25 September 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia


Diduga Kas Pemkab Pidie Seret, Benarkah?

...

  • ZAMAH SARI
  • 16 September 2020 22:15 WIB

Ilustrasi Kantor Bupati Pidie. Foto: dok. portalsatu/Zamah Sari
Ilustrasi Kantor Bupati Pidie. Foto: dok. portalsatu/Zamah Sari

SIGLI - Keadaan kas Pemerintah Kabupaten Pidie saat ini disinyalir sedang seret. Pasalnya sejumlah kegiatan tidak mampu dibayar meski sudah tertunggak beberapa bulan. 

Informasi dikumpulkan portalsatucom, ada sejumlah kegiatan tertunda pembayarannya, padahal sudah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Pidie tahun 2020. 

Adapun kewajiban pemerintah yang belum direalisasikan seperti gaji aparatur di 730 gampong selama 3 bulan. Jika dijumlahkan totalnya mencapai Rp 46 miliar lebih. Angka itu didapatkan dari jumlah alokasi per gampong untuk gaji aparatur Rp 21 juta lebih dikalikan jumlah gampong di 23 kecamatan sebanyak 730 gampong. 

"Sudah tiga bulan kami belum cair gaji," kata Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Kabupaten Pidie, Nazaruddin, Rabu, 16 September 2020.

Selain tertunggaknya gaji aparatur gampong, pemerintah juga belum membayar hak jerih 97 Imum Mukim di Kabupaten Pidie selama 4 bulan hingga September.  Dihitung per bulan Rp1.1 juta/Imum Mukim, maka selama 4 bulan tertahan Rp400 juta. 

"Kami belum terima jerih terhitung Juni hingga September 2020 atau selama 4 bulan," ungkap Sekretaris Majelis Mukim Pidie,  Sulaiman. 

Selain dua item tersebut ada juga kegiatan di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang belum bisa dilaksanakan lantaran belum ada dana. Bahkan ada kegiatan sudah dilaksanakan dengan berutang, setelah perubahan baru dibayar. 

"Ya ada kegiatan sudah kami belanjakan meski anggaran belum cair, tapi barang itu perlu ya kita pinjam dulu, nanti kita lunaskan jika sudah cair," ungkap salah seorang pejabat yang tidak ingin ditulis namanya. 

Ada juga sejumlah kontraktor yang sudah memenangkan tender namun hingga saat ini belum cair uang muka. Padahal mereka telah melengkapi persyaratan amprah uang muka. 

Kondisi itu membuat sejumlah rekanan belum memulai pekerjaan proyeknya meski sudah lama proses tender dan ada kontraknya. 

Salah seorang rekanan mengaku beberapa hari lalu, sejauh ini belum memulai pekerjaan fisik lantaran uang muka belum turun. Memang ada info, lanjutnya, uang muka belum ada jika ada modal sendiri disilakan memulai kerja. 

"Hingga saat ini belum cair uang muka proyek, ada saja yang salah di administrasi, padahal kita sudah lengkapi persyaratannya. Ada khabar juga anggaran belum ada," ujar salah seorang rekanan.
 

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Pidie, Mustafa, membantah jika tudingan kas daerah kosong atau seret. Menurutnya, hingga saat ini masih lancar dan normal kas daerah.  

"Tidak benar kas daerah kosong! Buktinya gaji pegawai dan gaji 13 tidak tertahan," jelas Mustafa saat ditemui portalsatucom di ruang kerjanya pekan lalu. 

Disinggung adanya sejumlah kegiatan dan gaji aparatur gampong belum cair, Mustafa menjelaskan, berkas amprahan belum masuk ke mejanya. Jika sudah masuk bahan ke ruang kerja, dia mengaku langsung memprosesnya.

"Belum dibayar karena bahan amprahan belum diajukan dinas terkait ke kami. Kalau sudah masuk langsung saya teken," kata Mustafa.

Seperti jerih imum mukim dan gaji aparatur gampong, lanjut Mustafa, belum masuk berkas amprahan ke mejanya. Jika permintaan amprahan 3 bulan, pihaknya membayar tiga bulan. "Tergantung bahan amprah," ucapnya.[]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.