26 March 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Gugatan Agustiar Terhadap KPU Masuk Sidang Persiapan

...

  • PORTALSATU
  • 28 August 2018 20:50 WIB

Agustiar dan kuasa hukumnya, J. Kamal Farza. @istimewa
Agustiar dan kuasa hukumnya, J. Kamal Farza. @istimewa

JAKARTA -  Gugatan calon anggota Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Utara, Agustiar, terhadap SK KPU RI di PTUN Jakarta memasuki sidang persiapan dengan agenda perbaikan berkas gugatan, Selasa, 28 Agustus 2018.

Sidang dipimpin hakim PTUN Jakarta, Sutiyono, S.H., M.H., didampingi panitera pengganti, Titin Rustinih, S.H., dihadiri Agustiar (penggugat) didampingi kuasa hukumnya, J. Kamal Farza, S.H., M.H., dan seorang kuasa hukum KPU RI (tergugat). “Sidang berlangsung sekitar 45 menit,” kata Agustiar dalam keterangannya diterima portalsatu.com.  

Kuasa hukum penggugat, Kamal Farza, dalam gugatannya menuntut agar KPU RI membatalkan SK No.865/PP.06-/Kpt/KPU/VII/2018 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Independen Pemiliham Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh periode 2018-2023, atas nama Munzir, SKM., dan Fauzan Novi, S.Pd. Keduanya dinilai tidak memenuhi persyaratan saat mendaftar.

“Munzir merupakan seorang PNS, yang sejak awal tidak melampirkan rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yakni Bupati Aceh Utara. Sementara Fauzan Novi, ternyata punya ikatan perkawinan dengan seorang PNS yang bekerja di KIP Aceh Utara. Padahal sejak awal, setiap calon harus menandatangani surat pernyataan tidak ada ikatan perkawinan sesama penyelenggara pemilu,” kata Kamal Farza.

Menurut Kamal Farza, di sini jelas ada hal yang diduga dilanggar. Munzir dinilai melanggar pasal 19 ayat (1) huruf (j) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum. Dalam pasal 19 ayat (1) huruf (j) PKPU itu disebutkan, dokumen persyaratan pendaftaran calon anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang wajib disampaikan ialah surat rekomendasi dari Pejabat Pembina Kepegawaian bagi pegawai negeri sipil yang akan mengikuti seleksi.

"Mengingat inilah, klien saya mengajukan gugatannya agar KPU membatalkan SK atas nama keduanya," ujar pengacara asal Aceh yang kini beracara di ibu kota. 

Sidang akan dilanjutkan pada Selasa, 4 September 2018, dengan agenda yang sama. “Selain itu juga dilakukan perubahan terhadap surat kuasa, baik dari penggugat maupun pihak tergugat,” kata Agustiar.[](rel)

Baca juga: KPU, DPRK dan Bupati Aceh Utara Digugat ke PTUN

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.