20 September 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia


Di Pidie, Pemberian Sanksi Warga tak Pakai Masker Menuai Protes

...

  • ZAMAH SARI
  • 09 September 2020 21:25 WIB

Muharramsyah. Foto: istimewa
Muharramsyah. Foto: istimewa

SIGLI - Penerapan sanksi kepada warga yang tidak menggunakan masker saat terjaring razia di Pidie dinilai tindakan melampaui batas kewenangan (abuse of power). Pasalnya tindakan itu belum ditetapkan dalan Peraturan Bupati (Perbup) Pidie.

Kritikan itu dilontarkan praktisi hukum di Kabupaten Pidie Muharramsyah, S.H., M.H., melaui rilisnya diterima portalsatucom, Rabu, 9 September 2020.

Dia mengaku sangat mendukung upaya pencegahan penyebaran Covid-19 yang dilakukan tim Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Pidie. Bahkan pelaksanaan razia masker di Kabupaten Pidie yang dilakukan Tim Gabungan adalah upaya pemerintah dalam mencegah dan mengendalikan peneyebaran Covid- 19 yang harus didukung semua stakeholder.

"Razia masker sangat setuju dan perlu didukung semua pihak. Namun soal sanksi perbersihan masjid dan tempat umum lain menurut saya sudah melampaui batas kewenangan karena tidak ada aturan sebagai pijakan," kata Muharramsyah. 

Berpijak pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dan pengendalian Covid-19 tertanggal 4 Agustus 2020.
Presiden Jokowi mengintruksikan Bupati  mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing dalam menjamin kepastian hukum, memperkuat upaya dan meningkatkan efektivitas pencegahan dan pengendalian Covid-19

"Presiden juga menginstruksikan kepada bupati untuk menyusun dan menetapkan peraturan bupati yang memuat ketentuan kewajiban mematuhi protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengedalian Covid-19, di mana dalam peraturan tersebut memuat sanksi berupa teguran lisan dan tertulis, kerja sosial, denda administrasi, penghentian dan penutupan sementara peneyelenggara usaha," imbuhnya. 

 

Muharram menilai tindakan Tim Gabungan Gugus Tugas Covid-19 Pidie yang memberikan sanksi membersihkan saluran masjid tanpa dasar hukum. Karena sampai detik ini, lanjut mantan aktivis 98 itu, jangankan Perbup Pidie tentang kewajiban mematuhi protokol kesehatan yang memuat sanksi, drafnya saja masih dalam proses kajian dan sinkronisasi oleh Biro Hukum Pemerintah Aceh. 

"Penerapan sanksi oleh aparat tim gabungan kepada masyarakat yang tidak memakai masker seharusnya diterapkan setelah Perbup ada dan sah diterapkan. Karena jika sanksi diterapkan tetapi tidak memiliki dasar hukum maka bisa berpotensi melanggar kode etik, dan masyarakat bisa melaporkan oknum tersebut kepada institusinya," tegas pengacara ini. 

Oleh karena itu, dia meminta kepada tim gabungan razia masker untuk mensosialisasi terlebih dulu kepada masyarakat jangan langsung ambil tindakan hukuman seperti sanksi kerja sosial. "Untuk sanksi tunggu aturan mainnya disahkan baru dieksekusi, " pungkas Muharramsyah.[]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.