26 October 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia

Dalam Pergub 38/2020
Begini Respons Ketua Komisi V DPRA Soal Pemerintah Aceh tak Alokasikan Tambahan Dana JKA

...

  • Fakhrurrazi
  • 30 September 2020 10:30 WIB

Ketua Komisi V DPR Aceh, M. Rizal Falevi Kirani (kanan). Foto: Fakhrurrazi
Ketua Komisi V DPR Aceh, M. Rizal Falevi Kirani (kanan). Foto: Fakhrurrazi

BANDA ACEH - Ketua Komisi V DPRA, M. Rizal Falevi Kirani, menyayangkan Pemerintah Aceh yang tidak mengalokasikan tambahan dana Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) dalam refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2020.

Falevi Kirani menjelaskan, pada 15 Juni 2020, Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur Aceh telah mengeluarkan Pergub Nomor 38 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Pergub Nomor 80 tahun 2019 tentang Penjabaran APBA 2020. "Pergub Nomor 38 dikeluarkan untuk menyikapi perintah refocusing APBA dalam rangka penanganan Covid-19 beserta dampak yang ditimbulkannya," kata Falevi di Banda Aceh, Rabu, 30 September 2020.

Menurut Falevi, dalam Pergub tersebut bukan hanya terjadi pergeseran (refocusing) anggaran, tapi juga perubahan postur belanja APBA, dari sebelumnya Rp17,2 triliun menjadi Rp15,7 triliun. Namun, Falevi menyayangkan dalam Pergub Nomor 38 itu tidak tersedia anggaran tambahan untuk program Jaminan Kesehatan Aceh.

"Berdasarkan Pergub Nomor 38 kita menemukan fakta bahwa kegiatan refocusing APBA yang dilakukan sepihak oleh eksekutif sama sekali tidak mengalokasikan dana JKA untuk kebutuhan bulan Juni hingga Desember 2020," ujar Falevi.

Politikus muda Partai Nanggroe Aceh (PNA) ini menyebut Pemerintah Aceh sebelumnya hanya mengalokasikan dana JKA Rp478 miliar dalam APBA 2020. Padahal, kata Falevi, kebutuhannya mencapai Rp1 triliun. Anggaran Rp478 miliar hanya cukup untuk kebutuhan JKA hingga Mei. 

"Kita sudah sejak awal tahun mengingatkan Pemerintah Aceh untuk mencari solusi menyediakan dana JKA hingga akhir tahun. Agar tidak terjadi kekosongan pelayanan kesehatan bagi 2,1 juta rakyat Aceh pengguna JKA. Waktu itu Pemerintah Aceh menyebutkan akan menyediakannya dalam APBA Perubahan," jelas Falevi.

Faktanya, lanjut Falevi, Pemerintah Aceh tidak mengalokasikan sepeserpun tambahan anggaran untuk JKA dalam Pergub 38/2020. Padahal, kata dia, Plt. Gubernur Aceh telah menyampaikan komitmennya untuk menyediakan dana JKA hingga Desember saat penandatanganan addendum perjanjian kerja sama dengan BPJS Kesehatan akhir Mei lalu. 

"Di sisi lain kita dapat kabar Pemerintah Aceh mengalokasikan anggaran pengadaan alat peraga hingga Rp102 miliar, pengadaan mobil, rehab ruang kantor Sekda dan kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan penanganan Covid-19 dalam kegiatan refocusing APBA," ungkapnya. 

Menurut Falevi, Pemerintah Aceh hingga kini belum mengajukan dokumen Perubahan APBA 2020, baik KUA-PPAS Perubahan maupun RAPBA Perubahan. Padahal, kata dia, beberapa waktu lalu, Nova Iriansyah mengatakan dalam sidang paripurna DPRA bahwa diperlukan Perubahan APBA. 

"Silakan saja jika Plt. Gubernur tidak mau buat APBA-P, asal program prioritas untuk rakyat tetap diakomodir dalam Pergub Perubahan Penjabaran APBA atau refocusing," tuturnya.

"Sebagai Ketua Komisi V DPRA saya memberi peringatan keras kepada Plt. Gubernur untuk bertanggung jawab menyediakan anggaran JKA tersebut. Saya tegaskan apapun caranya, pokoknya dana JKA harus tersedia," tegas Falevi. 

Sebagai mantan Timses Irwandi-Nova, Falevi merasa mempunyai tanggung jawab moral untuk mengingatkan Plt. Gubernur Aceh agar menepati janji kampanye yang telah disampaikan kepada rakyat. Dia mengingatkan bahwa rakyat Aceh memilih Irwandi-Nova karena ada program JKA plus.[]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.