25 September 2018

Kabar Aceh Untuk Dunia


‘Elite Aceh Kekanak-kanakan Dalam Pembahasan APBA’

...

  • PORTALSATU
  • 27 February 2018 17:30 WIB

Hafidh. @portalsatu.com/Istimewa
Hafidh. @portalsatu.com/Istimewa

BANDA ACEH - Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menyesalkan kegagalan elite Aceh (eksekutif dan legislatif) menyelesaikan kewajibannya untuk membahas anggaran tepat waktu. Kegagalan ini diduga akibat tidak serius membahas anggaran sejak awal, sehingga menunjukkan sikap kenak-kanakan elite Aceh dalam menjalankan amanah rakyat.

“Walaupun ini bukan kejadian pertama, tapi hal ini semakin memperpanjang daftar buruk kegagalan Pemerintahan Aceh dalam hal perencanaan dan penganggaran,” kata Hafidh, Koordinator Bidang Kebijakan Publik MaTA melalui siaran pers diterima portalsatu.com, Selasa, 27 Februari 2018.

MaTA mencatat, sejak tahun 2005 hanya pada tahun 2014 APBA disahkan tepat waktu, selebihnya molor. “Artinya sejak 2005 (sampai) tahun ini tepat 13 kali kita sudah terlambat. Tahun ini pula Aceh sebagai provinsi paling terlambat dalam melakukan pengesahan anggaran secara nasional. Kondisi ini cukup menggambarkan bagaimana buruknya perencanaan pembangunan Pemerintah Aceh dalam satu dekade terakhir,” ujar Hafidh.

Hafidh menyebutkan, berdasarkan informasi yang mereka peroleh, Gubernur Aceh hari ini menyurati Ketua DPRA untuk memberitahukan bahwa batas waktu persetujuan bersama antara Gubernur dan DPRA terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang RAPBA 2018 menjadi Qanun Aceh tentang APBA 2018 sudah berada di tenggat waktu. Surat bernomor 903/7601 tersebut juga mengindikasikan bahwa RAPBA 2018 akan disahkan dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh apabila hingga batas waktu tersebut RAPBA 2018 belum mencapai kesepakatan bersama.

“Sebagaimana kita ketahui bersama, agenda pertemuan pembahasan anggaran beberapa kali gagal dilakukan. Berbagai alasan mengemuka, eksekutif dan legislatif masing-masing memiliki argumentasinya sendiri. Kondisi ini sangat memprihatinkan, menunjukkan bahwa kepentingan elite lebih diutamakan daripada membahas kepentingan masyarakat banyak. Jika untuk bertemu saja gagal, bagaimana mungkin kesepakatan bisa didapat. Ini sangat merugikan masyarakat Aceh,” kata Hafidh.

MaTA menilai, Pemerintah Aceh (eksekutif dan legislatif) tidak serius melakukan pembahasan anggaran. “Ini menunjukkan sikap kenak-kanakan elite Aceh dalam menjalankan amanah rakyat. Walau secara regulasi dimungkinkan RAPBA 2018 disahkan dengan Peraturan Kepala Daerah, tapi ini menjadi preseden buruk dalam perencanaan dan penganggaran Aceh,” tegas Hafidh.[](rel)

Editor: IRMANSYAH D GUCI


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.