18 February 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia


Bupati Surati Camat, Asisten I: Perangkat Gampong Wajib Lampirkan Ijazah SD, SMP dan SMA

...

  • ZAMAH SARI
  • 07 February 2020 22:00 WIB

Asisten I Pemkab Pidie, Bahrul Walidin. Foto: Zamah Sari
Asisten I Pemkab Pidie, Bahrul Walidin. Foto: Zamah Sari

SIGLI - Untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Bupati Pidie surati camat.

Surat diteken Bupati Pidie, Roni Ahmad, tertanggal 3 Februari 2020 itu berisi, dalam rangka tertib administrasi perangkat pemerintahan gampong dalam Kabupaten Pidie, meminta kepada camat untuk melakukan pembinaan terhadap pemerintahan gampong dalam proses pengangkatan dan pemberhentian agar berpedoman pada Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015. 

Asisten I Sekretariat Daerah Pidie, Bahrul Walidin, Jumat, 7 Februari 2020, membenarkan, telah dikirimkan surat pemberitahuan kepada para camat agar membimbing keuchik dalam proses pengangkatan dan pemberhentian perangkat gampong. 

"Surat sudah kita kirim ke para camat melalui Bagian Pemerintahan (Setda Pidie). Bupati minta camat melakukan bimbingan kepada keuchik menggunakan Permendagri 67 dalam proses pengusulan perangkat gampong," kata Bahrul kepada portalsatu.com.

Dia juga meminta setiap perangkat gampong yang akan diangkat harus sesuai ketentuan aturan, yakni saat pengangkatan berusia 20 hingga 42 tahun. Berpendidikan SMU sederajat, dengan melampirkan fotokopi ijazah lagalisir, SD,  SMP dan SMU. Jika tidak lengkap ijazah maka tidak boleh diangkat.  

"Sesuai pasal 3 Permendagri Nomor 67, Ijazah syarat mutlak. Ijazah SD, SMP dan SMA wajib dilampirkan, " kata Asisten I, sembari menambahkan, para camat harus benar-benar mengontrol agar tidak terjadi kesalahan dan pelanggaran dalam perekrutan. 

Bahrul meminta keuchik tidak main-main dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat gampong, karena akan berbahaya kepada diri keuchik sendiri jika ada yang tidak memenuhi persyaratan tapi diangkat sebagai perangkat. 

Sebelumnya diberitakan, meski Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sudah berlaku. Namun, Permendagri Nomor 83 tidak dicabut dan tetap digunakan sebagai pedoman yang tidak diatur dalam Permendagri Nomor 67.

Hal itu dikatakan Asisten I Setda Pidie, Bahrul Walidin, Selasa, 4 Februari 2020, sebagai penjelasan tentang penerapan aturan pengangkatan perangkat gampong di Kabupaten Pidie. 

Masih dijadikan sebagai pedoman Permendagri Nomor 83, menurut Bahrul, pada aturan-aturan yang tidak diatur dalam Permendagri Nomor 67, seperti mekanisme pengangkatan.

"Dalam Permendagri Nomor 67 tidak diatur mekanisme pengangkatan perangkat gampong. Sehingga harus berpedoman pada  Permendagri Nomor 83 Tahun 2015, pasal 4 ayat (1), kepala desa dapat membetuk tim seleksi perangkat desa yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota. Ayat (2), kepala desa melakukan penjaringan dan penyaringan perangkat desa selama 2 bulan sejak jabatan perangkat desa kosong atau diberhentikan dan, ayat (3) hasil penjarjngan harus dikonsultasikan dengan camat dan camat memberikan rekomendasi," jelas Bahrul. 

"Jika ada keuchik yang mengeluarkan SK perangkat setelah Permendagri 67 turun, maka SK itu tidak sah, karena tidak mengikuti mekanisme telah diatur," jelas Asisten I.[]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.