01 October 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia


FPPP: APBK Aceh Utara Terbesar, tapi Pertumbuhan Ekonomi Anjlok Ibarat ‘Mawah Asoe Tren’

...

  • PORTALSATU
  • 14 August 2020 21:25 WIB

Ketua FPPP DPRK Aceh Utara Zulfadhli A. Taleb membacakan pendapat akhir fraksinya dalam rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap Rancangan Qanun Laporan Pertanggungjawaban APBK 2019, Jumat, 14 Agustus 2020. Foto: portalsatu.com
Ketua FPPP DPRK Aceh Utara Zulfadhli A. Taleb membacakan pendapat akhir fraksinya dalam rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap Rancangan Qanun Laporan Pertanggungjawaban APBK 2019, Jumat, 14 Agustus 2020. Foto: portalsatu.com

LHOKSEUMAWE – Fraksi PPP DPRK Aceh Utara mengungkapkan pemerintah kabupaten ini memiliki APBK terbesar dari 23 kabupaten/kota di Aceh. Celakanya, realisasi APBK Aceh Utara tahun 2019 senilai Rp2,6 triliun lebih bukannya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, tapi malah anjlok dibandingkan 2018.  

Ketua FPPP DPRK Aceh Utara, Zulfadhli A. Taleb, mengatakan pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Semakin tinggi pertumbuhan ekonomi di Aceh Utara, kata dia, maka semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat Aceh Utara. 

“Pada tahun 2019 APBK Aceh Utara Rp2.706.885. 878.768, dan terealisasi Rp2.606.115.300.596 (Rp2,6 triliun lebih),” kata Zulfadhli A. Taleb saat membacakan pendapat akhir fraksinya dalam Rapat Paripurna Penyampaian Laporan Gabungan Komisi dan Pendapat Akhir Fraksi-Fraksi, serta Pengambilan Keputusan Terhadap Rancangan Qanun Aceh Utara tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2019, di gedung dewan setempat, Jumat, 14 Agustus 2020, sore.

Zulfadhli A. Taleb melanjutkan, “Tentu ini APBK terbesar nomor satu di antara 23 kabupaten dan kota di Aceh. Lalu, apa yang terjadi dengan pertumbuhan ekonomi Aceh Utara pada tahun 2019? Ternyata hanya mampu mencapai angka 3,54%. Bahkan lebih kecil dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2018 yaitu 5,14%”.

Menurut Zulfadhli, pertumbuhan ekonomi yang rendah juga memengaruhi terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin di Kabupaten Aceh Utara yang berjumlah 107.340 orang. “Jumlah ini nomor satu terbesar di Aceh,” ungkapnya.

“Mungkin kita salah satu kabupaten ‘terunik’ yang ada di Indonesia. APBK kita semakin lama semakin besar, namun pertumbuhan ekonomi kita semakin lama semakin kecil. (Rp)2,6 triliun lebih kita habiskan di tahun 2019 hanya untuk menurunkan pertumbuhan ekonomi dari 5,14% menjadi 3,54%. Kalau istilah para peternak lembu di gampong, ini adalah ‘mawah asoe tren’,” tegas Zulfadhli.

“Dan jika ada yang berani mengatakan ‘Aceh Utara selama ini salah urus’, maka dengan segala upaya kita akan membantahnya dan bukan memperbaikinya,” kata Ketua FPPP itu.

Zulfadhli juga mengungkapkan, semua bertanya-tanya apa yang terjadi dengan perencanaan, pembahasan dan pengesahan APBK 2019. “Apakah benar perencanaan, pembahasan dan pengesahan APBK 2019 tidak dilakukan dengan mekanisme yang benar? Apakah benar banyak ‘penumpang gelap’ di APBK 2019? Apakah benar setelah paripurna pengesahan APBK 2019 masih dilakukan perubahan sepihak oleh Tim Anggaran Pemerintah Kabupaten? Mudah-mudahan Bupati bisa memberi penjelasan,” tegas dia.  

Fraksi PPP menyarankan kepada Bupati agar semua program dari dinas–dinas bermuara pada peningkatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Tempatkanlah orang-orang terbaik Pemerintah Aceh Utara di dinas-dinas yang menangani pemberdayaan ekonomi masyarakat. Bila ekonomi semakin berkembang, semakin terbuka pula peluang bagi masyarakat untuk memperoleh penghasilan melalui peran sertanya dalam aktivitas ekonomi,” ujar Zulfadhli.[]

Lihat pula: IPM Aceh Utara Peringkat ke-15, FPPP DPRK: Mari Tnggalkan Program Hayalan dan Penuh Kepalsuan

DPRK Aceh Utara Sorot PAD Minim hingga Pemerintah tak Serius Tangani Sampah

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.