pemerintah Aceh, Saifullah Abdulgani (SAG), dalam siaran pers, Jumat, 7 Agustus 2020, malam. 

Menurut SAG itu, sebelum ditetapkan dan dilembardaerahkan, Pergub Aceh yang memuat sanksi itu perlu dikoordinasi dengan Forkopimda dan bupati/wali kota dari seluruh Aceh agar memiliki persepsi sama. "Bila ada masukan dari masyarakat dan stakeholders lainnya juga akan dipertimbangkan,” ujarnya. 

SAG menjelaskan, rancangan Pergub Aceh tentang Peningkatan Penanganan Covid-19 tersebut, antara lain, mengatur tentang sanksi administrasi dan sanksi sosial. Sanksi administrasi mulai berbentuk teguran lisan, teguran tertulis, hingga pencabutan izin usaha. Sementara bentuk sanksi sosial, seperti diwajibkan membaca Alquran. 

“Berat-ringannya sanksi sangat tergantung pada tingkat pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan,” katanya. 

SAG mengatakan, tidak tertutup kemungkinan pemberlakuan pembatasan sosial tertentu, seperti pemberlakuan jam malam, sebagaimanan pernah diterapkan sebelumnya. Namun, sebelum keputusan pembatasan sosial tertentu itu diambil akan dikonsultasikan dan berkoordinasi terlebih dahulu dengan Komite Penanganan Covid-19 Pusat. 

Selain itu, di daerah akan dikoordinasikan dengan Forkopimda dan bupati/walikota, serta disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan terkait dengan penerapan protokol kesehatan di segala sektor kehidupan masyarakat, jelas SAG.

Ia mengatakan, Pergub Aceh yang disertai dengan sanksi itu disusun berdasarkan Intruksi Presiden RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. 

Presiden mengintruksikan gubernur, bupati, dan wali kota untuk menyusun dan menetapkan peraturan yang memuat kewajiban mematuhi protokol kesehatan, perlindungan kesehatan masyarakat, dan kewajiban mematuhi protokol kesehatan tersebut dikenakan kepada perorangan, pelaku usaha, pengelola penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum, urai SAG. 

“Rencana menjatuhkan sanksi administrasi atau sanksi sosial ini mungkin tak disukai semua orang, namun Pemerintah Aceh harus melindungi masyarakat Aceh dari korban virus corona, yang ditularkan oleh mereka yang abai pada protokol kesehatan,” pungkas SAG []

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.