23 October 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Dua Tahun Cek Mad-Sidom Peng, Zubir HT DPRK: Masih Stagnan!

...

  • CUT ISLAMANDA
  • 11 July 2019 22:15 WIB

Zubir HT. Foto: dok. portalsatu.com
Zubir HT. Foto: dok. portalsatu.com

LHOKSUKON - Wakil Ketua DPRK Aceh Utara, Zubir HT., menilai kinerja pemerintahan di bawah kepemimpinan Bupati-Wakil Bupati Muhammad Thaib-Fauzi Yusuf (Cek Mad-Sidom Peng) dalam dua tahun ini masih jalan di tempat.

"Walau masih stagnan, kita apresiasi usaha pemerintah memperbaiki keadaan. Kinerja Pemerintah Aceh Utara sampai dua tahun masih jalan di tempat. Walau pemerintah sudah berupaya namun belum menunjukkan solusi yang kongkret untuk keluar dari berbagai persoalan agar dapat meningkatkan Indek Pembangunan Ekonomi dan Pembangunan Manusia di Aceh Utara," ujar Zubir saat portalsatu.com meminta tanggapannya, 11 Juli 2019.

Tentu, kata Zubir, legislatif akan terus berupaya mendorong pemerintah agar konsisten secara bertahap "mengejar ketertinggalan yang ada".

Ditanya pendapatnya apakah tata kelola pemerintahan dalam dua tahun ini sudah  baik dan bersih, termasuk soal alokasi APBK 2018 dan 2019 memihak rakyat atau belum, Zubir mengatakan, "Kalau berbicara memihak atau tidak, itu kurang relevan, karena semua anggaran yang diperuntukkan dalam APBK juga bagian dari keberpihakan kepada rakyat. Namun tentunya masih sangat minim yang bersentuhan langsung". 

"Saya melihat pemerintah sudah mulai terbuka menganggarkan untuk kebutuhan pengembangan ekonomi tapi ruang lingkupnya masih sangat kecil dan sempit, itu perlu ditingkatkan," ucap Zubir.

Dari sisi upaya menekan angka kemiskinan dan pengangguran, program dan kegiatan dalam dua tahun ini apakah sudah tepat? "Angka kemiskinan kita masih stagnan juga, sebagai peraih predikat kabupaten termiskin di Aceh dengan jumlah 118 ribu jiwa lebih. Ini perlu keseriusan dan konsentrasi khusus," kata Wakil Ketua DPRK dari NasDem itu.

Menurut Zubir, bila APBK belum memungkinkan untuk mendorong pengurangan angka kemiskinan dan pengangguran, seharusnya pemerintah memikirkan alternatif melalui Dana Desa (DD) atau BUMDES agar menjadi wadah yang bagus sebagai sarana livelihood support programme di Aceh Utara. "Tentu dengan regulasi agar seluruh pembiayaan dapat didampingi dinas teknis," tuturnya.

Lalu, bagaimana memacu pertumbuhan ekonomi daerah, satu sisi belum ada investor luar yang mau berinvestasi, sementara anggaran daerah terbatas? "Investasi dari investor luar memerlukan kajian-kajian yang mendalam. Bila potensi SDA dan SDM tidak bagus dan keuntungan untuk daerah tidak ada, buat apa mereka di Aceh Utara atau Lhokseumawe. Ini bukan berarti kita tidak punya apa-apa di Aceh Utara," ujar Zubir.

Zubir melanjutkan, "Dari sektor pertanian dan perkebunan justru kita merugi dan tidak diuntungkan sama sekali dari investasi luar. Bayangkan saja ada 33.000 Ha lahan HGU yang dikuasai oleh 12 perusahaan, justru PAD kita dari penguasaan lahan itu nol besar. Seharusnya mengingat tingginya angka kemiskinan sebagaimana saya sampaikan tadi Pemerintah Aceh Utara wajib mengambil kebijakan melaksanakan reforma agraria. Pelaksanaan tersebut didukung oleh potensi lahan yang tersedia, baik dari lahan yang berakhir izin, maupun tanah yang belum digarap atau ditelantarkan perusahaan sebagaimana ketentuan". 

Secara umum, kata Zubir, Aceh Utara punya 13,089 hektare (Ha) HGU yang dapat dimanfaatkan sebagai potensi tanah objek reforma agraria yang harusnya bisa diredistribusikan kepada masyarakat. "Angka kemiskinan kita mencapai 118,740 jiwa dapat tertekan dengan redistribusi lahan kepada masyarakat melalui reforma agraria. Katakanlah per KK dibagikan seluas 2 Ha dari 13,089 Ha dan setiap KK terdapat 3 jiwa. Jadi kita bagi-bagi saja daripada di-HGU-kan tapi tidak menguntungkan. Maka ke depan pemerintah wajib mengevaluasi perusahaan-perusahaan yang menguasai lahan tersebut, kita kan berwenang untuk tidak lagi mengeluarkan rekomendasi perpanjangan HGU ke provinsi," ujarnya.

Zubir berharap Aceh Utara dibangun dengan "hati dan perasaan". Pemerintah dan masyarakat harus bersatu untuk menggali serta memperbaiki berbagai ketertinggalan yang ada. "Pemerintah wajib meningkatkan harmonisasi dengan berbagai pihak, mengurangi ketimpangan ketimpangan dengan tidak memprioritaskan kelompok kelompok tertentu saja. Meningkatkan konsentrasi terkait hal-hal yang berjalan lambat, seperti KEK Arun. Upaya upaya yang kongkret dalam meningkatkan PAD kalau perlu Dispenda dibentuk kembali serta memperkuat program-program implementasi penerapan Syariat Islam seperti pengembangan dayah, pendidikan umum, dan hal penting lainnya," pungkas dia.

Untuk diketahui, masa jabatan Bupati-Wakil Bupati Aceh Utara, Muhammad Thaib-Fauzi Yusuf (Cek Mad-Sidom Peng) genap dua tahun pada Jumat/besok (12 Juli 2017 - 12 Juli 2019). Bagi Cek Mad, ini merupakan periode kedua yang masa kepemimpinannya tersisa tiga tahun lagi setelah ia menjadi bupati pada 2012-2017.[]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.