07 April 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia


Gaji Tuha Peut Rp250 Ribu dan Imum Meunasah Rp400 Ribu, Ini Komentar Anwar Husen

...

  • ZAMAH SARI
  • 12 January 2020 19:30 WIB

Anwar Husen. Foto istimewa/dok
Anwar Husen. Foto istimewa/dok

SIGLI - Pemerintah Kabupaten Pidie disarankan untuk mengevaluasi kembali aturan pemberian gaji kepada aparatur gampong. Pasalnya, gaji anggota Tuha Peut dan Imum Meunasah dinilai sangat minim, bahkan sangat jauh dari aparatur lainnya.  

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Anwar Husen, S.Pd.I., menilai pemberian gaji kepada Imum Meunasah dan Tuha Peut yang masing-masing Rp400 ribu dan Rp250 ribu, sebagai bentuk ketidakadilan pemerintah terhadap aparatur yang perannya sangat penting di gampong. 

Setelah membaca berita tentang daftar gaji aparatur gampong yang dilansir media ini, Anwar Husen mengaku merasa ada perlakuan beda terhadap aparatur gampong dari pemerintah. "Ada rasa perlakuan tidak adil terhadap perangkat gampong terutama kepada Imum Meunasah dan Tuha Peut".

"Masak, gaji Tuha Peut kecil sekali, hanya Rp250 ribu. Padahal Tuha Peut merupakan DPR di tingkat gampong. Seharusnya gajinya sedikit di bawah gaji Keuchik. Ini suatu hal yang sangat tidak layak gaji mereka lebih kecil dari para Kaur dan Ulee Juroeng," kata anggota DPRA Fraksi Partai Aceh itu, Ahad, 12 Januari 2020. 

Selain Tuha Peut, Anwar juga menyayangkan gaji Imum Meunasah yang jauh lebih kecil dari gaji perangkat lainnya. Sesuai Lampiran Peraturan Bupati (Perbup) Pidie Nomor 39 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pidie Tahun 2020, tertera gaji Teungku Imum Meunasah Rp400 ribu.  

"Begitu juga gaji Imum Meunasah, seharusnya ada perhatian khusus dari pemerintah, mengingat tugasnya hampir seimbang dengan Keuchik. Bahkan, ada hal - hal gampong yang tidak mampu dikerjakan oleh Keuchik, tapi sanggup dikerjakan Teungku Imum, terutama masalah keagamaan," imbuh politikus PA ini. 

Menurut Anwar, untuk menghilangkan rasa kesenjangan di lapangan, sebaiknya Pemerintah Kabupaten Pidie mengevaluasi kembali peraturan tersebut dengan mengikuti undang-undang kekhususan yang berlaku di Aceh.

"Aceh memiliki undang-undang sendiri tentang perangkat pemerintahan mulai dari provinsi hingga ke gampong, sehingga ada perbedaan struktur perangkat pemerintahan dengan daerah lain. Gajipun harus disesuaikan berdasarkan nomenklatur yang ada," harap Tgk. Wan, panggilan akrab Anwar Husen.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Kabupaten Pidie memberi kepastian naiknya gaji aparatur gampong mulai tahun 2020 ini. Dari Keuchik hingga Kepala Lorong akan mendapatkan honorarium di atas 2 juta rupiah perbulannya.

Namun, naiknya honor tidak menyentuh Imum Meunasah dan Tuha Peut Gampong. Mereka hanya memperoleh Rp400 ribu dan Rp250 per bulan. Padahal, mereka merupakan tokoh penting dalam roda pemerintahan gampong di Aceh. (BacaDi Pidie: Gaji Keuchik Rp2,4 Juta, Teungku Imum Rp400 Ribu, Ini Rinciannya)[]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.