24 March 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


DPRK Aceh Utara Paripurnakan Tata Tertib, Apa Saja Perubahannya?

...

  • Fazil
  • 31 October 2018 20:00 WIB

Rapat Paripurna DPRK Aceh Utara penetapan Tata Tertib, 31 Oktober 2018. @Fazil/portalsatu.com
Rapat Paripurna DPRK Aceh Utara penetapan Tata Tertib, 31 Oktober 2018. @Fazil/portalsatu.com

ACEH UTARA - Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Utara menggelar rapat paripurna pengesahan Rancangan Tata Tertib DPRK periode 2014-2019, di gedung dewan setempat, Rabu, 31 Oktober 2018, sore.

Pengesahan Tata Tertib DPRK Aceh Utara itu dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota. Rapat paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua I DPRK Aceh Utara, H. Mulyadi CH, didampingi Wakil Ketua II DPRK Zubir HT., dan dihadiri Wakil Bupati Aceh Utara, Fauzi Yusuf akrab disapa Sidom Peng.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) Penyusunan Tatib DPRK Aceh Utara, H. Anwar Sanusi, mengatakan, hasil perubahan Tata Tertib itu ada penambahan sekitar 20 pasal lebih berdasarkan amanat PP Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD.

Selain itu, lanjut Anwar Sanusi, ada perubahan nomenklatur beberapa pasal. Ada pula ditambahkan kearifan lokal seperti wajib menjalankan syariat Islam secara kaffah bagi anggota dewan. "Kewajiban anggota dewan itu kan melaksanakan undang-undang, melindungi Pancasila, dan menjalankan ketentuan lainnya," kata Anwar Sanusi kepada portalsatu.com, usai rapat paripurna tersebut.

"Ada juga perubahan pada penyebutan nama-nama komisi, sebelumnya Komisi A, B, C, D, dan E, kini berubah menjadi Komisi I, II, III, IV. Juga perubahan pada badan-badan, mengacu pada Qanun Aceh berubah menjadi Badan Musyawarah (Banmus), Badan Anggaran (Banggar), Badan Legislasi (Banleg), yang sebelumnya disebutkan Panitia Musyawarah (Panmus), Panitia Anggaran (Panggar), dan Panitia Legislasi (Panleg)," kata Anwar Sanusi alias Geuchik Wan.

Perubahan lainnya, menurut Geuchik Wan, reses anggota dewan dari empat hari menjadi lima hari. Selain itu, mekanisme pergantian bupati/wakil bupati apabila berhalangan seperti mengundurkan diri, meninggal dunia, ataupun ditahan karena kasus pidana, juga dimasukkan dalam Tata Tertib DPRK tersebut.

"Artinya, itu mekanisme pergantian dari wakil bupati diangkat menjadi bupati. Misalkan, keduanya (bupati/wakil bupati) terkena kasus, hal tersebut (mekanisme pergantian) akan diatur juga dalam Tatib dimaksud," ujar Geuchik Wan.

Sementara dari segi pengawasan anggaran, Geuchik Wan menambahkan, sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2018 bahwa setiap pengajuan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) itu harus bersama-sama antara legislatif dan eksekutif. Ada pula penambahan hak-hak dewan, misalnya, hak interpelasi dan hak angket.

"Sebenarnya tata tertib ini tidak berubah seutuhnya, tetapi kita tambah sesuai dengan amanat PP (Nomor 12 Tahun 2018) itu. Pihak eksekutif pun tidak keberatan atas Tatib tersebut, karena sebelumnya kita juga melakukan musyawarah secara bersama-sama dengan mereka (eksekutif)," ujar Geuchik Wan.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRK Aceh Utara, Zubir HT., menyebutkan, pihaknya bersyukur Rancangan Tata Tertib DPRK 2018 rampung tepat waktu sebagaimana diharapkan. "Penambahan (dalam) Tata Tertib ini kan menyesuaikan dengan peraturan yang ada, yaitu PP Nomor 12 Tahun 2018. Sehingga fungsi dan wewenang dewan itu dapat memaksimalkan apa yang telah disepakati secara bersama sebelumnya," ujar Zubir HT.

Rapat paripurna itu turut dihadiri sejumlah Asisten Setda, Staf Ahli Bupati, para Kepala SKPK dan Camat.[]
 

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.