23 January 2018

Kabar Aceh Untuk Dunia


'Dana dari Pusat Dipotong Rp60 M, Mengapa Utang Pemkab Aceh Utara Capai Rp220 M?'

...

  • CUT ISLAMANDA
  • 09 January 2018 19:40 WIB

Foto: Ilustrasi. @Istimewa
Foto: Ilustrasi. @Istimewa

LHOKSUKON – Masyarakat Transparansi Anggaran (MaTA) menilai, Pemerintah Kabupaten Aceh Utara memiliki utang tahun 2017 mencapai Rp220 miliar, penyebabnya bukan semata-mata akibat pemotongan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Insentif Daerah (DID) dari pemerintah pusat.

“Kan hanya Rp60 miliar terjadi pemotongan akibat defisit keuangan APBN pada saat itu. Untuk Aceh ada beberapa daerah yang terjadi pemotongan itu, salah satunya Aceh Utara,” ujar Koordinator MaTA, Alfian kepada portalsatu.com, Selasa, 9 Januari 2018.

Alfian menyebutkan, ketika terjadi pemotongan DAU dan DID saat itu, seharusnya Pemkab Aceh Utara melakukan efisiensi anggaran belanja. Bukan malah terus berjalan dengan anggaran berdasarkan asumsi dan tetap memaksakan anggaran yang tidak pasti.

“Kami melihat ada masalah kebijakan anggaran yang terus terjadi di Pemkab sendiri. Kalau pemotongan Rp60 miliar, seharusnya terutang juga Rp60 miliar, bukannya Rp220 miliar. Dugaan awal kami ada kebijakan ‘bawah meja’ dalam ‘bagi-bagi paket’, walaupun bayar kemudian. Ini pola birokrasi yang masih terjadi di mana-mana saat ini,” ucap Alfian.

Oleh karena itu, kata Alfian, Pemkab Aceh Utara perlu memperlihatkan kepada publik rincian utang Rp220 miliar itu. “Apa saja, harus berani dibuka biar publik bisa sama-sama mengoreksi, sehingga potensi penyimpangan tidak terjadi,” katanya.

MaTA menilai persoalan utang Rp220 miliar ini penting dilakukan audit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). “Sehingga tidak terjadi akal-akalan. Karena sangat rawan terjadi penyalahgunaan,” pungkas Alfian.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Bupati Aceh Utara, Fauzi Yusuf alias Sidom Peng, mengatakan, utang pemerintah setempat kepada pihak ketiga tahun 2017 yang harus dibayar dengan anggaran 2018 mencapai Rp220 miliar. “Total utang (2017) yang harus dibayar di 2018 sekitar Rp220 miliar sekian,” ujar Sidom Peng menjawab portalsatu.com di Gedung DPRK Aceh Utara, Kamis, 4 Januari 2018, sore.

Menurut Sidom Peng, pihaknya sudah berkoordinasi dengan DPRK bahwa Pemkab Aceh Utara akan menyelesaikan pembayaran utang Rp220 miliar itu pada tahun 2018. “Insya Allah, 2018, di murni dan perubahan (APBK), kita selesaikan semua,” ujar Wabup Aceh Utara.

Ditanya mengapa utang Pemkab Aceh Utara semakin besar, Sidom Peng mengatakan, “Penyebabnya begini: (pemerintah) pusat, ada anggaran-anggaran yang akan dibayar, ternyata di perjalanan setelah ketok palu (pengesahan APBK, red), rupanya ada pemotongan. Ada dari DAU (Dana Alokasi Umum), DID (Dana Insentif Daerah) juga ada. Jumlahnya (pemotongan) hampir Rp60 miliar”.

Jika benar pemerintah pusat memangkas DAU dan DID untuk Aceh Utara tahun 2017 sekitar Rp60 miliar, lantas mengapa utang pemkab yang harus dibayar dengan anggaran 2018 mencapai Rp220 miliar? “Karena waktu kita anggarkan, mungkin kita ada dana-dana yang dikurangi (oleh pemerintah pusat). Dari situlah yang membengkak. Jadi, dari penganggaran 2017 itu kewajiban bertambah lagi. Seperti kewajiban (untuk penyelenggaraan) pilkada, itu tidak mungkin tidak ada (harus ada dana, red),” kata Sidom Peng. (Baca: Sidom Peng: Utang 2017 Harus Dibayar 2018 Rp220 Miliar)[]

Editor: IRMANSYAH D GUCI


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.