18 October 2018

Kabar Aceh Untuk Dunia


‘Gubernur dan DPRA Tujuannya Membangun Aceh, Kok Bisa Ribut?’

...

  • Fazil
  • 05 June 2018 02:10 WIB

ILUSTRASI - Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf menyerahkan KUA-PPAS Perubahan 2017 APBA-P kepada Ketua DPR Aceh, Tgk. Muharuddin, 29/01/2018. Foto: acehbisnis.co
ILUSTRASI - Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf menyerahkan KUA-PPAS Perubahan 2017 APBA-P kepada Ketua DPR Aceh, Tgk. Muharuddin, 29/01/2018. Foto: acehbisnis.co

LHOKSEUMAWE – Dosen Senior Ilmu Politik Islam Universitas Malikussaleh (Unimal), Dr. Muhammad Abubakar, M.A., menilai perlu peran ulama dan Wali Nanggroe Aceh untuk meredam ketegangan antara Gubernur Irwandi Yusuf dan DPRA. Kedua belah pihak seharusnya menunjukkan sikap bijak kepada rakyat Aceh dan jangan saling menjatuhkan.

Sebagaimana diketahui, Gubernur dan DPR Aceh terus saja “bertengkar” mulai persoalan Pergub tentang APBA 2018 hingga soal anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh periode 2018-2023 belum dilantik yang menimbulkan polemik berkepanjangan.

“Saya kira antara Gubernur dan DPR Aceh itu perlu membangun komunikasi. Jika memang berbicara tentang Aceh maka pastikan harus ada yang mengalah salah satu di antaranya. Muncul persoalan seperti itu karena keduanya tidak ada yang mau mengalah, atau tidak ada yang saling mengerti satu sama lain,” ujar Muhammad Abubakar saat dimintai komentarnya, Senin, 4 Juni 2018, malam.

Muhammad Abubakar melanjutkan, “Sikap egois itu harus dihilangkan, baik dari pihak Gubernur maupun DPRA. Jika orang berpolitik hanya mengedepankan sikap ego, maka rasionalitasnya hilang. Gubernur dan DPRA bekerja untuk kepentingan Aceh, jadi kenapa 'bertengkar' seperti ini. Mereka tujuannya untuk membangun Aceh, pertanyaannya kok bisa ribut?”

Menurut dia, permasalahan itu tidak akan terselesaikan dengan baik kalau Gubernur dan DPRA terus “bertengkar”. Kedua belah pihak harus menyatukan persepsi dan saling memahami, termasuk soal pelantikan anggota KIP Aceh yang baru. “Gubernur Aceh harus memberikan penjelasannya secara detail kepada DPRA mengapa tidak ingin melantik KIP Aceh periode 2018-2023. DPRA juga demikian. Ini kan untuk kepentingan Aceh ke depan, bukan untuk kelompok tertentu,” kata Muhammad Abubakar. 

Muhammad Abubakar menilai, perlu peran pihak ketiga untuk mengakhiri perseteruan antara Gubernur dan DPRA terkait persoalan tersebut. “Di Aceh masih banyak tokoh ulama yang dapat mencari solusi secara bijak. Perlu dilakukan mediasi oleh para ulama dan difasilitasi Wali Nanggroe Aceh untuk meredamkan ketegangan antara Gubernur dan DPRA tentang polemik tidak dilantiknya KIP Aceh yang baru tersebut,” ujarnya.

Menurut Muhammad Abubakar, tidak perlu “campur tangan” pihak luar Aceh atau pertemuan difasilitasi Jakarta untuk menyelesaikan permasalahan antara Gubernur dan DPRA. Sebab, Aceh memiliki kearifan lokal dari segala lini. Menyangkut penyelesaian suatu persoalan apabila tidak menemukan titik temu, kata dia, maka harus dikedepankan musyawarah.

“Tentunya tidak terlepas dari peran para ulama, karena perlu dibimbing atau memberikan semacam nasihat kepada Gubernur dan DPR Aceh,” kata Muhammad Abubakar yang meraih gelar magister dan doktor ilmu politik di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (International Islamic University Malaysia).

Muhammad Abubakar menyebutkan, untuk menyelesaikan “pertengkaran” antara Gubernur dan DPRA, kuncinya cuma satu, hilangkan sifat egois antara kedua belah pihak. “Apabila tidak mengedepankan sikap positif, maka percuma saja banyak masukan pihak lain. Kalau begini terus terjadi, maka kita tidak tahu seperti apa kondisi Aceh ke depan,” ujarnya.

Dia berharap Gunernur dan DPRA ke depan lebih mengedepankan kepentingan rakyat Aceh secara keseluruhan, tidak lagi “bertengkar” karena akan berimbas kepada masyarakat luas. “Intinya mereka harus saling bahu membahu dalam membangun Aceh yang lebih bermartabat. Dan masing-masing harus melakukan transformasi untuk lebih positif ke depan. Tidak perlu saling menjatuhkan antara keduanya, tunjukkan sikap bijak kepada rakyat Aceh. Kalau pemerintah sendiri tidak bisa bersikap baik, maka siapa lagi yang berbuat baik untuk Aceh,” kata Muhammad Abubakar.[]

Baca juga:

KPU Pusat Ambil Alih Tugas KIP Aceh

H. Nazaruddin Ibrahim: Gubernur dan DPR Aceh Saling Menyandera

Tak Lantik Komisioner KIP Aceh, Ini Alasan Gubernur Irwandi

Ini Komentar Cage DPRA Soal Gubernur Belum Lantik Komisioner KIP Aceh

Kata Kepala Ombudsman Aceh Soal Gubernur Belum Lantik Komisioner KIP

Editor: portalsatu.com


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.