21 August 2018

Kabar Aceh Untuk Dunia


Caleg Koruptor: Terjaring 202 Nama, Mungkinkan Masih Bertambah?

...

  • PORTALSATU
  • 08 August 2018 11:30 WIB

Ilustrasi - Pileg 2019. Foto via jawapos
Ilustrasi - Pileg 2019. Foto via jawapos

JAKARTA – Bawaslu mencatat saat ini jumlah mantan terpidana korupsi yang maju sebagai bakal calon anggota legislatif Pemilu 2019 mencapai 202 orang. Ini menunjukkan usaha Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu menghentikan gerak mantan koruptor maju sebagai bacaleg tampaknya belum benar-benar berhasil.

Melalui Peraturan KPU (PKPU), dan penyebaran pakta integritas setiap partai politik agar tidak mengusung mantan koruptor, dan sosialisasi Bawaslu ke masing-masing markas partai, juga belum membuahkan hasil.

Padahal kepada media, semua petinggi partai menyatakan komitmennya untuk tidak mengusung mantan eksnapi korupsi atau pun terpidana dua kasus lainnya. Hal itu sesuai aturan yang melarang napi kasus korupsi bersama napi perkara narkoba dan napi kasus pelecehan seksual menjadi caleg.

PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD, dan DPD pada pasal 4 ayat 3, berbunyi partai politik tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi.

Larangan tersebut dinyatakan melalui pakta integritas setiap partai yang dibubuhi tanda tangan ketuanya. Nyatanya, upaya KPU tersebut tidak serta merta membuat parpol membentengi diri dan mengusung calon sesuai peraturan.

Untuk tingkat pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat, ketika pertama kali pemeriksaan berkas pendaftaran dilakukan dari 18 Juli—21 Juli lalu KPU menemukan lima ekskoruptor.

Beberapa hari kemudian Partai Golongan Karya mengakui bahwa ada dua caleg DPR yang merupakan mantan napi korupsi. Tiga sisanya berasal dari Partai Kebangkitan Bangsa.

Mulanya, Bawaslu menemukan 199 bacaleg untuk tingkat DPRD Kabupaten dan Kota yang terindikasi mantan koruptor.

Berdasarkan data, Partai Gerindra mengusung paling banyak ekskoruptor sebanyak 27 calon, disusul Golkar 25 calon, NasDem 17 calon, Berkarya 16 calon, Hanura 15 calon, PDIP 13 calon, serta Perindo, PAN, dan Demokrat masing-masing 12 calon.

Partai lainnya yaitu PBB 11 calon, PKB 8 calon, PPP serta PKPI masing-masing 7 calon, Garuda 6 calon, PKS 5 calon, dan 5 bacaleg yang tidak diketahui partainya. Sementara itu untuk partai lokal hanya SIRA yang mengusung 1 ekskoruptor.

Pada proses kedua atau pemeriksaan berkas hasil perbaikan dari parpol, bacaleg mantan koruptor bertambah.

Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, mengatakan ada tujuh bacaleg DPR yang teridentifikasi sebagai mantan narapidana kasus korupsi.

“Kami baru mendapatkan tujuh orang caleg yang merupakan mantan narapidana korupsi. Itu semua di tingkat DPR,” katanya di Gedung KPU,  1 Agustus 2018.

Dua tambahan ini berasal dari PBB dan Hanura.

Berdasarkan data pengawasan Bawaslu mencatat saat ini jumlah mantan terpidana korupsi bertambah menjadi 202 bacaleg.

“Sebelumnya 199 (bacaleg). Kemudian kita input data lagi, kami lakukan penelitian kembali, didapat 223 bacaleg. Sekarang (setelah validasi) didapat 202 bacaleg,” ujar anggota Bawaslu, Fritz Edward Siregar.

Hasil temuan ini masih mungkin bertambah lagi. Apalagi dengan jumlah 200.000 lebih bacaleg untuk tingkat DPR hingga DPRD Kabupaten dan Kota. 

Oleh karena itu, KPU meminta tanggapan publik untuk memberi informasi jika ditemukan calon yang bermasalah.

Ketua KPU, Arief Budiman, mengatakan masyarakat bisa melihat para bacaleg yang sudah ditetapkan menjadi daftar calon sementara (DCS) dan diumumkan melalui sistem informasi pencalonan.

“Apabila ada tanggapan atau masukan, maka KPU akan mengklarifikasinya dengan partai politik,” ungkap Arief.

KPU akan mengumumkan DCS pada 12—14 Agustus. Publik bisa memberikan masukan pada 12—21 Agustus. Setelah itu KPU akan mengklarifikasi ke parpol mulai 22—28 Agustus dan membuka ruang jawaban pada 29—31 Agustus. Selanjutnya KPU menetapkan daftar pemilih tetap pada 20 September.

Pendiri Constitutional and Electoral Reform, Hadar Nafis Gumay, meminta KPU tegas menindak mantan koruptor yang masih coba-coba daftar menjadi caleg. “Saya kira mereka harus di-TMS-kan (tidak memenuhi syarat)," kata Hadar.[] Sumber: bisnis.com/read/Jaffry Prabu Prakoso

Editor: portalsatu.com


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.