12 July 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia

Aceh Utara
GerTaK: Kenapa Masyarakat Harus Bayar Pemeriksaan Covid-19, Kemana Anggaran Realokasi Puluhan Miliar?

...

  • PORTALSATU
  • 04 June 2020 22:45 WIB

Muslem Hamidi. Foto: istimewa
Muslem Hamidi. Foto: istimewa

LHOKSEUMAWE - Gerakan Transparansi dan Keadilan (GerTaK) mempertanyakan penggunaan APBK Aceh Utara tahun 2020 untuk penanganan Covid-19 setelah dilakukan refocusing dan realokasi anggaran oleh pemerintah setempat. 

"Selain itu yang menjadi perhatian, kita juga mempertanyakan alasan rasionalitas tarif pemeriksaan Covid-19 yang ditetapkan pihak manajemen RSU Cut Meutia (RSUCM) Aceh Utara. Padahal, Pemerintah Aceh Utara sudah melakukan realokasi anggaran daerah untuk penanganan Covid-19," kata Koordinator GerTaK, Muslem Hamidi, dalam siaran persnya dikirim kepada portalsatu.com, Kamis, 4 Juni 2020.

Muslem menyebutkan, jika masyarakat tetap harus membayar saat pemeriksaan Covid-19, lantas anggaran yang direalokasi Pemkab Aceh Utara itu digunakan untuk apa. "Kenapa masyarakat masih harus mengeluarkan biaya saat melakukan pemeriksaan. Kemana anggaran yang direalokasi hingga mencapai puluhan miliar tersebut. Bahkan, sejauh ini belum ada kejelasan kemana pengalokasian anggaran itu digunakan. Pemerintah daerah dalam hal ini tim gugus tugas jangan main-main dengan anggaran tersebut," tegas mantan Ketua BEM Unimal ini.

Baca juga: Anggaran Covid-19 Aceh Utara Rp35,134 M, Berapa Dipotong dari Perjalanan Dinas Rp38 M?

Muslem meminta DPRK Aceh Utara segera bersikap, panggil tim Gugus Tugas Covid-19 dan manajemen RSUCM. "Apabila ini terus dibiarkan maka masyarakat yang dirugikan. DPRK Aceh Utara harus meminta detail pertanggungjawabannya," ujar dia.

Selain itu, kata Muslem, pihaknya menilai biaya pemeriksaan Covid-19 yang harus dibayar juga sangat mahal sehingga mencekik rakyat. "Biaya untuk mengurus surat kesehatan saja mencapai Rp75.000. Apakah rasional di tengah kondisi bencana seperti yang kita rasakan saat ini," ungkap Muslem.

(Foto: dok. GerTaK)

Muslem menambahkan, "Apabila kita coba membandingkan misalnya antara biaya pengurusan surat keterangan pemeriksaan narkotika di RSUCM dengan BNN itu jauh berbeda. Berbeda dari segi biaya juga berbeda dari kualitas hasil tes yang dilakukan. Kualitas pemeriksaan pada instansi BNN lebih bagus daripada RSUCM. Namun, RSUCM biayanya justru lebih mahal".

Ironisnya, kata Muslem, praktik-praktik tersebut selama ini dibiarkan dan menjadi keluhan masyarakat. Satu sisi pemerintah mengimbau masyarakat untuk melakukan tes Covid-19, di sisi lain pemerintah menetapkan tarif pemeriksaan sangat mahal bagi warga untuk keperluan mengurus surat kesehatan dan biaya pemeriksaan Covid-19. 

"Kita menduga Pemerintah Aceh Utara sudah tidak punya hati nurani, dan kita khawatir apabila bencana kesehatan ini malah dijadikan kesempatan untuk melakukan tindakan korupsi. Jika ini terus dibiarkan maka akan berpotensi kepada penyalahgunaan anggaran. Kita mendesak aparat penegak hukum kepolisian dan kejaksaan segera mendeteksi sedini mungkin dampak yang akan ditimbulkan agar penggunaan anggaran penanganan Covid-19 digunakan tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat Aceh Utara," pungkas Muslem Hamidi.

Sementara itu, Humas Rumah Sakit Umum Cut Meutia (RSUCM) Aceh Utara, Jalaluddin, SKM., M.Kes., mengatakan jika warga ingin mengurus surat keterangan kesehatan dari dokter spesialis memang dikenakan biaya Rp75 ribu. "Tapi kalau dokter umum Rp30 ribu. Tarif itu sudah lama, dan diatur dalam Qanun Aceh Utara, karena biaya itu masuk PAD," kata Jalaluddin dikonfirmasi portalsatu.com melalui telepon seluler, Kamis malam.

Soal pemeriksaan Covid-19 dengan rapid test, Jalaluddin menyebut hanya dikenakan biaya kepada pihak selain pasien. "Untuk pasien gratis (ditanggung dengan anggaran daerah). Yang (harus membayar) Rp400 ribu untuk mandiri dan swasta. Karena sejak setelah lebaran kemarin banyak karyawan perusahaan besar yang berangkat (dari Lhokseumawe dan Aceh Utara) keluar daerah. Kan tidak mungkin untuk rapid test mereka diambil dari biaya (yang dialokasikan) untuk orang sakit atau pasien. Karena pihak rumah sakit harus membeli alat itu (rapid test), sehingga untuk pemeriksaan (dikutip) biaya Rp400 ribu untuk mandiri dan swasta. Itu juga diatur dengan Perbup".

"Misalnya saya mau naik pesawat keluar daerah, mana bisa rapid test gratis. Gratis itu untuk pasien atau untuk ODP (orang dalam pemantauan). Termasuk tahanan (di Lembaga Pemasyarakatan) itu rapid test-nya gratis. Sementara alat rapid test dari Pemerintah Aceh yang (diwacanakan) untuk pemeriksaan (secara massal dan) garis belum dikirim ke kita," ujar Jalaluddin.[](*)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.