25 March 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Gugatan Agustiar: Ahli Sebut SK KPU Dapat Dibatalkan

...

  • PORTALSATU
  • 31 October 2018 16:40 WIB

Ridwan Hadi. Foto: dokumen via serambiaceh.com
Ridwan Hadi. Foto: dokumen via serambiaceh.com

JAKARTA - Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tentang Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Utara periode 2018-2023, dinilai dapat dibatalkan. Pasalnya, salah seorang anggota KIP Aceh Utara berstatus PNS dinilai tidak memenuhi persyaratan lantaran tak melampirkan surat rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) saat mendaftar sebagai calon.

Penilaian itu disampaikan Ridwan Hadi, S.H., saat memberikan keterangan sebagai saksi ahli dalam sidang gugatan calon anggota KIP Aceh Utara, Agustiar, terhadap SK KPU RI, di PTUN Jakarta, Selasa (kemarin), dikutip dari siaran pers diterima portalsatu.com dari pihak penggugat, Rabu, 31 Oktober 2018.
 
Sidang dipimpin Hakim Ketua Dr. Nasrifal, S.H., M.H., didampingi dua Hakim Anggota Joko Setiono, S.H., M.H., dan Sutiyono, S.H., M.H., dihadiri Agustiar (penggugat) didampingi kuasa hukumnya, J. Kamal Farza, S.H. Turut hadir kuasa hukum KPU (tergugat) dan kuasa hukum tergugat intervensi.

Dalam sidang itu, penggugat menghadirkan saksi ahli, Ridwan Hadi, yang pernah menjadi penyelenggara pemilihan umum selama 15 tahun di Aceh. Selain mantan anggota dan Ketua KIP Lhokseumawe, Ridwan Hadi juga menjabat Ketua KIP Aceh periode 2013-2018.

Ridwan Hadi yang kini Direktur Eksekutif Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Provinsi Aceh, dalam sidang itu menjelaskan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perekrutan calon anggota KIP di Aceh. Menurut dia, perekrutan calon anggota KIP menggunakan UUPA dan diperjelas di dalam Qanun Aceh.  Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang sebelumnya diajukan judicial review oleh perwakilan masyarakat.

“Sesuai putusan MK, proses rekrutmen KIP kini kembali menggunakan UUPA dan Qanun (Aceh) Nomor 6 Tahun 2016.  Namun, sepanjang tidak diatur dalam keduanya (UUPA dan Qanun Aceh), maka akan mengikuti aturan secara nasional, yakni UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu,” ujar Ridwan Hadi.

Ridwan Hadi menyebutkan, ada sejumlah persyaratan yang harus dilengkapi setiap calon anggota KIP.  Menurut dia, bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ingin menjadi calon anggota KIP, harus berhenti sementara sebelum dilantik menjadi komisioner.

Hal itu, kata Ridwan Hadi, tidak tercantum dalam UUPA dan Qanun Aceh, sehingga harus merujuk kepada UU 7/2017 dan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2018.  Menurut dia, aturan ini juga merujuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Dalam PP itu, pada Bagian Ketiga, Pemberhentian Sementara dan Pengaktifan Kembali, paragraf I Pemberhentian Sementara, pasal 276 disebutkan PNS diberhentikan sementara, apabila: a. diangkat menjadi pejabat negara; b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.

Menanggapi pertanyaan kuasa hukum penggugat terkait seorang PNS yang menjadi komisioner KIP Aceh Utara, Ridwan Hadi mengatakan, “Tidak dibenarkan PNS aktif menjadi komisioner. Oleh karena itu, sebelum diangkat atau ditetapkan, dia harus berhenti sementara dari PNS, serta tidak boleh mendapat apapun penghasilan dari (statusnya sebagai) PNS”.

Menurut Ridwan Hadi, seharusnya calon komisioner KIP yang berstatus PNS harus berhenti sementara dari PNS setelah terpilih. Makna terpilih, menurut dia, adalah saat nama peserta telah diumumkan sesuai peringkat nilai yang diputuskan oleh rapat pleno DPR Aceh maupun DPR kabupaten/kota melalui komisi terkait.

“Jadi, calon komisioner KIP (yang berstatus PNS) harus sudah berhenti sementara sebelum ditetapkan SK-nya oleh KPU RI.  Tetapi dia harus sudah mendapat rekomendasi dari PPK sejak awal pendaftaran,” kata Ridwan Hadi.

Sementara itu, kuasa hukum penggugat, J. Kamal Farza, mengatakan gugatan pihaknya tetap fokus kepada persyaratan yang harus dipenuhi calon komisioner KIP, termasuk dari unsur PNS. Sebab, kata dia, seorang calon anggota KIP Aceh Utara berstatus PNS--kemudian dinyatakan lulus dan kini menjadi komisioner--tidak memasukkan surat rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sesuai dengan PKPU Nomor 7 Tahun 2018 saat pendaftaran.

“Faktanya, komisioner KIP Aceh Utara atas nama Munzir, tidak mengantongi rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian sejak mendaftar. Bahkan, hingga dilantik tanggal 12 Juli 2018 oleh Bupati Aceh Utara, dia belum mengantongi izin tersebut dan belum diberhentikan sementara (dari PNS).  Oleh karena itu, kita meminta KPU membatalkan SK dirinya (SK KPU tentang pengangkatan anggota KIP itu, red), karena melanggar aturan yang berlaku,”tegas Kamal Farza.

Kamal Farza menjelaskan, sesuai UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), pada BAB I, Ketentuan Umum, pasal 1 ayat (14), Pejabat Pembina Kepegawaian adalah “Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan”.

PP Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, pada BAB I, Ketentuan Umum, pasal 1 ayat (5), Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.

“Sementara Munzir (saat mendaftar sebagai calon anggota KIP) hanya memasukkan izin dari kepala Puskesmas tempat dia bekerja. Apalagi dalam izin tersebut tertulis, sejauh tidak mengganggu tugasnya sebagai PNS.  Ini tentu sangat bertentangan dengan fakta yang ada serta aturan yang ditetapkan oleh KPU,” ujar Kamal Farza.

Kamala Farza menyebutkan, seorang komisioner KIP Aceh Utara lainnya, Fauzan Novi terindikasi punya hubungan suami istri sesama penyelenggara pemilu, yakni PNS di Sekretariat KIP. Menurut keterangan ahli, kata dia, lembaga yang menjadi penyelenggara pemilu adalah KPU, Bawaslu dan DKPP. Kata Kamal Farza mengutip keterangan ahli, yang dimaksud dengan sebuah lembaga, tentu adanya komisoner dan sekretariat.

“Jadi, jelas kalau istri dari Fauzan Novi yang merupakan PNS KPU termasuk penyelenggara,”ujar  Kamal Farza.

Di bagian akhir siaran pers itu, Kamal Farza menyampaikan, majelis hakim menunda sidang sampai dua minggu ke depan dengan agenda penyerahan atau penyempurnaan bukti dan saksi terakhir untuk para pihak.

Diberitakan sebelumnya, gugatan Agustiar terhadap SK KPU memasuki sidang persiapan di PTUN Jakarta, Selasa, 28 Agustus 2018. (Baca: Gugatan Agustiar Terhadap KPU Masuk Sidang persiapan)[](rel)

 

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.