08 December 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia

Minta Hakim Bebaskan Mursidah
BEM Hukum: Bagaimana Nasib Tiga Anak Yatim Jika Mursidah di Penjara?

...

  • PORTALSATU
  • 02 November 2019 13:25 WIB

Muhammad Fadli. Foto dok/istimewa
Muhammad Fadli. Foto dok/istimewa

LHOKSEUMAWE – Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh meminta majelis hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe memvonis bebas Mursidah, warga miskin yang menjadi terdakwa perkara dugaan perusakan toko pangkalan gas elpiji 3 Kg. 

“Kami meminta hakim memvonis bebas Kak Mursidah atau minimal hukuman percobaan, yaitu terpidana tidak menjalankan hukuman di lembaga pemasyarakatan (LP). Namun apabila dalam masa hukuman percobaan terpidana melanggar hukum maka terpidana harus menjalani hukuman di LP,” ujar Ketua BEM Hukum Unimal, Muhammad Fadli, melalui siaran pers kepada portalsatu.com, Sabtu, 2 November 2019.

Informasi diterima Fadli, majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Lhokseumawe akan menggelar sidang pembacaan vonis atau putusan terhadap Mursidah pada 5 November 2019.

Fadli meminta hakim melihat perkara tersebut secara objektif dan profesional. Menurut dia, hakim harus menjadi corongnya undang-undang sesuai asas Bouche delaloi, bukan sebaliknya. “Hakim harus melihat nilai lain dari kasus ini, bukan hanya dari aspek yuridis, namun juga aspek sosiologis,” tuturnya.

Permintaan itu disampaikan BEM Hukum Unimal karena beberapa alasan. Yakni, Mursidah adalah rakyat miskin yang rumahnya hampir roboh dan kesehariannya mencari nafkah dengan menjual kerupuk. Suaminya yang sudah lama menderita sakit paru, meninggal dunia sekitar dua minggu lalu, setelah Mursidah dituntut 10 bulan pidana penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), 26 September 2019.

“Kak Mursidah mempunyai tiga anak, dua di antaranya masih kecil. Beliau saat ini menjadi tulang punggung keluarga setelah suaminya meninggal. Bagaimana nasib ketiga anak yatim itu apabila ibunya di penjara,” ujar Fadli.

Oleh karena itu, menurut Fadli, hakim harus menjadi perwakilan negara dalam kasus ini untuk membantu rakyat kecil yang tidak berdaya melawan ketidakadilan. “Kami meminta sikap integritas, profesionalitas, dan objektivitas para yang mulia hakim dalam kasus ini,” ucapnya.

BEM Hukum Unimal menyatakan akan mengawal perkara ini. Apabila ketidakadilan menimpa masyarakat kecil itu, kata Fadli, extra parliamentary sebagai cara perlawanan terakhir mahasiswa akan pihaknya lakukan untuk membela kebenaran dan memperjuangkan keadilan.

“Pada prinsipnya keadilan itu tidak terletak di dalam UU. Namun, keadilan itu terletak di dalam hati nurani, seperti kata Profesor Bismar Siregar, mantan Hakim Agung Mahkamah Agung,” ungkap Fadli.

Kenapa pemilik pangkalan gas tak ditetapkan sebagai tersangka?

Fadli juga menjelaskan, perbuatan Mursidah sebenarnya menyangkut kepentingan masyarakat miskin lainnya. Dia menyebut Mursidah berani membongkar dugaan kecurangan di sebuah pangkalan gas elpiji 3 kg di gampongnya, Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Lhokseumawe pada pengujung tahun 2018 lalu.

“Kasus itu pun bergulir untuk pemeriksaan terhadap pemilik pangkalan tersebut atas penimbunan gas yang dilakukan. Namun seiring berjalannya waktu, bukan pemilik pangkalan gas yang ditetapkan sebagai tersangka, tapi Kak Mursidah lah yang ditetapkan sebagai tersangka terkait pasal 406 KUHP tentang perusakan barang (pangkalan elpiji 3 kg),” ujar Fadli.

Ketua BEM Hukum Unimal itu menilai ada beberapa kejanggalan dalam kasus tersebut setelah mendengar keterangan Mursidah, sehingga sejumlah pertanyaan pun muncul. “Kenapa pemilik pangkalan gas tersebut yang menimbun elpiji 3 Kg tidak ditetapkan sebagai tersangka,” katanya.

“CCTV yang ada di toko pangkalan gas tersebut tidak dihadirkan ketika proses pemeriksaan alat bukti di persidangan. Padahal CCTV tersebut bisa menjadi alat bukti tambahan manifestasi dari alat bukti petunjuk di dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP tentang alat bukti yang sah,” ungkap Fadli.

Menurut Fadli, Mursidah telat mendapatkan penasihat hukum karena ia orang awam yang tidak mengerti hukum. “Bahkan membaca saja beliau tidak bisa, apapun surat yang disuruh tanda tangan langsung diteken,” tuturnya.

Diberitakan sebelumnya, Kajari Lhokseumawe, Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H., melalui Kasi Intelijen, Miftahuddin, S.H., membenarkan JPU dari Kejaksaan Negeri itu menuntut Mursidah 10 bulan pidana penjara. Menurut Miftahuddin, Mursidah merupakan terdakwa perkara dugaan perusakan toko pangkalan gas elpiji 3 Kg di Gampong Meunasah Mesjid yang terjadi pada November 2018 lalu.

Mifitahuddin menjelaskan, mulanya berkas penyidikan perkara itu diserahkan penyidik Polres Lhokseumawe ke Kejari. Setelah diteliti dan dinyatakan lengkap, berkas perkara tersebut dilimpahkan ke Pengadilan Negeri (PN) Lhokseumawe untuk disidangkan.

PN Lhokseumawe menggelar sidang perdana perkara itu dengan agenda pembacaan dakwaan, 14 Agustus 2019. Sidang pembacaan tuntutan JPU, 26 September, mendengarkan nota pembelaan atau pleidoi terdakwa/penasihat hukumnya, 8 Oktober, dan tanggapan JPU pada 29 Oktober. Sidang pembacaan putusan atau vonis majelis hakim PN Lhokseumawe akan digelar pada 5 November 2019.

Menurut Mifitahuddin, berdasarkan fakta dalam persidangan, JPU yakin terdakwa yang melakukan perusakan terhadap toko pangkalan gas elpiji tersebut. "Jadi, secara hukum sesuai Pasal 406 KUHP bahwa tindakan terdakwa sudah terbukti. Maka dituntut hukuman 10 bulan penjara,” ujar Miftahuddin menjawab portalsatu.com, 1 November 2019.

Miftahuddin melanjutkan, “Kita (JPU) menuntut hukuman itu tentunya ada pertimbangan, yang memberatkan dan meringankan. Dalam persidangan, JPU melihat terdakwa berbelit-belit saat memberikan keterangan. Ia menyatakan bahwa yang melakukan pengrusakan itu merupakan saudara Mursal. Akan tetapi, terdakwa tidak mampu menghadirkan Mursal yang dimaksudkan itu dalam persidangan".

"Bahkan, dalam persidangan sebelumnya sudah diberikan kesempatan kepada pihak kuasa hukum terdakwa untuk  menghadirkan saksi yang meringankan, tetapi tidak bisa dihadirkan. Jadi, hak-hak mereka sudah diberikan oleh majelis hakim,” ucap Miftahuddin.

Miftahuddin juga menyampaikan bahwa setelah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dan berkas pernyidikan dari penyidik kepolisian, JPU melanjutkan proses hukum ke pengadilan terhadap Mursidah tentang perkara dugaan perusakan pangkalan gas elpiji. “Bukan soal lainnya, seperti beredar isu mengenai protes penimbunan gas elpiji 3 Kg, bukan itu persoalannya. Kita melakukan ini murni penegakan hukum dalam hal ini pidana umum,” tuturnya.

‘Kasusnya terlalu dipaksakan’

Penasihat hukum/pengacara terdakwa Mursidah, Zulfa Zainuddin, S.H.I., melalui nota pembelaan memohon kepada majelis hakim untuk membebaskan terdakwa Mursidah. “Karena berdasarkan fakta-fakta di persidangan kasusnya terlalu dipaksakan. Dan kerugiannya (pangkalan gas elpiji) itu tidak lebih dari Rp1,5 juta. Sesuai dengan Perma Nomor 2 Tahun 2012, kerugian di bawah jumlah itu wajib digunakan dengan tindak pidana ringan, bukan dengan menggunakan jalur melalui kejaksaan,” ungkapnya.

Jadi, kata Zulfa, seharusnya otomatis penyidik menjadi penuntut, dan sidangnya lebih cepat prosesnya. “Tapi ini tidak, langsung proses dengan acara persidangan biasa. Namun, karena ini proses hukum maka kita menghormati dan tetap mengikuti prosedur persidangan sesuai dengan hukum acara," kata Zulfa.

Menurut Zulfa, sebenarnya perbuatan dilakukan Mursidah sangat mulia. Pasalnya, kata dia, meskipun Mursidah seorang warga miskin, “tetapi berani membongkar kejahatan, yaitu pihak pangkalan gas elpiji 3 Kg nakal yang memberikan distribusi gas itu tidak tepat sasaran. Karena ada beberapa tabung gas yang dilakukan penimbunan, tapi tidak diberikan kepada masyarakat dan diduga dijual untuk pihak lain dengan harga lebih tinggi daripada harga eceran".

Zulfa berharap majelis hakim bisa memberikan rasa keadilan yang terbaik bagi terdakwa Mursidah dalam sidang pembacaan putusan pada 5 November 2019 nanti.(Baca: JPU Tuntut Mursidah 10 Bulan Penjara, Pengacara: Kasusnya Terlalu Dipaksakan)[](nsy/rilis)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.