15 November 2018

Kabar Aceh Untuk Dunia


Dewan 'Ketuk Palu' RAPBK Abdya 2019 Rp976,7 Miliar

...

  • PORTALSATU
  • 09 November 2018 21:45 WIB

Wabup Abdya Muslizar MT(kanan) menyaksikan Ketua DPRK Abdya Zaman Akli menandatangani berkas pengesahan RAPBK 2019. @portalsatu.com/Suprian
Wabup Abdya Muslizar MT(kanan) menyaksikan Ketua DPRK Abdya Zaman Akli menandatangani berkas pengesahan RAPBK 2019. @portalsatu.com/Suprian

BLANGPIDIE - DPRK Aceh Barat Daya (Abdya) menyetujui alias 'ketuk palu' Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK) tahun 2019 senilai Rp976.750.003.004 (Rp976,7 miliar lebih).

Pengambilan keputusan persetujuan--sering disebut pengesahan--RAPBK 2019 dilakukan dalam sidang paripurna DPRK Abdya di Gedung DPRK setempat, di Desa Keude Paya, Kecamatan Blangpidie, Jumat, 9 November 2018, sore.

Rapat paripurna pengesahan RAPBK 2019  dipimpin Ketua DPRK Abdya, Zaman Akli, didampingi Wakil Ketua I, Romy Saputra, dan Wakil Ketua II, Jismi, dihadiri sebanyak 23 dari 24 anggota dewan Abdya.

Turut hadir Wakil Bupati Abdya, Muslizar MT., Kapolres Abdya, AKBP M. Basori, perwakilan Kodim 0110, Kejaksaan Negeri, Sekretaris Daerah, para Asisten, Kepala SKPK dan Camat se-Kabupaten Abdya.

Data diperoleh portalsatu.com, dalam RAPBK Abdya 2019 yang sudah disetujui DPRK dan kepala daerah itu, pendapatan daerah Rp874.485.452.592 terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) Rp88.285.549.618, dana perimbangan Rp631.736.680.000, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp154.463.222.911.

Sedangkan belanja daerah Rp976.750.003.004 meliputi belanja tidak langsung Rp560.325.946.724 dan belanja langsung Rp416.424.056.280.

Penerimaan pembiayaan daerah Rp104.264.550.412 dan pengeluaran pembiayaan daerah Rp2.000.000.000, sehingga pembiayaan neto (bersih) Rp102.264.550.412.

Salah seorang anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRK Abdya, Zul Ilfan, dikonfirmasi portalsatu.com mengatakan, bupati menyampaikan rancangan KUA-PPAS tahun anggaran 2019 pada 10 Juli 2018 lalu. Kemudian, kata dia, DPRK Abdya melakukan rapat paripurna pembukaan pembahasan KUA-PPAS, 18 September 2018. Lalu, DPRK dan kepala daerah menyepakati dan menandatangani KUA PPAS 2019 dalam rapat paripurna, 26 Oktober 2018.

Selanjutnya, kata Zul Ilfan, dilaksanakan pembahasan Rancangan Qanun APBK (RAPBK) tahun 2019 sejak 1 November 2018. “Jadi, hari ini tibalah saatnya Rancangan Qanun APBK tahun 2019 kita tetapkan,” kata anggota Banggar DPRK dari Partai Kebangkitan Banggsa (PKB) itu.

Sesuai ketentuan berlaku, RAPBK Abdya 2019 yang sudah disetujui dengan penandatanganan bersama antara kepala daerah dan pimpinan DPRK itu akan dibawa ke Banda Aceh untuk dievaluasi oleh Gubernur Aceh.[](Suprian)
 

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.