22 March 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Dirikan GerTaK, Ini Kata Muslem Hamidi Mantan Ketua BEM Unimal

...

  • Fazil
  • 17 February 2019 14:30 WIB

Muslem Hamidi. Foto: dok./istimewa
Muslem Hamidi. Foto: dok./istimewa

LHOKSEUMAWE - Sejumlah aktivis dan mantan aktivis mahasiswa di Aceh Utara dan Lhokseumawe mendirikan lembaga atau perkumpulan Gerakan Transparansi dan Keadilan (GerTaK) yang bergerak di bidang pengawasan, advokasi, kebijakan publik, dan pelanggaran HAM.

Perkumpulan itu didirikan sejak 9 Desember 2018 bertepatan dengan Hari Antikorupsi Internasional, di Lhokseumawe. Namun, lembaga tersebut baru mendapatkan pengesahan badan hukum pada 12 Februari 2019 oleh Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0001062.AH.01.07.TAHUN 2019 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Organisasi Gerakan Transparansi dan Keadilan.

Lembaga tersebut terdiri dari tiga orang sebagai badan pendiri, yaitu Muslem Hamidi, S.IP., Mujiburrahman, S.IP, M.A.,dan Sutia Fadli, S.H.

Koordinator GerTaK, Muslem Hamidi, mengatakan, perkumpulan ini merupakan lembaga sipil yang akan bergerak di bidang pengawasan dan advokasi kebijakan publik, dan pelanggaran HAM. Mantan Ketua BEM Unimal ini menyatakan, pihaknya masih dan tetap akan konsisten untuk mengawal isu-isu korupsi dan pelanggaran HAM di Indonesia khususnya di Aceh.

"Tentunya akan terus konsisten terhadap isu-isu kebijakan, ke depan akan terus dikawal secara bersama-sama. Kita berharap kehadiran lembaga ini nantinya bisa memberikan warna positif untuk mengawal isu korupsi dan pelanggaran HAM khususnya di Aceh. Maka kita juga mengharapkan dukungan serta dorongan dari semua lapisan masyarakat dan teman-teman organisasi sipil lainnya yang ada di Aceh untuk bersama-sama mengawal kebijakan publik, sehingga peran masyarakat sipil dalam melakukan pengawasan dan advokasi publik bisa terus meningkat," kata Muslem Hamidi, dalam keterangannya diterima portalsatu.com, Minggu, 17 Februari 2019.

Menurut Muslem, ini penting demi terwujudnya tata kelola pemerintahan Aceh yang bersih dan berkeadilan. Pemerintahan yang good governance and clean government. Kata dia, semoga masyarakat bisa menerima kehadiran lembaga ini dengan baik dan bisa bekerja sama untuk menjalankan tugas yang mulia ini.

Muslem menyebutkan, visi organisasi GerTaK terwujudnya masyarakat yang mandiri, terbuka, peduli, serta aktif dalam melakukan kontrol sosial terhadap arah kebijakan publik pemerintah berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila. Misinya untuk menampung aspirasi dan keluhan masyarakat serta mengoptimalkan fungsi pengawasan dan advokasi masyarakat agar kritis dan peduli terhadap isu-isu kebijakan pemerintah yang berkeadilan, dan berpartisipasi aktif terhadap isu korupsi dan HAM.

"Kita juga menjalin kemitraan yang baik dengan semangat independensi serta senantiasa memberikan kontribusi positif sebagai alat kontrol publik dalam menjalankan roda pemerintahan, dan melakukan monitoring serta advokasi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dan HAM," ujar Muslem.

Muslem menambahkan, korupsi merupakan implikasi yang tidak terelakkan dari sistem ekonomi, politik yang tidak demokratis serta tidak berpihak kepada kepentingan rakyat kecil dan tertindas. Banyaknya kasus korupsi dan pelanggaran HAM, bahkan kebijakan-kebijakan yang cenderung tidak berpihak kepada rakyat, sehingga lembaga ini hadir untuk meransang masyarakat berpikir kritis terhadap isu yang berkembang.[]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.