13 December 2018

Kabar Aceh Untuk Dunia


FPAU Minta BPK Audit Kegiatan 'Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan'

...

  • CUT ISLAMANDA
  • 08 December 2018 20:00 WIB

Peserta kegiatan 'P3KL'. Foto: dok. /istimewa
Peserta kegiatan 'P3KL'. Foto: dok. /istimewa

LHOKSUKON - Forum Pemuda Aceh Utara (FPAU) meminta Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Perwakilan Aceh mengaudit Dispora Aceh atas kegiatan 'Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan' yang diselenggarakan di Aceh Utara pada pengujung November 2018 lalu. Kegiatan diikuti 852 pemuda itu, pelaksanaannya dinilai 'berantakan' sehingga tidak bermanfaat untuk peserta. 

Ketua FPAU, Musfendi, kepada portalsatu.com, Sabtu, 8 Desember 2018, menyebutkan, pihaknya menilai pelatihan tersebut sama sekali tidak dirasakan manfaatnya. Kegiatan menggunakan dana Otsus dengan pagu Rp1,1 miliar lebih itu membuat peserta merasa kecewa karena "tidak mendapatkan ilmu sebagaimana yang diharapkan".

"Di hari pertama pelatihan para peserta di 'bola-bola' dengan lokasi yang tidak terarah. Hari kedua hanya 'ngumpul-ngumpul' di lapangan Lhoksukon, dan pukul 14.00 WIB peserta pulang. Hari ketiga (3 Desember) tanda tangan amprahan, serta pengambilan baju, sepatu dan tas tanpa ada pembinaan atau pemateri," ujar Musfendi. 

Musfendi pun heran, acara yang mengusung tema "pemuda" itu ikut melibatkan peserta dari kalangan orangtua yang rambutnya sudah beruban. Itu terlihat saat proses teken amprahan, bahkan "mereka (orangtua) juga mengambil bahan pelatihan dari anak muda (pemuda)".

"Kami berharap Plt. Gubernur Aceh dan DPRA harus memanggil pihak Dispora Aceh terhadap 'kegagalan' kegiatan tersebut, sehingga menjadi pelajaran ke depan agar tidak ada lagi kegagalan yang dapat merugikan negara. Kami juga berharap ke depan, pelatihan yang dilaksanakan pemerintah terhadap pemuda lebih kepada penumbuhan skill dan bisa membuka kerja sama dengan perusahaan yang ada di Aceh, sehingga pemuda setelah dilatih bisa menjadi tenaga kerja di perusahaan sesuai dengan skill yang dibutuhkan. Jadi, tidak ada lagi perusahaan yang beralasan pemuda Aceh tidak memiliki skill, sehingga mereka merekrut pekerja dari luar Aceh," pungkas Musfendi.

Diberitakan sebelumnya, peserta kegiatan 'P3KL' di Aceh Utara mengaku sangat kecewa dengan panitia. "Pelaksanaan kegiatan sepertinya dipaksakan, sehingga terkesan asal jadi, dan akhirnya menjadi 'berantakan'. Padahal, dananya kami dengar lumayan besar, lebih satu miliar," kata seorang peserta kepada portalsatu.com, Senin, 3 Desember 2018, malam.

Kegiatan dari Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Aceh itu dilaksanakan pihak Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (Disporapar) Aceh Utara menggunakan dana Otsus tahun 2018 dengan pagu Rp1,1 miliar lebih.

Peserta yang minta namanya dirahasiakan menjelaskan, kegiatan itu diikuti 852 orang atau sesuai jumlah gampong di Aceh Utara. Menurut jadwal dari panitia, kegiatan itu dilaksanakan tiga hari, 27 - 29 November 2018. Kenyataannya, kata peserta itu, kegiatan P3KL dilaksanakan 27 - 28 November. Lalu pembagian tas, pakaian training, sepatu sport, dan sertifikat, 3 Desember 2018.

Menurut peserta, kegiatan itu diawali dengan pembukaan di lima lokasi terpisah di Lhokseumawe dan Aceh Utara, 27 November. Di Lhokseumawe, tiga lokasi: Hotel Lido Graha, Wisma Kuta Karang Baru, dan Hotel Singapore. Aceh Utara, dua lokasi: Gedung Panglateh, dan Aula Universitas Terbuka (UT) di Lhoksukon.

"Pada hari pembukaan, sebagian peserta dari sejumlah kecamatan kucar-kacir mencari tahu nama mereka berada dalam daftar acara di mana. Mereka harus bolak balik dari satu lokasi ke lokasi lainnya yang berjarak puluhan kilometer hanya untuk mencari nama dan ruang pelatihan. Padahal, mereka sudah mendaftar jauh-jauh hari," kata seorang peserta diamini rekannya yang juga peserta kegiatan P3KL itu.

Setelah acara pembukaan, dilanjutkan dengan pembekalan materi. Sejumlah peserta merasa kecewa lantaran kurang jelas materi yang disampaikan, dan tidak dibagikan bahan tertulis oleh panitia.

Hari kedua kegiatan (28 November), para peserta diminta hadir ke Lapangan Upacara di Lhoksukon. Di lapangan itu, mereka diajarkan Peraturan Baris-Berbaris (PBB). "Kita kesulitan melakukan baris-berbaris karena pakai celana jeans, belum diberikan pakaian training dan sepatu sport," ujar peserta itu.

Setelah latihan PBB, peserta diberikan snack. Tiba-tiba, kata peserta kegiatan P3KL, panitia diduga "menghilang" di lokasi tersebut. "Peserta mulai ribut. Ada yang bertanya: "Bu cot uroe kiban? Pat?" Dan kebutuhan lainnya".

"Setelah peserta ribut, baru muncul panitia dari Dispora Aceh Utara, sekitar pukul 15.00 WIB (28 November). Lalu, panitia menyampaikan kepada peserta bahwa kegiatan ini milik Dispora Provinsi Aceh. Perlengkapan atau atribut latihan berupa pakaian training dan sepatu sport belum lengkap, makanya belum dibagikan. Panitia pun meminta maaf," kata peserta tadi.

Selanjutnya, panitia memanggil perwakilan peserta. Hasil pertemuan diputuskan bahwa pada 29 November tidak ada kegiatan. Sebagai gantinya, semua peserta diminta datang menghadap panitia pada Senin, 3 Desember. Sebagian peserta diminta datang ke Gedung Panglateh Lhoksukon, sebagian lainnya Gedung KNPI Aceh Utara di Lhokseumawe. "Maka diibagilah tas, celana training, baju kaos (kaus), sepatu sport dan sertifikat kepada masing-masing peserta".

"Panitia juga meminta peserta teken daftar hadir dan administrasi untuk pengamprahan uang transpor dan uang saku. Katanya uang transpor Rp50 ribu dan uang saku Rp50 ribu per hari/peserta. Dijanjikan dikirim ke rekening masing-masing, tapi sampai Senin sore belum dikirim. Kami tidak tahu kapan akan dikirim," ujar peserta itu.

Peserta P3KL itu kemudian menginformasikan kepada portalsatu.com, Selasa, 4 Desember 2018, bahwa sekitar 13 peserta tidak mendapatkan tas, pakaian training dan sepatu sport.

Dia dan peserta lainnya mengaku kecewa dengan kegiatan P3KL tersebut. "Kami kecewa kepada panitia pelaksana yang terlihat kurang kompeten dan tidak menguasai bidangnya. Tema dan pelaksanaannya jauh melenceng".

"Acara seperti 'Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan' seharusnya bisa bermanfaat bagi kita karena ini memang kebutuhan sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat dan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan. Bukan malah berakhir tidak jelas dan tidak ada ilmu apa-apa yang bisa didapatkan peserta. Kami menilai acara ini asal jadi dan tanpa perencanaan yang matang," tegas peserta yang minta identitasnya tidak ditulis.

Mereka berharap, kegiatan P3KL di Aceh Utara yang terkesan 'berantakan' itu menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah daerah, agar ke depan tidak lagi 'kuet pade lam reudok' di akhir tahun anggaran.

Kepala Bidang Pemuda Disporapar Aceh Utara, Irwan, S.Pd., M.Pd., mengatakan, kegiatan 'Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan' itu menggunakan dana Otsus tahun 2018 dengan pagu Rp1.175.000.000 (Rp1,1 miliar lebih).

Menurut Irwan, penggunaan dana untuk kegiatan itu merupakan kewenangan Dispora Provinsi Aceh. Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berada di Dispora Aceh. "Kami (Aceh Utara) sebagai penerima manfaat," ujar Irwan menjawab portalsatu.com, di kantornya, Rabu, 5 Desember 2018.

"Semua kebutuhan itu (ditangani) provinsi. Yang diberikan kemari (Dispora Aceh Utara) kewenangan (menyediakan) makan minum dan cari tempat," katanya.

Irwan menjelaskan, persiapan pelaksanaan kegiatan tersebut sangat terburu-buru lantaran sempitnya waktu. Setelah mengikuti pertemuan di Dispora Aceh, 16 November 2018, dan memperoleh surat dari SKPA itu, kata Irwan, pihaknya langsung melakukan perekrutan calon peserta secara dadakan. Peserta direkrut melalui sejumlah organisasi kepemudaan.

Soal pembukaan diadakan di lima tempat, Irwan mengatakan, karena ruangan yang mampu disediakan terbatas. "Standar ruang, standar peng (uang). Jadi, saat waktu yang diberikan, hanya itu yang bisa. Sehingga lon merasa mumang, kiban lon lakukan," kata Irwan.

Irwan mengakui saat hari pembukaan kegiatan sebagian peserta sempat kucar-kacir. "Memang hari itu, karena situasi, kami tidak sempat menginformasikan hasil akhir dari pemetaan ruangan," ujarnya.

Dia mengakui pula panitia tidak memberikan bahan tertulis kepada peserta saat pembekalan materi usai acara pembukaan. "Nyan yang hana. Hana dijok (tidak diserahkan oleh Dispora Aceh). Terakhir saya dengar info, tidak ditarik uang pengadaan modul dan ATK peserta," kata Irwan.

Menurut Irwan, latihan peraturan baris-berbaris (PBB) di Lapangan Upacara Lhoksukon, 28 November, diberikan kepada peserta dengan variasi-variasi inovasi keamanan lingkungan. Setelah latihan PBB, kata Irwan, karena situasi tidak memungkinkan maka kegiatan lanjutan ditunda. "Karena kita juga baca situasi, kita redam, kita ikuti keinginan peserta. Tapi itu muara dari persoalan barang (perlengkapan belum dibagikan)," ujarnya.

Irwan menyebutkan, kegiatan 29 November digeser ke 3 Desember. Selain pembagian perlengkapan atau atribut, kata dia, dijadwalkan dilaksanakan latihan lanjutan, "tapi tidak sempat lagi".

"(Yang diberikan kepada peserta) tas, celana training, baju kaos kerah, sepatu sport, dan sertifikat. (Yang lainnya) uang transpor 150 ribu dan uang saku 150 ribu sehingga masing-masing peserta akan menerima Rp300 ribu, dikirim ke rekening. Belum dikirim. Masih proses administrasi. Itu harus dipahami, karena sesuai mekanisme pencairan anggaran," ujar Irwan.

Irwan mengakui ada peserta tidak memperoleh perlengkapan, tapi tidak sampai 13 orang. "Karena terjadi kealpaan barang. Ada peserta yang kembali, mungkin sebelumnya sudah diteken orang lain, sehingga tidak ada lagi barang. Kecolongan".

"Sudah kita sampaikan kepada peserta itu, sabar sejenak. Kami berusaha, setelah amprah uang kita cari jalan terbaik, meski tidak sempurna, tetap kami fasilitasi," kata Irwan.

Ditanya kenapa dipaksakan dilaksanakan kegiatan itu jika persiapannya belum mendukung, Irwan mengatakan, "Itu dilematis bagi saya. Kita sudah sebarkan informasi bahwa tanggal 27 (November) dengan pemetaan kegiatan. Kondisi yang paling berat saya pikir yang menjadi persoalan muaranya adalah perlengkapan".

Dia menyatakan, ketidakpuasan peserta lantaran perlengkapan latihan terlambat dikirim ke Aceh Utara sehingga baru dibagikan pada 3 Desember. "Sedianya satu hari sebelum acara kita harapkan ada barang," ujar Irwan.

Irwan sudah menyampaikan kepada para peserta bahwa ia sangat memahami kekecewaan mereka. "Saya dengan jiwa besar saya hadapi, karena nawaitu saya buat (kegiatan) ini tidak ada iktikad jelek," kata dia.

"Saya katakan kepada Pak Kadis (Kepala Dispora Aceh Utara), kita memang imbas, karena masyarakat kita, dinas teknis kita. Apapun risiko kita terima, tapi yang jelas tidak ada iktikad tidak baik terhadap masyarakat, terhadap pemuda. Namun di dalam perjalanan dengan waktu delapan hari mengelola tanpa uang, mengemas kegiatan (diikuti) 852 (orang), tidak ada manusia yang sanggup," ujar Irwan.(Baca: Cerita Kegiatan 'Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan' yang 'Berantakan')[]

Lihat pula: Tanggapan Kepala Dispora Aceh Soal Kekecewaan Peserta Kegiatan 'P3KL'

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.