21 September 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia

Tanpa Dihadiri Plt. Gubernur Aceh
Dokumen Interpelasi DPRA Disetujui, Apa Saja Isinya?

...

  • Fakhrurrazi
  • 11 September 2020 09:20 WIB

Penyerahan dokumen interpelasi kepada pimpinan DPR Aceh. Kamis, 10 September 2020 malam. Foto: Fakhrurrazi
Penyerahan dokumen interpelasi kepada pimpinan DPR Aceh. Kamis, 10 September 2020 malam. Foto: Fakhrurrazi

BANDA ACEH - Dokumen Hak Interpelasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh terhadap Pelaksana Tugas (Plt.) Gubernur Aceh, Nova Iriansyah, disetujui seluruh anggota dewan dari enam fraksi di DPRA dalam rapat paripurna, Kamis, 10 September 2020, malam.

Rapat paripurna dibuka Ketua DPRA, Dahlan Jamaluddin, dihadiri seluruh anggota enam fraksi yang ikut menandatangani dokumen interpelasi tersebut. 

Namun, rapat paripurna penyampaian dan persetujuan Hak Interpelasi Anggota DPRA itu tidak dihadiri Plt. Gubernur Aceh, Nova Iriansyah. Dari Pemerintah Aceh diwakili Sekretaris Daerah Taqwallah. 

Beberapa anggota DPR Aceh menyampaikan interupsinya menanyakan mengapa Plt. Gubernur Nova Iriansyah kembali tidak menghadiri rapat paripurna DPRA.

Alasan hak interpelasi

Salah satu inisiator pengusul hak interpelasi, Irpannusir, membacakan alasan yang mendasari DPRA menggunakan hak interpelasi terhadap kebijakan-kebijakan Plt. Gubernur Aceh yang bernilai penting dan strategis, serta berdampak luas kepada kehidupan bermasyarakat.

"Dana Refocusing Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) Tahun 2020 diperkirakan sebesar Rp 1,7 triliun sampai 2,3 triliun terkait penanganan pandemi Covid-19 tidak disampaikan rincian kegiatan dan besaran anggaran kepada DPR Aceh," kata Irpannusir.

Selain itu, kebijakan Pemerintah Aceh (Plt. Gubernur Aceh) tentang pemasangan stiker pemakaian premium dan solar bersubsidi pada mobil sesuai dengan Surat Edaran Gubernur Aceh Nomor 504/9186 Tahun 2020 tentang stiker BBM bersubsidi telah membebani dan meresahkan masyarakat.

"Sebagaimana ketentuan Pasal 4 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen," ujar Irpannusir. 

Selain itu, kata Irpannusir, kebijakan gebrak masker Pemerintah Aceh tidak sepengetahuan DPRA.

Irpannusir melanjutkan, proyek multiyears tidak berdasarkan persetujuan/rekomendasi Komisi IV dan tanpa paripurna DPRA. Bahkan telah dibatalkan melalui Rapat Paripurna DPRA, sebagaimana amanat Pasal 92 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

"Meskipun telah dibatalkan melalui Surat Keputusan DPRA Nomor 12/DPRA/2020 tanggal 22 Juli 2020 tentang Pembatalan Pembangunan dan Pengawasan Beberapa Proyek Melalui Penganggaran Tahun Jamak (Multiyears) Tahun Anggaran 2020-2022, namun Pemerintah Aceh tetap menjalankan proses pelelangan proyek tersebut," tegasnya.

Berikutnya, pengangkatan Plt. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Aceh, Sayid Azhary oleh Plt. Gubernur Aceh dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Sebagimana Surat Edaran Kepala BKN Nomor 2/SE/VII/2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian.

"Pelaksana Tugas, melaksanakan tugasnya untuk paling lama tiga bulan dan dapat diperpanjang paling lama tiga bulan. Pengangkatan Plt., di Pemerintah Aceh mengabaikan durasi waktu melaksanakan tugas dan perpanjangan tersebut," ungkap Irpannusir.

Kemudian, pengangkatan Saidan Nafi sebagai Plt. Ketua MAA oleh Plt. Gubernur Aceh dinilai melanggar Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2004 tentang Majelis Adat Aceh sebagaimana Putusan PTUN Nomor 16/G/2019/PTUN tanggal 24 Agustus 2019, jo Putusan Mahkamah Agung yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht).

Pemerintah Aceh (Plt. Gubernur Aceh) tidak mengajukan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Perubahan (APBA-P) Tahun Anggaran 2020. Padahal semua prosedur dan persyaratan sudah terpenuhi sesuai Pasal 316 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. "Serta ketentuan Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah," katanya.

Plt. Gubernur Aceh juga dinilai tidak patuh dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menghambat proses pembahasan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2021 yang seharusnya dilakukan berdasarkan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

"Pembahasan di Komisi III DPR Aceh tidak pernah dihadiri Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Aceh. Pembahasan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2021 tidak pernah dihadiri TAPA," tuturnya.

Irpannusir menambahkan penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dilaksanakan Pemerintah Aceh (eksekutif) dan DPRA (legislatif). Namun dalam kenyataannya agenda strategis yang dijalankan DPRA, eksekutif mengabaikan dan tidak menghadiri seperti rapat-rapat paripurna, rapat-rapat pembahasan anggaran. Tidak berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang menyebutkan bahwa Pemerintahan Aceh diselenggarakan Pemerintah Aceh dan DPR Aceh, jo Pasal 207 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Dasar 1945.

"Berkenaan hal tersebut di atas dari poin 1 sampai 9, bahwa Saudara Plt. Gubernur Aceh patut diduga telah melanggar hukum dan juga telah melanggar sumpah jabatannya. Terutama kewajiban menjalankan pemerintah dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh UUD 1945 dan menjalankan segala undang-undang serta peraturannya," tegas Irpannusir.[]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.