06 August 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia


DPRK Ketuk Palu Anggaran Lhokseumawe Tahun 2020 Rp932,42 Miliar

...

  • Fazil
  • 27 November 2019 21:20 WIB

Foto: Fazil/portalsatu.com
Foto: Fazil/portalsatu.com

LHOKSEUMAWE - Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Lhokseumawe menyetujui alias ketuk palu Rancangan Qanun tentang APBK tahun 2020 dengan pagu belanja senilai Rp932,42 miliar lebih. Pengambilan keputusan persetujuan anggaran itu melalui rapat paripurna di Gedung DPRK setempat, Rabu, 27 November 2019, sore.

Rapat paripurna itu dipimpim Ketua DPRK Lhokseumawe, Ismail A. Manaf, didampingi Wakil Ketua I, Irwan Yusuf,  dan Wakil Ketua II, T. Sofianus, dihadiri Wali Kota Suaidi Yahya, Sekda T. Adnan, para Asisten Sekda, Staf Ahli Wali Kota, Kepala SKPK, dan tamu undangan lainnya.

Juru Bicara Gabungan Komisi DPRK Lhokseumawe, Azhar Mahmud, mengatakan anggaran dalam Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang APBK (RAPBK) tahun 2020 hasil pembasahan dua pihak yang disepakati, yakni pendapatan daerah Rp921.872.347.282 dan belanja daerah Rp932.428.473.462, defisit Rp10.556.126.180, ditutupi dengan pembiayaan daerah Rp10.556.126.180.

Menurut Azhar, RAPBK yang disepakati itu sudah melalui proses penelitian dan pembahasan baik sepihak maupun dua pihak. Selain itu, penyusunan dan pembahasan RAPBK tersebut sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan, Rencana Kerja Pemerintah Kota (RKPK), KUA dan PPAS serta RPJMD sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Azhar menyebutkan, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lhokseumawe sebagaimana tercantum dalam RAPBK 2020 senilai Rp67.223.805.350, menurun Rp8.955.135.843 bila dibandingkan alokasi PAD dalam Qanun Perubahan APBK tahun 2019 Rp76.178.941.193.

“Oleh karena itu, upaya untuk mengoptimalkan PAD Lhokseumawe pada tahun mendatang perlu dilakukan peningkatan secara terus menerus,” ujar Azhar.

Azhar menambahkan, setelah RAPBK itu ditetapkan melalui persetujuan DPRK, selanjutnya akan disampaikan oleh Pemkot kepada Gubernur Aceh untuk dievaluasi, sehingga dapat disahkan menjadi Qanun Kota Lhokseumawe tentang APBK 2020.

Jangan biasa saja, harus ada terobosan

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRK Lhokseumawe, T. Sofianus, usai rapat paripurna itu kepada portalsatu.com menyebutkan, dalam pembahasan anggaran sejak rancangan KUA-PPAS hingga RAPBK 2020, dewan menekankan kepada Pemkot Lhokseumawe untuk mengutamakan anggaran publik.

“Karena APBK itu untuk kebutuhan masyarakat, bukan untuk kepentingan penyelenggaranya. Jadi, efisiensi, efektivitas, kita sampaikan. Harus dilakukan efisiensi anggaran, jangan banyak kegiatan seremonial yang menghabiskan banyak biaya,” ujar T. Sofianus alias Pon Cek.

Menurut Pon Cek, dalam pembahasan anggaran 2020, pihaknya juga menyoroti masih minimnya target PAD. “Selama ini di Kota Lhokseumawe kita sama-sama tahu bahwa Pendapatan Asli Daerah tidak bergerak, memang kesulitan di situ. Kita harapkan ke depan ada perluasan dan ada pengembangan dari segi PAD. Selain itu, kita juga berharap semua SKPK dan Wali Kota Lhokseumawe jangan hanya tertumpu dengan program biasa-biasa saja, harus melakukan terobosan-terobosan,” katanya.

“Jujur saja kita setelah melihat kondisi di Lhokseumawe cukup banyak yang mengkritisi kita dari berbagai elemen masyarakat. Sehingga apa yang disampaikan masyarakat itu, DPRK menampung aspirasi tersebut. Maka dalam Rancangan Qanun APBK Lhokseumawe tahun anggaran 2020 ini kita minta kepada pemerintah bahwa kami sebagai representatif dari masyarakat menyampaikan yang sebenarnya apa yang terjadi,” ujar Pon Cek.[]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.