26 August 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Begini Proses Penyampaian Pokir Dewan

...

  • CUT ISLAMANDA
  • 09 August 2019 17:30 WIB

ilustrasi. Foto: istimewa/net
ilustrasi. Foto: istimewa/net

BANDA ACEH – Anggota DPR Aceh dan DPR Kabupaten/Kota dikabarkan sudah menyampaikan pokok-pokok pikiran atau pokir—sering disebut “aspirasi dewan”—untuk tahun anggaran 2020 hasil reses pada awal tahun 2019.

Sesuai ketentuan dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2020, menyebutkan, DPRD menyampaikan pokok-pokok pikiran paling lambat seminggu sebelum dilaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Apabila disampaikan melewati batas waktu seminggu sebelum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), pokir dewan tersebut akan dijadikan bahan masukan saat penyusunan perubahan RKPD sebagai dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Dilihat portalsatu.com, 9 Agustus 2019, dalam Lampiran Permendagri tersebut, salah satu poin Teknis Penyusunan APBD berbunyi, “Dalam penyusunan rancangan awal RKPD, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD, sebagaimana maksud Pasal 78 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, pokok-pokok pikiran DPRD dimaksud diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran serta disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan. Berkaitan dengan itu, pokok-pokok pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD dilaksanakan, akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD sebagai dasar perubahan APBD tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Untuk diketahui, Pemerintah Aceh sudah melaksanakan Musrenbang dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Aceh (RKPA) Tahun 2020 pada April 2019 lalu. Begitu pula pemerintah kabupaten/kota di Aceh.

Lantas, apakah anggota DPR Aceh sudah menyampaikan pokir pada awal tahun 2019 sebelum Musrenbang RKPA 2020?

“Pokir dewan disampaikan dalam bentuk laporan reses, semua (anggota) DPRA sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban reses yang harus ditampung ke dalam Musrenbang. Seingat saya sudah tiga kali reses yang dilakukan oleh DPRA sebelum Musrenbang 2020,” ujar Nurzahri, S.T., Anggota Badan Anggaran DPR Aceh, dikonfirmasi portalsatu.com melalui pesan WhatsApp, Jumat sore. 

Nurzahri melanjutkan, “Setelah Musrenbang 2020 (dilaksanakan pada April 2019), DPRA sudah melaksanakan reses sekali, dan laporannya juga sudah disampaikan. Untuk reses tersebut (yang dilaksanakan setelah Musrenbang 2020) harus ditampung juga dalam Musrenbang 2021”.

Dikonfirmasi terpisah, apakah anggota DPRA sudah menyampaikan pokir untuk dimasukkan oleh eksekutif dalam perencanaan anggaran tahun 2020, Juru Bicara Pemerintah Aceh, Saifullah Abdulgani (SAG), mengatakan, “Pokir anggota dewan untuk APBA 2020 diserahkan sesuai dengan tahapan penjadwalan dan mekanisme yang diatur peraturan perundangan”.

Sementara itu, portalsatu.com juga mengonfirmasi pimpinan DPRK dan Badan Anggaran Dewan Aceh Utara soal pokir untuk tahun anggaran 2020. Namun, sejauh ini baru Ketua Badan Anggaran DPRK Aceh Utara, Mawardi M., alias Tgk. Adek, yang merespons.

“(Pokir dewan disampaikan) beriringan dengan Musrenbang. Kalau masalah jumlah (usulan) itu tergantung dari hasil reses,” kata Mawardi via pesan WhatsApp, Jumat sore.

Sumber portalsatu.com di Pemerintah Aceh Utara menyebutkan, pokir atau usulan dewan sudah dimasukkan dalam RKPD dan Rancangan Kebijakan Umum APBK (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2020. “Jika diserahkan (data usulan pokir dewan) sekarang, tidak bisa lagi. Apalagi tahun ini Pemkab (Aceh Utara) sudah menerapkan semi e-Planning. (Disebut semi e-Planning karena) belum integrasi penuh. (Untuk tahun anggaran) 2021 nanti baru diterapkan secara penuh,” kata sumber tersebut, Jumat siang.

Menurut sumber itu, anggota DPRK Aceh Utara juga sudah menyampaikan pokir termasuk berupa usulan dana hibah dan bantuan sosial untuk dimasukkan dalam dokumen perubahan APBK 2019.

Seperti diketahui, Bupati Aceh Utara menyampaikan Rancangan KUA-PPAS 2020, dan Kebijakan Umum Perubahan APBK (KUPA) serta PPAS Perubahan 2019 kepada DPRK dalam rapat paripurna dewan, 18 Juli 2019. KUPA-PPASP 2019 kemudian disepakati bersama melalui penandatanganan nota kesepakatan dalam rapat paripurna DPRK, 3 Agustus 2019. Sedangkan Rancangan KUA-PPAS 2020 masih dibahas sepihak oleh Badan Anggaran DPRK. (Baca: KUA-PPAS 2020, Dewan Aceh Utara: Masih Bahas Sepihak)[](idg)

Lihat pula: Ini Tahapan dan Jadwal Penyusunan APBD 2020 Menurut Permendagri 33/2019

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.