31 March 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia


GeRAK: Rp2,1 Miliar Untuk Mobil Dinas Bupati Terlalu Fantastis

...

  • Rino
  • 31 January 2020 19:00 WIB

Edy Syah Putra. Foto: Rino/portalsatu
Edy Syah Putra. Foto: Rino/portalsatu

MEULABOH - Koordinator Gerakan Anti-Korupsi (GeRAK) Aceh Barat, Edy Syah Putra, menilai jumlah anggaran pengadaan mobil dinas Bupati Aceh Barat mencapai Rp2,1 miliar terlalu fantastis. Dia menyebut masih banyak yang perlu dilakukan ketimbang “membuang-buang duit” untuk keperluan seperti itu.

Menurut Edy, Pemerintah Kabupaten Aceh Barat seharusnya menjadikan data dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) bahwa Aceh berada urutan keenam provinsi termiskin senasional sebagai bahan pertimbangan. Kata dia, mestinya yang difokuskan bagaimana kemiskinan itu dientaskan hingga ke akar.

"Kita tidak alergi dengan pengadaan atau usulan pembelian mobil untuk pimpinan daerah apalagi untuk mendukung aktivitas pimpinan daerah. Namun, di tengah situasi kemiskinan tersebut, menurut hemat kami anggaran tersebut disesuaikan kembali dengan keadaan kita di Aceh saat ini, dan terkhusus Aceh Barat," jelas Edy kepada portalsatu.com, Jumat, 31 Januari 2020, sore.
Edy berharap, eksekutif-legislatif di kabupaten berjuluk 'Bumoe Teuku Umar' peka sama situasi ekonomi yang tengah mendera Aceh. Ini demi kepentingan umum, kata dia.

"Lagi-lagi kita berharap agar eksekutif-legislatif benar-benar 'peka' dan tidak 'tuli' dengan kondisi di daerah. Asas kepentingan umum ini diatur dalam UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme," imbuhnya.

Edy juga berharap Rencana Kerja Anggaran (RKA) APBK-P 2020 Aceh Barat mengakomodir program-program yang bisa menurunkan angka kemiskinan. Program yang bersentuhan dengan langsung dengan wong cilik.

"Kita berharap agar publik atau seluruh elemen di Aceh Barat benar-benar mengawal penyusunan anggaran tersebut, sehingga benar-benar termanfaatkan dengan baik kebutuhan masyarakat pada segala sektor di Aceh Barat," kata Edy.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah Aceh Barat mengalokasikan anggaran pengadaan mobil dinas bupati senilai Rp2,1 miliar lebih dalam APBK tahun 2020. Paket kendaraan operasional orang nomor wahid di Aceh Barat itu sedang ditender.

Dilihat portalsatu.com pada laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Aceh Barat, Kamis, 30 Januari 2020, tahapan tender pengadaan mobil dinas bupati saat ini pengumuman pascakualifikasi dan download dokumen pemilihan, 29 Januari – 4 Februari 2020. Sedangkan tahapan penandatanganan kontrak akan dilakukan pada 26 Februari 2020.

Anggaran pengadaan satu unit kendaraan dinas bupati dengan pagu Rp2,18 miliar dan nilai HPS Rp2,1 miliar itu berada di bawah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Barat.

Data pada Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) LKPP RI, dalam RUP BPKD Aceh Barat tahun 2020, ada pula paket pengadaan kendaraan dinas wakil bupati dengan pagu Rp686 juta dan mobil operasional sekda Rp458 juta.

Selain itu, pengadaan kendaraan operasional untuk Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/SKPK (tanpa keterangan nama SKPK) satu unit Rp390 juta; mobil Dinas Pertanahan Rp477 juta; satu minibus untuk tamu VIP Rp550 juta; dan kendaraan (pikap) operasional patroli WH Rp252,2 juta.

Namun, pengadaan mobi dinas wabup, sekda dan sejumlah SKPK itu metode pemilihan penyedia melalui e-purchasingE-purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik (e-catalogue). Katalog elektronik merupakan sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang/jasa tertentu dari berbagai penyedia barang/jasa pemerintah.

Selain mobil, dalam RUP BPKD Aceh Barat tahun 2020 juga ada paket pengadaan sepeda motor. Di antaranya, pengadaan 150 kendaraan dinas roda dua operasional SKPK dengan pagu Rp3 miliar; kendaraan roda dua Dinas Pertanahan delapan unit Rp168 juta; satu kendaraan dinas roda dua operasional pendopo wabup Rp20 juta; dan satu kendaraan dinas operasional BPKD Rp20 juta.

Sebelumnya, BPKD Aceh Barat mengadakan 12 mobil dinas camat dengan total pagu Rp3,1 miliar (sekitar Rp260 juta/unit) bersumber dari APBK 2019.

Kepala BPKD Aceh Barat, Zulyadi, mengatakan jumlah anggaran pengadaan mobil dinas tersebut telah sesuai dengan jabatan dan kebutuhan bupati. Ia juga mengatakan bahwa itu sudah sesuai aturan berlaku, tapi tak menyebut secara detail aturan dimaksudnya.

"Memang untuk mobil bupati untuk tipenya memang kita bedakan, karena memang ini kita sesuaikan dengan jabatan bapak bupati, kemudian juga dengan mobilitas yang pergi dari kegiatan beliau sehingga mobil yang kita sediakan sesuai dengan adanya kebutuhan. Dan juga hal ini kita sesuaikan dengan aturan yang ada," ujar Zulyadi dihubungi portalsatu.com, Kamis, 30 Januari 2020, siang.

Ditanya apakah angka anggaran untuk pengadaan mobil dinas bupati tersebut tidak terlalu berlebihan, bahkan jauh lebih besar dari harga mobil operasional bupati lain yang sempat disorot elemen sipil, Zulyadi berdalih bahwa itu sudah menurut survei pasar.

"Jadi, memang, itu harga yang sudah sesuai lah, tingkat mobil yang kita inginkan. Tapi memang, secara survei pasar, harganya sekitar segitu, setara Prado lah. Udah layaklah, maksudnya untuk bapak bupati model yang seperti itu. Kalau yang tinggi lagi juga ada," kata Zulyadi.

Terkait pengadaan 150 kendaraan dinas roda dua operasional SKPK dengan pagu Rp3 miliar, Zulyadi mengatakan itu merupakan “program peningkatan syariat Islam”. "Jadi bukan untuk SKPK," kata dia. (Baca: APBK 2020: Pengadaan Mobil Dinas Bupati Aceh Barat Rp2,1 Miliar Ditender)[](nsy)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.