22 November 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia

Apresiasi Simeulue dan Abdya
Fadhil Rahmi Minta Revisi Pergub 2019 tentang Beasiswa

...

  • portalsatu.com
  • 07 November 2019 10:30 WIB

Anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI dari Aceh, HM. Fadhil Rahmi.
Anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI dari Aceh, HM. Fadhil Rahmi.

Jakarta - Sehubungan dengan program satu gampong satu hafidz, Anggota DPD (Dewan Perwakilan Daerah) RI dari Aceh, HM. Fadhil Rahmi mengapresiasi bupati Simeulue.

"Kita harus mendorong seluruh gampong di Aceh tidak hanya di Simeulue, satu hafidz satu gampong harus menjadi program prioritas Aceh, baik di tingkat Aceh mapupun di tingkat kabupaten/kota," ujarnya. 

"Saya sebagai mantan ketua IKAT siap bantu memberikan informasi dan rekomendasi dayah-dayah tujuan, baik di Aceh maupun luar Aceh. Jaringan dan networking kita selama ini bisa kita optimalkan untuk terwujudnya program satu desa satu hafidz," lanjut anggota Komite III DPD RI tersebut. 

Kata dia, Aceh adalah nanggroe syariat. Wajar dan mustahak sekali program-program seperti tersebut digalakkan.  Satu gampong satu hafidz, satu gampong satu sarjana hafidz, satu gampong satu alumni alazhar/yamab/timteng dan program-program sejenis lainnya. Kalau berbicara Aceh carong, gemilang, madani dan sebagainya,  titik beratnya adalah peningkatan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia).

"Di tingkat gampong, keuchik dan perangkatnya harus alokasikan dana gampong untuk beasiswa. Begitu juga di tingkat kabupaten/kota. Lebih-lebih di tingkat ceh. BPSDM harus jelas orientasinya. Alokasi dana beasiswa untuk bidang agama ke timteng tidak jelas. Kalau ada masing-masing sangat minim. Sistem dan jenjang pendidikan gak update. Mau dibawa kemana nanggroe syariat kalau begini?," tanya mantan Ketua IKAT ini. 

Selain Simeulue, Rahmi juga apresiasi bupati Abdya yang mempunyai program mencetak sarjana hafidz dengan mengalokasikan dana setiap tahun untuk 10 putra/putri terbaik Abdya.

"Belum 3 tahun berjalan, manfaatnya sudah nampak. Hadirnya ma'had tahfidz yang dikelola oleh alumni Alazhar di Abdya. Semoga daerah lainnya mau berbuat hal yang sama bahkan lebih," katanya.

Terkait BPSDM, info dari pemberitaan media, pedoman mereka adalah pergub 28/2019. Dari pergub itu lahir syarat penerima beasiswa. Syarat-syarat yang ada sangat diskriminatif. Menyamaratakan sistem pendidikan luar negeri. "Padahal sistem di Eropa dan timteng beda. Maka wajar yang ikut seleksi beasiswa tahfidz ke luar negeri hanya puluhan.  Itupun rata-rata karena ada dispensasi/keringanan syarat. Padahal peminat dan putra-putri Aceh yang memenuhi syarat lebih 500an setiap tahun.

"Sudah saya bentuk tim untuk telaah. Kalau benar diskriminatif, dan tidak mengakomodir sistem pendidikan timur tengah, Pergub kita minta direvisi. Pendidikan agama harus diutamakan dan menjadi prioritas," tutup Fadhil Rahmi.[] RIlis

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.