20 June 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


GerTaK: Pansus Migas Aceh Utara Mengecewakan

...

  • CUT ISLAMANDA
  • 23 May 2019 21:50 WIB

Muslem Hamidi. Foto: dok./istimewa
Muslem Hamidi. Foto: dok./istimewa

LHOKSUKON - Koordinator Gerakan Transparansi dan Keadilan (GerTaK), Muslem Hamidi, menilai tim Pansus Migas DPRK Aceh Utara mengecewakan. Pasalnya, kata dia, sudah berjalan lima bulan pansus bekerja tapi belum terlihat hasil yang menguntungkan daerah maupun masyarakat Aceh Utara.

"Selama ini juga kita kan tidak tahu apa capaian kerja yang telah dilakukan, karena mereka juga tidak menyampaikannya ke publik. Bahkan statement salah satu anggota pansus yang juga pimpinan DPRK yang sebelumnya mengatakan ke media, pada saat kita tanyakan kerja mereka juga tidak jelas. Sebelumnya kan katanya mau memanggil pihak PHE dalam waktu dekat, namun kita melihat sampai saat ini belum dilakukan," ujar Muslem Hamidi kepada portalsatu.com, Kamis, 23 Mei 2019.

Muslem melanjutkan, meskipun secara aturan nantinya masa kerja pansus ini bisa diperpanjang, tapi pihaknya menilai itu tidak perlu dilakukan. "Masyarakat sudah bisa melihat dan menilai bahwa tidak ada hasil yang bisa diberikan sehingga tidak perlu lagi untuk diperpanjang," katanya.

Terkait anggaran yang sudah digunakan pansus itu, kata Muslem, harus dipertanggungjawabkan. "Apakah anggaran-anggaran tersebut benar digunakan untuk kegiatan pansus?"

Muslem turut menyampaikan beberapa catatan GerTaK soal kinerja Pansus Migas tersebut. Pertama, masa kerja pansus akan berakhir pada Juni 2019, sementara ini sudah akhir Mei, dan ke depan libur hari raya Idul Fitri sampai pertengahan Juni. "Artinya hanya tersisa dua minggu waktu normal untuk pansus ini bekerja sampai berakhirnya SK pada bulan Juni. Namun, sudah lima bulan masa kerja, belum pun melakukan pertemuan dengan perusahaan migas terkait, seperti PT PHE," ujarnya.

"Kedua, sebagaimana kita ketahui bahwa kontrak PHE NSB sebelumnya sudah berakhir bulan Oktober 2018 lalu, diperpanjang sementara hingga April 2019. Dan sampai saat ini kita belum mendapatkan kabar apakah kontraknya sudah kembali diperpanjang atau bagaimana, kita rasa Pansus Migas juga harus konfirmasi soal ini dengan Pemerintah Aceh, DPRA, maupun BPMA," kata Muslem.

Baca juga: Lagi, Menteri ESDM Setujui Pengelolaan Blok NSB untuk PHE 6 Bulan

Ketiga, Muslem melanjutkan, apabila SK Pansus Migas sudah berakhir pada Juni nanti tapi kerja pansus belum ada hasil, bahkan belum melakukan sekalipun pertemuan dengan PHE misalnya, maka pertanggungjawaban anggaran yang sudah digunakan untuk kegiatan selama ini mesti disampaikan ke publik. "Untuk dipertanggungjawabkan apakah anggarannya benar-benar digunakan untuk kegiatan pansus. Dan sisa anggaran harus dikembalikan ke kas daerah," tegasnya.

Keempat, semua hasil yang telah dirangkum tim pansus harus segera disampaikan ke publik sebelum SK pansus berakhir. "Dan hasil tersebut kita minta harus dimasukkan di dalam prioritas kerja DPRK Aceh Utara ke depan untuk mengawal agar Pemerintah Aceh melalui DPRA dan BPMA harus menindaklanjuti hasil temuan dan usulan pansus setelah disampaikan atau direkomendasikan kepada Pemerintah Aceh untuk ditindaklanjuti," kata Muslem.

Kelima, menurut Muslem, Pansus Migas harus memberikan beberapa pertimbangan kepada Pemerintah Aceh Utara terkait dengan kinerja BUMD Aceh Utara dalam hal ini PD. Pase Energi agar ke depan merespons setiap persoalan dan keinginan masyarakat soal migas. "Sehingga kita berharap agar tim Pansus Migas ini tidak hanya bekerja untuk memberikan perbaikan kepada perusahan nasional, namun juga perbaikan-perbaikan itu harus diberikan kepada perusahaan daerah, agar keduanya benar-benar memberikan keuntungan untuk daerah dan masyarakat. Karena selama ini kita juga tahu bagaimana kinerja perusahaan daerah tersebut tidak baik," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Pansus Migas DPRK Aceh Utara sudah menghabiskan masa kerja sekitar lima bulan sejak di-SK-kan pada Januari 2019 lalu. Namun, Pansus Migas yang dalam APBK Aceh Utara 2019 dialokasikan dana mencapai Rp250 juta, sampai saat ini belum menyampaikan secara terang dan jelas kepada publik, apa saja hasil kerja mereka?   

Wakil Ketua II DPRK Aceh Utara, Zubir HT., mengatakan, sampai saat ini tim pansus masih bekerja. “Bisa dikatakan dalam tahap pemetaan permasalahan di lapangan dan hasil kunjungan pansus ke luar daerah, termasuk mensinergikandengan pihak pelaksana (PHE). Selama bulan Ramadhan kita sudah rapat empat kali termasuk tadi sore terakhir (Senin, 20 Mei 2019) bersama dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Aceh Utara,” kata Zubir menjawab portalsatu.comlewat WhatsApp, Rabu, 22 Mei 2019, malam.

Zubir menyampaikan itu saat ditanya soal masa kerja Pansus Migas sudah berjalan "lima bulan sehingga tinggal sebulan lagi”: apa saja capaian/hal-hal yang sudah dilakukan pansus sejak Januari sampai Mei ini. Menurut Zubir, masa kerja Pansus Migas sampai Juni 2019, dan dapat diperpanjang sesuai perkembangan.

Ditanya lebih lanjut, apakah Pansus Migas sudah memanggil PT Pertamina Hulu Energi (PHE) sebagai pengelola Blok NSB di Aceh Utara, kapan dan di mana pertemuan, serta apa saja yang ditanyakan kepada PHE, Zubir mengatakan, “Agenda hearing dengan PHE sudah dimatangkan. Tim sedang mengomunikasikan dengan pihak PHE. Rencana akhir minggu ini atau awal minggu depan”.

Dalam APBK Aceh Utara 2019 dialokasikan dana Pansus Migas Rp250 juta, sejauh ini berapa yang sudah digunakan dan untuk kegiatan apa saja? “Pansus sudah melaksanakan perjalanan dinas kelima kecamatan (di Aceh Utara), dan ke Kabupaten Bojonegoro dan Blora, Jawa Tengah. Untuk jumlah dana yang digunakan saya kurang tau,” ujar Zubir yang juga anggota Pansus Migas.

Menurut Zubir, yang dipelajari Pansus Migas Aceh Utara saat ke Bojonegoro dan Blora ialah mekanisme bagi hasil migas, participating interest(PI), dana CSR, perekrutan tenaga kerja, persoalan lingkungan dan keterlibatan local content serta pengelolaan sumur tua.[]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.