01 October 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia


Fraksi PANAS Ultimatum Pemkab Aceh Utara Perbaiki Kinerja, Singgung Dua Kali Penunjukan Plt. Sekda

...

  • PORTALSATU
  • 14 August 2020 23:00 WIB

Anggota Fraksi PANAS DPRK Aceh Utara Zubir HT membacakan pendapat akhir fraksinya dalam rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap Rancangan Qanun Laporan Pertanggungjawaban APBK 2019, Jumat, 14 Agustus 2020. Foto: portalsatu.com
Anggota Fraksi PANAS DPRK Aceh Utara Zubir HT membacakan pendapat akhir fraksinya dalam rapat paripurna pengambilan keputusan terhadap Rancangan Qanun Laporan Pertanggungjawaban APBK 2019, Jumat, 14 Agustus 2020. Foto: portalsatu.com

LHOKSEUMAWE - Fraksi PANAS (PNA, PKB dan NasDem) DPRK Aceh Utara mengultimatum pemerintah kabupaten ini untuk memperbaiki kinerja secara menyeluruh.

“Tidak hanya peningkatan PAD dari tahun ke tahun, indeks pembangunan daerah, indeks pembangunan manusia yang berada pada posisi stagnan. Bahkan angka kemiskinan serta pengangguran di Kabupaten Aceh Utara terus meningkat dan berbagai persoalan mendasar lainnya dalam masyarakat selama periode ini,” kata anggota Fraksi PANAS DPRK, Zubir HT., membacakan pendapat akhir fraksinya dalam Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan Terhadap Rancangan Qanun Aceh Utara tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2019, di gedung dewan setempat, Jumat, 14 Agustus 2020, sore.

“Maka Fraksi PANAS mengultimatum Pemerintah Aceh Utara untuk memperbaiki kinerjanya secara menyeluruh, walaupun predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) diberikan BPK atas penyajian laporan keuangan pemerintah yang sangat berbanding terbalik dengan kondisi daerah,” tegas Zubir HT.   

Dasar tersebut, kata Zubir, pihaknya sampaikan atas beberapa kajian Fraksi PANAS. Di antaranya, penyampaian LPJ Bupati hanya didasari untuk mengejar target predikat WTP, dan tidak beriringan dengan peningkatan kerja SKPK. Temuan Fraksi PANAS, kata dia, juga melihat ada sisa penyertaan modal di salah satu perusahaan daerah, padahal kondisi riilnya sedang failed.

“Lambannya pelaksanaan tahapan penetapan Sekretaris Daerah. Hal ini terlihat dengan penunjukan dua Pelaksana tugas Sekda dan kemungkinan akan banyak Plt. Sekda lainnya,” ungkap Zubir.

Catatan portalsatu.com, Bupati Aceh Utara, Muhammad Thaib, sudah dua kali menunjuk Plt. Sekda dalam dua bulan terakhir. Mulanya, Asisten II Sekda Aceh Utara, Risawan Bentara ditunjuk sebagai Plt. Sekda lantaran Abdul Aziz yang menjabat sebagai Sekda sudah memasuki batas usia pensiun pada 30 Juni 2020. Bupati kemudian menunjuk Kepala Bappeda, Dr. Murtala, M.Si., sebagai Plt. Sekda, sejak 10 Agustus 2020.

Zubir melanjutkan, pembiayaan belanja daerah tidak sesuai dengan kebutuhan, bahkan lebih mementingkan kemauan lembaga. “Seperti pengadaan kendaraan Toyota Inova tipe G untuk mobil ambulans. Padahal, bila diganti pengadaan ambulans jenis AVP distribusinya akan lebih merata sesuai kebutuhan Puskesmas di Aceh Utara,” ujarnya.

Poin berikutnya disampaikan Fraksi PANAS, lemahnya koordinasi dan pengawasan, serta penertiban Pemerintah Kabupaten Aceh Utara terhadap kebutuhan LPG sehingga terjadinya kelangkaan dan peningkatan harga sampai Rp45 ribu. “Termasuk lemahnya lobi penambahan kuota LPG kepada Gubernur,” kata Zubir.

Fraksi PANAS juga menyoroti adanya Peraturan Bupati yang membatasi alokasi anggaran untuk pembangunan balai pengajian dan infrastruktur keagamaan, dinilai sangat bertentangan dengan penerapan syariat Islam di Aceh Utara.

“Lambannya sinergitas kerja pemerintah terhadap kepentingan-kepentingan peraturan daerah. Hal ini terlihat dari lambannya pengajuan draf perubahan qanun perusahaan daerah yang telah diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan sejak tahun 2015,” tutur Zubir.

Selain itu, kata Zubir, semrautnya tataruang dan tatakelola pasar di seluruh kota kecamatan di Aceh Utara. Tidak adanya pengelolaan yang jelas seperti pasar ikan di depan Masjid Pase Geudong dan lain-lain. Sehingga pemasukan PAD dan retribusi sangat minim.

“Lemahnya koordinasi pemerintah dalam penyusunan RKPD (rencana kerja pemerintah daerah) sehingga target pencapaian RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah) sangat tidak konsisten,” ungkap Zubir.

Zubir menambahkan, masih belum terinventarisir seluruh aset Pemda yang ada di Aceh Utara termasuk kesalahan pencatatan yang double di SKPK secara terus menerus. Selain itu, tidak ada kejelasan pengelolaan kepada pihak ketiga mulai dari harga sewa, bentuk KSO, bahkan alih fungsi yang tidak menguntungkan daerah.

Atas berbagai dinamika tersebut, Fraksi PANAS tidak memberikan penilaian terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Aceh Utara 2019, baik menerima ataupun menolak. “Kami berharap semoga tidak menolak LPJ pada tahun berikutnya,” pungkas Zubir HT.[](nsy)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.