12 December 2018

Kabar Aceh Untuk Dunia


Dewan Uji Kelayakan 3 Calon Dirut PDBU, 1 Tak Hadir

...

  • PORTALSATU
  • 01 June 2018 22:25 WIB

Gedung DPRK Aceh Utara. @fokusutama.com
Gedung DPRK Aceh Utara. @fokusutama.com

LHOKSEUMAWE – DPRK Aceh Utara sudah menggelar uji kelayakan dan kepatutan terhadap tiga calon Direktur Utama Perusahaan Daerah Bina Usaha (PDBU), pengujung Mei 2018. Seorang calon Direktur Utama (Dirut) PDBU lainya tidak hadir. Hasil uji kelayakan dan kepatutan terhadap tiga calon itu, dewan akan menyerahkan salah satu nama kepada Bupati Aceh Utara.

Sumber portalsatu.com menyebutkan, Bupati Aceh Utara, Muhammad Thaib, melalui suratnya pada pertengahan tahun 2017 mengusulkan empat nama calon Dirut PDBU kepada DPRK untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan. Empat nama itu ialah T. Asmoni, S.E., TS. Sani, S.E., Almuzakkir, S.T., dan Iskandar Ali, S.Sos.

Empat nama tersebut merupakan hasil penjaringan (seleksi) terhadap bakal calon Dirut PDBU yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Aceh Utara sejak Maret sampai April 2017. Pemkab menyeleksi bakal calon Dirut PDBU lantaran Dirut PDBU, Yusuf Abdullah, mengundurkan diri pada tahun 2016. Setelah Yusuf mundur, Pemkab Aceh Utara menunjuk Jufriansyah sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Dirut PDBU.

Sampai Maret 2018, ternyata DPRK Aceh Utara tidak melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap empat calon Dirut PDBU yang diusulkan oleh bupati. Bupati Muhammad Thaib kemudian menyurati Pimpinan DPRK pada 13 April 2018, perihal susulan fit and proper test calon Dirut PDBU.

Pada poin nomor 2 surat tersebut, bupati menyebutkan, “berdasarkan Qanun Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perusahaan Daerah Bina Usaha pasal 13 ayat (1) bahwa calon direksi sebelum diangkat harus mengikuti fit and proper tes yang dilakukan oleh DPRD”.

Amatan portalsatu.com, dalam surat bupati itu, terjadi kekeliruan penulisan tahun terkait Qanun Aceh Utara tentang PDBU. Yang benar adalah Qanun Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2007, bukan 2017.

Pada poin nomor 3 surat tersebut, bupati menyebutkan, “Untuk menghindari kekosongan manajemen dan terlaksanannya seluruh aktivitas perusahaan, kami mengharapkan agar Pimpinan DPRK Aceh Utara dapat melakukan fit and proper test terhadap calon Direktur Utama PD. Bina Usaha Kabupaten Aceh Utara sesuai dengan nama yang telah disampaikan sebelumnya”.

Setelah menerima surat bupati itu, DPRK kemudian menggelar rapat paripurna khusus di gedung dewan pada 30 Mei 2018 untuk mendengarkan penyampaian visi dan misi serta strategi pengelolaan perusahaan dari empat calon Dirut PDBU. Rapat tersebut dipimpin Wakil Ketua III DPRK, Abdul Mutaleb, dihadiri Ketua DPRK, Ismail A. Jalil, Wakil Ketua I, Mulyadi CH, pimpinan dan anggota Komisi C DPRK, dan anggota dewan lainnya.

Dari empat calon Dirut PDBU, seorang di antaranya tidak hadir saat penyampaian visi dan misi tersebut, yaitu Iskandar Ali. Setelah itu, Komisi C DPRK menggelar tes (seleksi) tertulis dan wawancara terhadap tiga calon Dirut PDBU, T. Asmoni, TS. Sani, dan Almuzakkir, di Gedung DPRK Aceh Utara, Kamis, 31 Mei 2018.

Informasi tersebut diakui Wakil Ketua DPRK Aceh Utara, Abdul Mutaleb alias Taliban dihubungi portalsatu.com lewat telepon seluler, Kamis malam. “Salah seorang calon, Iskandar Ali, tidak hadir saat penyampaian visi dan misi dalam rapat paripurna khusus DPRK maupun ketika tes tertulis dan wawancara oleh Komisi C. Yang bersangkutan sedang dalam kondisi kurang sehat sehingga mundur dari calon,” ujar Taliban.

Menurut Taliban, selanjutnya Komisi C akan menyerahkan hasil tes tertulis dan wawancara terhadap calon Dirut PDBU kepada Pimpinan DPRK. “Setelah itu, Pimpinan DPRK akan menyerahkan satu nama calon Dirut PDBU kepada bupati,” katanya.

Menjawab pertanyaan portalsatu.com soal fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan) melalui tes tertulis dan wawancara terhadap calon Dirut PDBU itu diduga melanggar Qanun Aceh Utara tentang PDBU, karena  dewan baru melakukan itu pada tahun 2018, padahal bupati sudah menyerahkan nama-nama calon kepada DPRK tahun 2017 lalu, Taliban mengatakan, “Bupati sudah menyurati kembali Pimpinan DPRK”.

Surat dimaksudkan oleh Taliban ialah surat bupati tanggal 13 April 2018 sebagai susulan dari surat pada pertengahan 2017 perihal uji kelayakan dan kepatutan calon Dirut PDBU.

Amatan portalsatu.com terhadap Qanun Aceh Utara Nomor 2 Tahun 2007 tentang PDBU, pasal 13 ayat (4) berbunyi, “DPRD selambat-lambatnya dalam satu bulan setelah menerima usulan dari Kepala Daerah harus sudah menetapkan 1 (satu) orang calon untuk masing-masing jabatan Direksi”. (Baca Qanun Aceh Utara No. 2 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Bina Usaha)

Sementara itu, portalsatu.com juga berupaya menghubungi Sekretaris Komisi C DPRK Aceh Utara, Sulaiman alias Nyakman, sejak Jumat, 1 Juni 2018, sore sampai pukul 21.10 WIB. Namun, telepon seluler Nyakman memblokir semua panggilan masuk.

Sebelumnya diberitakan, Komisi C DPRK Aceh Utara menolak menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon Dirut PDBU. Pasalnya, pengambil kebijakan di Pemkab Aceh Utara dinilai masih “mengabaikan” rekomendasi DPRK tentang PDBU yang disampaikan dalam rapat paripurna tahun 2015.

Penolakan itu disampaikan Sekretaris Komisi C DPRK Aceh Utara Sulaiman akrab disapa Nyakman dalam rapat dengan Ketua DPRK Ismail A. Jalil alias Ayahwa di gedung dewan setempat, Senin, 24 Juli 2017. Rapat tersebut juga dihadiri pemimpin fraksi-fraksi DPRK. (Baca: Komisi C DPRK Tolak Uji Kelayakan Calon Dirut PDBU, Mengapa?)[](idg)

Lihat pula:

Pemkab Minta Dewan Segera Uji Kelayakan Calon Dirut PDBU

Tanpa Ini, Tidak Ada Uji Kelayakan dan Kepatutan Calon Dirut PDBU

Soal Uji Kelayakan Calon Dirut PDBU, Dewan: Bek Rhet Lam Uruk Set

Pemkab Seleksi Calon Dirut PDBU, Dewan: Hentikan Bagi-bagi Jabatan

PDBU Tetap Dipertahankan Tanpa PAD? Ini Kata Sidom Peng

Editor: IRMANSYAH D GUCI

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.