04 June 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia


Banyak Persoalan Terkait Bansos - BLT, Ini Kata Ombudsman dan DPRA

...

  • PORTALSATU
  • 20 May 2020 15:25 WIB

Taqwaddin, Kepala Ombudsman RI Aceh. Foto istimewa
Taqwaddin, Kepala Ombudsman RI Aceh. Foto istimewa

BANDA ACEH - Berbagai persoalan menyelimuti proses penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) di Aceh. Hal tersebut terungkap saat diskusi virtual diadakan Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Selasa, 19 Mei 2020.

Diskusi diikuti puluhan partisipan dari erbagai kalangan dan daerah berlangsung hangat. Maklum, masalah ini adalah isu yang sedang menjadi buah bibir di kalangan masyarakat.

Adapun narasumber diskusi ini yaitu Dr. Taqwaddin Husin Kepala Ombudsman RI Aceh, Azhari, S.E., M.Si., Kepala DPMG Aceh, Devi Riansyah, A.KS, M.Si., Sekretaris Dinsos Aceh, dan M. Rizal Falevi Kirani, Ketua Komisi V DPRA. Diskusi dipandu Ilyas Isti, S.T., dari Ombudsman Aceh.

Taqwaddin menyebutkan banyak permasalahan menyelimuti proses penyaluran bantuan tersebut. "Berdasarkan penelusuran yang kami lalukan, masih banyak permasalahan yang harus diselesaikan untuk penyaluran BLT dan Bansos. Di antaranya, proses penyaluran masih terlambat, minimnya informasi terhadap penerima bantuan, penerima bantuan tidak tepat sasaran, timbulnya potensi konflik di desa, dan lain sebagainya," ungkap dia.

"Kami berharap supaya ini tidak berlarut, agar pihak pemerintah selaku penyalur bantuan melakukan upaya verifikasi data faktual, umumkan data penerima bantuan tersebut. Ini tujuannya untuk mempercepat proses panyaluran dan meminimalisir terjadinya konflik di gampong," ujar Taqwaddin selaku Kepala Lembaga Negara Pengawas Pelayanan Publik di Aceh.

Kepala DPMG Aceh, Azhari, menjelaskan bahwa "sasaran BLT yaitu keluarga miskin atau tidak mampu yang belum mendapatkan bantuan lainnya seperti PKH, BPNT, atau BST, dan kepala keluarga yang hilang mata pencahariannya akibat adanya wabah Covid-19.

"Mengenai data penerima BLT, pendataan ini dilakukan oleh relawan desa yang kemudian dibahas dalam musyawarah desa khusus (Musdessus). Pihak desa juga diberikan diskresi, sehingga tidak kaku dengan adanya 14 kriteria yang mendapatkan bantuan tersebut," ujar Azhari.

Devi Riansyah, Sekretaris Dinsos Aceh menyampaikan bahwa pihaknya bekerja sama dengan berbagai pihak untuk penyaluran Bansos dan saat ini sudah hampir rampung penyaluran ke kabupaten/kota di Aceh.

"Kami bekerja sama dengan berbagai pihak untuk menyalurkan bantuan ke kabupaten/kota, dan sudah 21 kabupaten/kota yang kita salurkan. Data penerima bantuan antara Dinsos dan DPMG sama, dan kami saling cross check," sebut Devi.

"Namun yang menjadi kendala di lapangan untuk penerima bantuan yaitu terkait Orang Miskin Baru atau (OMB), karena penafsiran di lapangan persepsinya berbeda-beda," tambah Devi.

Menanggapi paparan pimpinan kedua SKPA tersebut, Falevi Kirani selaku Ketua Komisi V DPRA menyampaikan bahwa berdasarkan aturan sebenarnya sudah sangat bagus. Namun dia juga menyayangkan, karena fakta di lapangan masih banyak terjadi permasalahan yang kemudian berakhir konflik antarwarga gara-gara Bansos dan BLT yang tidak tepat sasaran.

"Kalau kita cermati berdasarkan aturan prosesnya sudah sangat bagus, didata oleh relawan desa, kemudian dibahas dalam Musdessus. Tapi kenyataannya gelombang protes timbul dimana-mana, berarti ini ada sesuatu yang salah," imbuh Fahlevi.

"DPRA dan Ombudsman sama-sama mengawasi proses penyaluran bantuan ini, jangan sampai terjadi bantuan ini membuka pintu korupsi," tegas Fahlevi.

Pada pengujung diskusi tersebut, Taqwaddin mengharapkan agar pendataan harus komprehensif, data penerima bantuan diinformasikan ke publik. Sehingga dapat dikoreksi jika ada yang tidak tepat menerima bantuan.

"Kami berharap agar pendataan dilakukan secara komprehensif, data penerima bantuan diinformasikan ke publik. Sehingga dapat dikoreksi jika ada yang tidak tepat menerima bantuan. Ini penting dilakukan untukĀ  meminimalisir potensi konflik di desa," harap Taqwaddin.

"Ombudsman sangat memaklumi jikapun BLT ini dibagi sama rata namun berdasarkan hasil dari Musdessus," pungkas Taqwaddin.[](rilis)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.