20 September 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia


DPRA Desak Pemerintah Aceh Evaluasi Penanganan Covid-19

...

  • Fakhrurrazi
  • 14 September 2020 15:26 WIB

Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin memberi keterangan dalam konferensi pers terkait evaluasi penangan Covid-19 di Aceh. [Foto: Fakhrurrazi]
Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin memberi keterangan dalam konferensi pers terkait evaluasi penangan Covid-19 di Aceh. [Foto: Fakhrurrazi]

Perhatian tidak cukup dengan menulis puisi di media. Mereka adalah para pejuang yang hari ini sedang berperang menyelamatkan nyawa seluruh rakyat Aceh

BANDA ACEH – Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) mendesak Pemerintah Aceh untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh penanganan coronavirus disease 2019 (Covid-19). Pasalnya angka penambahan kasus positif Covid-19 di Aceh setiap hari terus meningkat.

Ketua DPRA Dahlan Jamaluddin menilai penambahan kasus Covid-19 yang terus meningkat sangat berbahaya bagi masyarakat Aceh, bahkan hampir seluruh kabupaten/kota di Aceh masuk kategori zona merah.

Menurut Dahlan Jamaluddin data per 12 September 2020 kurva kasus positif di Aceh melonjak tajam dalam dua minggu terakhir, penambahan kasus per hari mencapai 70,07 persen.

"Hingga kemarin, 13 Setember 2020 sudah 2.739 orang positif Covid-19, dengan kematian berjumlah 93 orang. Menurut IDI Aceh, dari angka positif tersebut, hampir 400 orang adalah tenaga kesehatan. Dan Aceh telah kehilangan dua dokter terbaiknya dalam menghadapi Covid-19," ungkap Dahlan, Senin, 14 September 2020.

Dahlan menilai, Pemerintah Aceh tidak punya sense of crisis dalam menghadapi pandemi ini. Dahlan menyampaikan, tidak mengetahui berapa jumlah yang telah dites swab, baik oleh Laboratorium Unsyiah, Laboratorium Balitbangkes atau Laboratorium Kementerian Kesehatan.

"Dengan begitu, kita tidak pernah tahu berapa positive rate saat ini. Angka sangat dibutuhkan untuk mengukur sejauh mana kondisi penyebaran wabah," ungkapnya.

Terkait persoalan itu, lantaran kondisi semakin memburuk, dilandasi mandat rakyat secara konstitusional, maka DPRA menyerukan sudah saatnya evaluasi menyeluruh terhadap penanganan Covid-19 di Aceh.

Pemerintah Aceh harus melakukan kampanye dan membangun pemahaman menyeluruh terhadap masyarakat terkait kondisi  saat ini. Buka semua informasi kepada masyarakat. Plt Gubernur Aceh sebagai pemegang kepemimpinan eksekutif harus berdiri di depan untuk berbicara kepada rakyat bahwa keadaan sedang tidak baik-baik saja.

Pemerintah Aceh harus mengaktifkan kembali Satuan Tugas Percepatan dan Penanganan Covid-19 hingga ke kabupaten, kecamatan dan gampong. Gerakan semua elemen tercekil di masyarakat untuk mendeteksi penyebaran Covid-19. Gerakkan semua potensi dan sumber daya yang ada untuk menghentikan penyebaran virus ini.

Pemerintah Aceh harus melibatkan semua pihak dalam penanganan Covid-19. Libatkan kampus, polisi, TNI, ormas, LSM, para ahli, dan juga yang paling penting adalah ulama dan tokoh masyarakat terutama dalam penegakan disiplin protokol kesehatan Covid-19.

Pemerintah Aceh harus meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan semua Forkopimda disemua level tingkatan pemerintahan dengan melibatkan ulama, tokoh ada dan tokoh masyarakat.

Pemerintah Aceh harus berkelakuan pembatasan fisik secara massal. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang PSBB sudah menjelaskan bahwa pemerintah bisa memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Dengan kondisi penambahan yang melonjak tinggi saat ini, sudah cukup syarat bagi Aceh untuk mengajukan penerapan PSBB kepada Menteri Kesehatan.

Lakukan tes swab massal sesuai dengan standar WHO. Lakukan pencarian dan karantina orang-orang yang dianggap suspek. Bangun dan tetapkan rumah karantina di setiap kabupaten kota. Selama ini tidak ada jaminan karantina mandiri berhasil. Rekrut relawan untuk melakukan tes dan pencarian suspek corona.

“Pemerintah Aceh harus membangun dan menetapkan rumah sakit darurat khusus untuk Covid-19. Belum ada pihak manapun di dunia ini yang bisa menjamin kapan pandemi ini akan berakhir. Kita harus mempersiapkan sesuatu yang jauh ke depan,” tambah Dahlan.

Selain itu Pemerintah Aceh harus membangun laboratotium di setiap regional wilayah yang ada di Aceh. Seperti di wilayah pantai barat, pantai timur, kawasan selatan, dan juga daerah tengah dan tenggara Aceh. Pemerintah Aceh kata Dahlan juga harus memberi perhatian khusus kepada seluruh tenaga kesehatan di Aceh.

“Perhatian tidak cukup dengan menulis puisi di media. Mereka adalah para pejuang yang hari ini sedang berperang menyelamatkan nyawa seluruh rakyat Aceh,” tegas Dahlan. []

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.