26 June 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


GerTaK: Ada Apa dengan SKPK Belum Umumkan RUP 2019?

...

  • CUT ISLAMANDA
  • 18 May 2019 20:30 WIB

Muslem Hamidi. Foto: dok./istimewa
Muslem Hamidi. Foto: dok./istimewa

LHOKSEUMAWE - Koordinator Gerakan Transparansi dan Keadilan (GerTaK), Muslem Hamidi, menilai dinas atau SKPK Lhokseumawe yang belum mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) tahun anggaran 2019 telah mengabaikan perintah Perpres tentang PBJ Pemerintah.

"Karena ini kewajiban, harus segera diumumkan. Kita mempertanyakan ini ada apa (sampai sekarang masih ada SKPK yang belum mengumumkan RUP 2019)," kata Muslem Hamidi kepada portalsatu.com, 18 Mei 2019.

Mantan Ketua BEM Unimal ini mendesak DPRK Lhokseumawe memanggil SKPK-SKPK yang belum mengumumkan RUP 2019. "DPRK harus menunjukkan fungsi pengawasan dan mengambil tindakan, karena ini menjadi suatu hal yang tidak taat hukum sudah diperlihatkan oleh sejumlah SKPK," ujarnya. 

Menurut Muslem, publik mempunyai hak untuk mendapatkan keterbukaan informasi tentang proyek-proyek tahun anggaran 2019 dalam RUP. "Apabila ini disengaja (RUP tidak diumumkan), kita menduga ada upaya-upaya yang dilakukan oleh sejumlah pihak sehingga berpotensi mengakibatkan unsur pelanggaran hukum nantinya pada dinas-dinas terkait seperti nepotisme, karena akses publik telah dibatasi. Ini yang harus dicermati," tegas Muslem. 

"Oleh karena itu, kita mendorong agar DPRK segera memanggil dinas-dinas terkait yang belum mengumumkan RUP 2019 dan mempertanyakan mengapa tidak patuh terhadap ketentuan yang diatur dalam Perpres tentang Pengadaan Barang/Jasa itu," kata Koordinator GerTaK ini.

Diberitakan sebelumnya, Sejumlah Satuan Kerja Perangkat Kota (SKPK) Lhokseumawe sampai sekarang belum mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP) Tahun Anggaran 2019. Padahal, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) Pemerintah menegaskan, Pengguna Anggaran berwenang mengumumkan RUP melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).

Sumber portalsatu.com menyebutkan, semua paket/kegiatan PBJ Pemerintah harus dipublikasikan/diumumkan, paling tidak dalam RUP melalui aplikasi SIRUP ditayangkan situs Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Pasalnya, selain menjadi ranahnya Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik, publikasi RUP tersebut juga diatur dalam Perpres tentang PBJ Pemerintah.

Hasil penelusuran portalsatu.com pada https://sirup.lkpp.go.id, sampai 17 Mei 2019, sejumlah SKPK Lhokseumawe yang belum mengumumkan RUP 2019 ialah Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong (DPMG), Sekretariat Baitul Mal, dan Sekretariat MAA. Selain itu, dari empat kantor kecamatan di Lhokseumawe, hanya Muara Satu yang memublikasikan RUP 2019 melalui aplikasi SIRUP tersebut.

Ada pula SKPK di Lhokseumawe yang hanya mengumumkan beberapa paket kegiatan dalam RUP 2019. Satpol PP dan WH, misalnya, hanya dua paket melalui penyedia. Yakni, pengadaan mobil operasional Kepala SKPD Rp272,59 juta lebih, dan penyediaan barang cetakan dan pengadaan Rp20 juta. Dinas Perhubungan hanya mengumumkan empat paket: satu paket melalui penyedia dan tiiga paket swakelola. Paket melalui penyedia pengadaan dan pemasangan lampu jalan (Otsus) Rp584 juta. Sedangkan paket swakelola yakni belanja telepon, belanja listrik dan belanja internet masing-masing Rp6,5 juta, Rp106 juta, dan 18,3 juta lebih. (Selengkapnya lihat SIRUP)

Kepala DLH Lhokseumawe, Zulkifli, dihubungi portalsatu.com, Jumat, 17 Mei 2019 sore, tidak merespons panggilan masuk di telepon selulernya. Zulkifli juga belum menjawab perrtanyaan melalui WhatsApp soal mengapa DLH Lhokseumawe tidak mengumumkan RUP 2019.  

Sebagai perbandingan, semua SKPK Banda Aceh mengumumkan RUP 2019 melalui aplikasi SIRUP LKPP. Begitu pula SKPK Langsa, kecuali dua kecamatan yang belum mengumumkan RUP 2109. Selain itu, di tingkat provinsi, semua Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) sudah mengumumkan RUP 2019, sehingga bisa dilihat oleh publik.

Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Lhokseumawe, Tri Hariadi, dikonfirmasi portalsatu.com, 17 Mei 2019, membenarkan semua SKPK berkewajiban mengumumkan RUP masing-masing sebagaimana diatur dalam Perpres tentang PBJ Pemerintah. “Dinas itu punya akun (masing-masing untuk mengumumkan RUP melalui aplikasi SIRUP LKPP). Ada (kegiatan) yang (harus) ditenderkan dan ada yang nontender, ada swakelola, ada penyedia. Kedua-duanya harus diumumkan dalam RUP di masing-masing dinas itu, kalau misalnya mereka butuh pihak ketiga untuk melaksanakan pengadaan barang dan jasa itu,” ujarnya.

Tri mengaku turut mendorong semua SKPK Lhokseumawe agar mengumumkan RUP. Hal itu, kata dia, juga sudah dibahas dalam beberapa kali rapat dengan SKPK-SKPK di Lhokseumawe. (BacaSejumlah SKPK Lhokseumawe Belum Umumkan RUP 2019)[]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.