16 October 2018

Kabar Aceh Untuk Dunia

Kasus Dugaan Korupsi DOKA 2018
Diminta Periksa Semua Kepala Daerah di Aceh, Ini Kata Juru Bicara KPK

...

  • Rino
  • 09 July 2018 15:40 WIB

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. @ist/net
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah. @ist/net

BANDA ACEH - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Febri Diansyah, S.H., mengajak masyarakat mengawal proses hukum yang sedang dijalani para tersangka kasus dugaan suap Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) 2018.

"Proses hukum masih berjalan. Mari kita simak bersama-sama proses ini," kata Febri, menjawab portalsatu.com, soal permintaan elemen sipil agar lembaga antirasuah itu melakukan klarifikasi berdasarkan fakta hukum mengenai kasus OTT di Aceh agar tidak melahirkan pro-kontra, Senin, 9 Juli 2018, siang.

Menurut Febri, saat ini KPK sedang intens melakukan penyidikan terhadap para tersangka. Ia turut mengimbau, jika masyarakat memilki informasi baru soal dugaan korupsi DOKA maka dapat disampaikan kepada KPK untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan berlaku.

"Saat ini, KPK sedang menangani penyidikan untuk para tersangka yang sedang diproses. Jika masyarakat memiliki informasi baru, dapat disampaikan pada KPK," ujar Febri yang merupakan alumni Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.

Soal desakan publik meminta lembaga antirasuah itu menelusuri dugaan korupsi DOKA yang melibatkan semua kepala daerah di Aceh, Febri mengatakan, "Perlu kita pahami bersama, proses hukum yang dilakukan KPK ini adalah menangani kasus korupsi dengan dasar kekuatan bukti. Jadi, tetap harus dilakukan secara hati-hati".

Sebelumnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Malikussaleh (BEM Unimal) mendesak KPK melakukan klarifikasi penyampaian informasi berdasarkan fakta hukum, terkait banyaknya pro dan kontra terhadap kasus OTT di Aceh. Selain itu, BEM Unimal menantang KPK memeriksa semua bupati dan wali kota di Aceh menyangkut dugaan korupsi DOKA. (Baca: Kasus DOKA: BEM Unimal Tantang KPK Periksa Semua Bupati dan Wali Kota di Aceh)

Seperti diketahui, KPK menangkap Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, Bupati Bener Meriah, Ahmadi, dan dua orang dari swasta, Selasa, 3 Juli 2018. Irwandi diduga menerima suap dari Ahmadi Rp500 juta. Uang itu bagian dari Rp1,5 miliar yang diduga diminta Irwandi terkait fee ijon proyek-proyek pembangunan infrastruktur bersumber dari DOKA 2018.

KPK juga melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap empat orang selama enam bulan, terhitung 6 Juli 2018. Keempatnya, Nizarli, Rizal Aswandi, Fenny Steffy Burase, dan Teuku Fadhilatul Amri. Pencegahan itu, menurut Febri, untuk memudahkan KPK memeriksa keempatnya jika dibutuhkan keterangan dari mereka.

Kasus yang menimpa dua kepala daerah di Aceh itu menyita perhatian public luas. Dukungan atas OTT KPK beriringan dengan munculnya kelompok yang melancarkan protes terhadap KPK.

Kelompok menamakan dirinya Komunitas Masyarakat Aceh Bersatu (KMAB) melakukan aksi di depan Masjid Baiturrahman, Banda Aceh, Senin, 9 Juli 2018. KMAB mendesak KPK menangguhkan penahanan terhadap Gubernur Aceh nonaktif, Irwandi Yusuf.[]

Editor: portalsatu.com


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.