18 February 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia

Pemerintah Aceh Disengketakan ke KIA
Dukung Langkah MaTA Soal RLH, Anggota DPRA: 'Terkesan Ada Sesuatu yang Disembunyikan'

...

  • ZAMAH SARI
  • 17 January 2020 23:45 WIB

Anwar Husen, Anggota DPRA. Foto: istimewa/dok
Anwar Husen, Anggota DPRA. Foto: istimewa/dok

BANDA ACEH – Anggota DPRA, Anwar Husen, mendukung langkah Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mengajukan sengketa informasi publik terhadap Pemerintah Aceh ke Komisi Informasi Aceh (KIA). Pasalnya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) Aceh dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Aceh tidak memberikan data pengadaan rumah layak huni (RLH) tahun anggaran 2019 yang diminta MaTA. Anwar Husen menyebut "terkesan ada sesuatu yang disembunyikan" oleh dinas terkait pengadaan RLH untuk kaum duafa tersebut.

Baca juga: MaTA Sengketakan Pemerintah Aceh ke KIA Soal Data Rumah Layak Huni

“Apa yang dilakukan MaTA merupakan langkah legal dan konstitusional. Ini merupakan bagian dari pengawasan publik terhadap penyelenggara negara dalam hal ini Pemerintah Aceh,” ujar Anwar Husen dalam keterangannya secara tertulis menjawab portalsatu.com, Jumat, 17 Januari 2020.

Anwar Husen menyebutkan, langkah MaTA itu sudah sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. “Karena itu, tidak ada alasan bagi Pemerintah Aceh, khususnya dinas terkait untuk tidak memberikan data yang diminta MaTA”.

“Sebab, itu bukan data rahasia negara, sebaliknya untuk kepentingan publik. Dan menjadi tanda tanya bagi kami di DPR Aceh, tentu ada sesuatu yang terjadi di tubuh Pemerintah Aceh, khususnya dinas terkait, mengenai rumah duafa,” kata Anwar Husen.

Anwar Husen menilai, kenyataan ini sangat kontra produktif dengan penghargaan diterima Pemerintah Aceh dari Komisi Informasi (KI) Pusat Republik Indonesia, untuk kategori ‘Badan Publik Pemerintah Provinsi Kualifikasi Menuju Informatif’, Kamis, 21 November 2019 lalu, di Jakarta.

“Itu sebabnya, sebagai anggota DPR Aceh dari Fraksi Partai Aceh (PA), saya sangat mendukung langkah yang diambil MaTA. Apalagi terkait dengan data rumah kaum duafa yang hingga kini regulasinya masih tanda tanya besar. Terkesan ada sesuatu yang disembunyikan,” ucap Anwar Husen.

Menurut Anwar Husen, langkah dilakukan MaTA perlu didukung, terutama memberi pengertian dan pembelajaran bagi aparatur (SKPA), untuk terbuka dan menghargai elemen masyarakat sipil (LSM) dalam menjalankan fungsi pengawasan, selain DPR Aceh.

“Tentu, tak ada alasan bagi kami anggota DPR Aceh, terutama Fraksi PA untuk tidak mendukung langkah yang dilakukan MaTA. Kami berterima kasih pada mereka, setidaknya ikut bersama-sama mengawasi proses pembangunan dan anggaran yang dilakukan eksekutif atau Pemerintah Aceh,” tegas Anwar Husen.

Apalagi, kata Anwar Husen, dasar MaTA sangat jelas, ada informasi bahwa peruntukan sebagian RLH yang pengadaannya melalui Dinas Perkim Aceh tahun anggaran 2019 diduga tidak tepat sasaran. Selain itu, diduga terjadi pengutipan dana oleh calo-calo yang bermain di lapangan. 

“Insya Allah, setelah terbentuk AKD  DPR Aceh, saya akan mengusulkan kepada pimpinan untuk memanggil dinas terkait serta membentuk panitia khusus atau Pansus. Karena itu, kami juga sangat mengharapkan adanya informasi dan data dari MaTA,” pungkas Anwar Husen.[]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.