21 October 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia


DPRK Aceh Utara Sorot PAD Minim hingga Pemerintah tak Serius Tangani Sampah

...

  • PORTALSATU
  • 14 August 2020 20:15 WIB

Anggota DPRK Aceh Utara Muhammad Wali membacakan Laporan Gabungan Komisi dalam rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap Rancangan Qanun Laporan Pertanggungjawaban APBK 2019, Jumat, 14 Agustus 2020. Foto: portalsatu.com
Anggota DPRK Aceh Utara Muhammad Wali membacakan Laporan Gabungan Komisi dalam rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap Rancangan Qanun Laporan Pertanggungjawaban APBK 2019, Jumat, 14 Agustus 2020. Foto: portalsatu.com

LHOKSEUMAWE – Gabungan Komisi I, II, III, IV dan V DPRK Aceh Utara menyoroti pendapatan asli daerah (PAD) sangat kecil sehingga ketergantungan kepada pendapatan transfer dari pemerintah pusat amat besar. Gabungan Komisi DPRK juga menyebut penumpukan gunung sampah di pinggir jalan nasional seperti di depan PT Pupuk Iskandar Muda menjadi fakta tidak seriusnya pemerintah dalam menangani persoalan sampah.

Hal itu diungkapkan dalam Laporan/Pendapat Gabungan Komisi DPRK Aceh Utara dibacakan anggota dewan, H. Muhammad Wali, saat Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Gabungan Komisi dan Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi, serta Pengambilan Keputusan Terhadap Rancangan Qanun Aceh Utara tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2019, di gedung dewan setempat, Jumat, 14 Agustus 2020, sore.

Rapat paripurna itu dipimpin Ketua DPRK Aceh Utara, Arafat, didampingi dua Wakil Ketua DPRK, Hendra Yuliansyah dan Mulyadi CH., dihadiri Bupati Muhammad Thaib, Plt. Sekda Murtala, dan para pejabat Pemkab Aceh Utara.

Muhammad Wali mengatakan sesuai laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, untuk pendapatan Kabupaten Aceh Utara tahun 2019 Rp2.706.885.878.768, dengan realisasi 96,28%. Dari total pendapatan itu, kata dia, PAD kalah jauh dari pendapatan transfer yang mendominasi digit terpanjang, dan bertahan pada posisi angka tertinggi sepanjang tahun anggaran.

“Dan ini berbanding terbalik dengan kekayaan sumberdaya yang begitu melimpah, namun Kabupaten Aceh Utara hanya bisa berkontribusi 8,19% untuk kemakmuran masyarakatnya. Dengan demikian ketergantungan pada pemerintah pusat dan provinsi sangat besar yaitu 91,81%,” kata Muhammad Wali.

Gabungan Komisi DPRK meminta Pemkab Aceh Utara melakukan peningkatan PAD, dan pelayanan kepada masyarakat melalui pengentasan kemiskinan, pemberdayaan ekonomi, serta perbaikan mutu pendidikan, pelayanan kesehatan. “Dan masih banyak hal lain yang belum terselesaikan, itu merupakan amanah dalam mengemban tugas dan tanggung jawab sebagai penyelenggara pemerintahan”.

Adapun laporan terhadap Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK 2019 setelah perubahan, pendapatan Rp2.706. 885. 878.768, realisasi Rp2.606.115.300.596,06 atau 96,28 %. Rinciannya, PAD Rp302. 757. 233. 272, realisasi Rp279.567.720.149,97 atau 92,34%, pendapatan transfer Rp2.334.136.970.496, realisasi Rp2.259.315.124.045,09, lain-lain pendapatan yang sah Rp69.991.675.000, realisasi Rp67.232.456.401.

Belanja setelah perubahan Rp1.999.817.913.056, realisasi Rp1.883.897.843.008,98, atau 94,20%. Terdiri dari belanja operasi Rp1.547.779.513.125,34, realisasi Rp1.463.198.994.590 atau 94,54%, belanja modal Rp450.354.303.430,66, realisasi Rp420.688.048.415,98, atau 93,41%, belanja tak terduga Rp1.684.096.500, realisai Rp10.800.003,00 atau 0,64%.

Transfer Rp755.900.219.057,00, realisasi Rp752.996.547.436,00 atau 99,62%. Defisit Rp30.779.089.848,92, atau 63,03%. Penerimaan pembiayaan Rp49.032.253.345,48 atau 100,41%.  Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Rp18.253.163.496,56.

Gabungan Komisi DPRK juga menyampaikan saran kepada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK). Di antaranya, Dinas Penanaman Modal, Trasmigrasi dan Tenaga Kerja terkait sumber PAD 2019 Rp221.500.000 bersumber dari IMB dan boat GT. “Ke depan perlu ditingkatkan dengan menciptakan inovasi baru untuk penambahan dan peningkatan PAD,” ujar Muhammad Wali.

Sementara dalam rekomendasinya, Gabungan Komisi DPRK menyampaikan setiap SKPK harus proaktif dalam mengupayakan penambahan PAD. “Meminta kepada Bupati melalui Dinas Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk bekerja lebih giat lagi dalam menggali potensi-potensi sumber PAD guna tercapainya target PAD ke depan,” kata Muhammad Wali.

Berikutnya, Gabungan Komisi meminta Bupati segera menertibkan lahan tambak di Kecamatan Tanah Jambo Aye yang merupakan aset Aceh Utara sekitar 22 hektare agar dapat menambah PAD.

“Meminta Bupati segera mengevaluasi dan menertibkan permasalahan restribusi pasar yang sangat karut marut baik secara administrasi, pengutipan dan penyetoran yang menjadi tanggung jawab Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi UKM, untuk mencegah terjadinya kebocoran PAD. Meminta kepada Bupati segera mengfungsikan pasar rakyat, pasar induk yang telah selesai dibangun di seluruh kecamatan dalam Kabupaten Aceh Utara,” tutur Muhammad Wali.

Selain itu, dewan meminta Bupati ke depan dapat melahirkan beberapa industri untuk Kabupaten Aceh Utara agar dapat meningkatkan PAD.

“Menyangkut Stasiun Pengisisan Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Krueng Mane perlu tindaklanjuti oleh pemerintah daerah agar aset tersebut disewakan kepada BUMG untuk dikelola supaya menghasilkan PAD bagi Kabupaten Aceh Utara,” kata Muhammad Wali.

Gabungan Komisi DPRK juga meminta Bupati melalui Kepala DLHK lebih maksimal dalam melakukan pengelolaan sampah, terutama wilayah barat yang merupakan pintu masuk Aceh Utara baik jalur darat dan laut, terkesan dianaktirikan oleh pemerintah. “Terjadinya fenomena penumpukan gunung sampah di beberapa titik jalan nasional semisal di depan PT Pupuk Iskandar Muda menjadi fakta konkret tidak seriusnya pemerintah dalam menangani persoalan sampah di wilayah barat,” ungkap Muhammad Wali.

Mneurut dewan, dengan adanya UU No. 18 Tahun 2008 dan Perpres No. 97 Tahun 2017 seharusnya menjadi pijakan yang jelas bagi Pemerintah Aceh Utara dalam melakukan penanganan sampah. “Mestinya DLHK harus memiliki inovasi dan memanfaatkan potensi yang sudah ada dalam proses penanganan sampah, sehingga bisa menjadi sumber pendapatan daerah, tidak hanya melakukan langkah mengangkut sampah dari kota kecamatan ke TPA saja”.

“Meminta kepada Bupati melakukan pengadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) wilayah barat di tahun 2021. Meminta kepada Bupati melalui Kepala DLHK untuk lebih optimal dalam melakukan sosialisasi penanganan sampah kepada masyarakat. Meminta kepada Bupati melalui Kepala DLHK untuk memanfaatkan mesin pengolahan sampah yang sudah ada, sehingga mesin tersebut tidak sia-sia pengadaannya,” ujar Muhammad Wali.

Gabungan Komisi DPRK meminta Bupati melakukan upaya peningkatan PAD Aceh Utara, yang selama ini belum memenuhi harapan karena kinerja SKPK tidak maksimal, sehingga perlu dilakukan perubahan SOTK, untuk mengurangi kebocoran PAD. “Maka perlu  dibentuk dengan segera “Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)”.

Gabungan Komisi DPRK juga mengingatkan Pemkab Aceh Utara wajib segera  menindaklanjuti hasil temuan dan penilaian audit BPK RI Perwakilan Aceh dalam LHP APBK 2019 dan tahun-tahun sebelumnya.

“Akhirnya, dengan memohon rida Allah SWT dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Gabungan Komisi I, II, III, IV dan V DPRK Aceh Utara dapat menerima Laporan Pertanggungjawaban Tahun Anggaran 2019 dan dapat segera ditetapkan dalam Qanun Kabupaten Aceh Utara Tahun 2020 dengan ketentuan. (Yaitu) seluruh saran dan rekomendasi DPRK Aceh Utara supaya dapat ditindaklanjuti sesegera mungkin demi perbaikan pemerintah yang lebih baik. Bupati Aceh Utara agar mengevaluasi kembali semua SKPK yang kinerjanya tidak sesuai dengan harapan,” pungkas Muhammad Wali.[](nsy)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.