18 July 2018

Kabar Aceh Untuk Dunia


Dukung Program JKN, Kejaksaan Serukan Badan Usaha Mendaftar dan Taat Aturan

...

  • MHD SAIFULLAH
  • 14 December 2017 12:20 WIB

@MHD SAIFULLAH
@MHD SAIFULLAH

BANDA ACEH - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Cabang Banda Aceh bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) menyelenggarakan forum koordinasi pengawasan dan pemeriksaan kepatuhan tingkat kabupaten kota, di Banda Aceh, Selasa, 12 Desember 2017.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh, Sari Quratul Ainy mengatakan, kegiatan yang diikuti oleh instansi terkait dari tiga kabupaten yang ada di wilayah kerja BPJS Kesehatan Cabang Banda Aceh, yaitu Kota Banda Aceh, Kota Sabang dan Kabupaten Pidie merupakan kegiatan rutin yang dilakukan dua kali setiap tahunnya dengan seluruh Kejaksaan Negeri dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

“Dengan tujuan untuk melakukan evaluasi atas tingkat kepatuhan badan usaha untuk melaksanakan kewajibannya dalam program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) sebagaimana diatur ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menentukan langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan badan usaha ke depannya,” kata Sari melalui siaran persnya kepada portalsatu.com, Kamis, 14 Desember 2017.

Dr. Sari Quratul Ainy juga menjelaskan, untuk mewujudkan program JKN-KIS yang berkualitas dan berkesinambungan, BPJS Kesehatan perlu membangun sinergi dengan seluruh stakeholder JKN-KIS.

“Program JKN-KIS ditetapkan sebagai program strategis nasional, Pemerintah Pusat menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap suksesnya pelaksanaan program ini dan kita semua perlu mengupayakan yang terbaik dan bersinergi lintas instansi untuk memastikan tercapainya tujuan mulia dari program JKN-KIS”, jelasnya.

Salah satu wujud komitmen Pemerintah Pusat menjalankan program ini diungkapkan Kepala BPJS Kesehatan, Cabang Banda Aceh adalah dengan terbitnya Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2017 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN.

“Inpres tersebut menekankan dan memberi penjabaran atas peran, tugas, dan tanggung jawab masing-masing institusi negara, baik di tingkat Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk mendorong optimalisasi pelaksanaan program JKN. Seyogyanya Inpres ini dapat kita jalankan dengan harmoni yang baik antarinstansi stakeholder yang terkait dengan program JKN-KIS”, jelasnya.

“Adapun ruang lingkup Inpres tersebut meliputi upaya peningkatan kualitas pelayanan bagi peserta JKN-KIS, upaya menjaga keberlangsungan finansial program JKN-KIS, upaya mencapai cakupan semesta peserta JKN-KIS serta pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan kepatuhan bagi pemerintah daerah dan badan usaha,” ungkapnya lagi.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Erwin Desman dalam kata sambutannya mengatakan, kejaksaan dan BPJS Kesehatan telah melakukan kerja sama dan bersama-sama mewujudkan suksesnya program JKN-KIS.

“Kejaksaan berperan dalam upaya memastikan badan usaha terdaftar sebagai peserta JKN-KIS dan taat membayar iuran. badan usaha yang belum memenuhi kewajibannya diharapkan dapat segera mendaftarkan dan bagi yang sudah terdaftar namun masih terdapat tunggakan iuran agar segera melakukan pembayaran iuran sehingga semua pekerja beserta anggota keluarganya terjamin pemeliharaan kesehatannya”, ujarnya.

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pidie, Efendi. Dia menyatakan, perlunya upaya yang maksimal di tengah tantangan dan persoalan yang ada. “Kewajiban badan usaha untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta JKN-KIS dan taat membayar iuran sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan yang ada mesti dijalankan, sanksi yang sudah diatur, baik administrasi maupun sanksi denda juga perlu dilaksanakan, jika ada unsur pidana juga dapat diterapkan sesuai hukum yang berlaku”, katanya.

Bersamaan dengan kegiatan forum tersebut, dilakukan penandatanganan kerja sama antara BPJS Kesehatan, Cabang Banda Aceh dan Dinas PMPTSP dan Tenaga Kerja Kota Sabang untuk optimalisasi pelaksanaan program JKN-KIS.[] (*sar)

Editor: THAYEB LOH ANGEN


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.