26 August 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Gugatan PT AHM Ditolak, Pemerintah Aceh Menang di PN Jakarta Pusat

...

  • PORTALSATU
  • 01 March 2019 16:20 WIB

Foto: istimewa
Foto: istimewa

JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat memutuskan gugatan PT Amazing Hotel Management (AHM) kepada Pemerintah Aceh tidak dapat terima. Putusan itu dibacakan dalam sidang, 28 Februari 2019, terkait gugatan atas sengketa Gedung Mess Aceh Jl. R.P. Soeroso No. 14, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat.

Koordinator Tim Kuasa Hukum Pemerintah Aceh, Mohd. Jully Fuady, S.H., melalui siaran pers, 1 Maret 2019, menjelaskan, gugatan itu dinyatakan tidak dapat diterima setelah Majelis Hakim PN Jakarta Pusat mengabulkan eksepsi tergugat tentang kewenangan mengadili. “Seharusnya kewenangan ini di Badan Arbitrase Nasional Indonesia,” ujarnya.

"Majelis Hakim sudah membacakan putusan sela dan juga sebagai putusan akhir (bahwa gugatan PT AHM terhadap Pemerintah Aceh tidak dapat diterima)," kata Jully.

Putusan sela itu dibacakan Purwanto, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis Hakim, dan Anggota Majelis  Makmur, S.H., M.H., dan Yuzaida, S.H,.M.H.

Persidangan itu dihadiri Mohd. Jully Fuady,  Syahminan Zakaria, S.H., M.H., Syahrul, S.H. (Biro Hukum Pemerintah Aceh), Erawati, S.H., M.H., dan Epi Puspita, S.H. (dari Jaksa Pengacara Negara).

Sebagaimana diketahui,  PT AHM menggugat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh Rp1 triliun. Pemprov Aceh dinilai telah melakukan perbuatan melanggar hukum terkait pelanggaran kerja sama bisnis perhotelan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Dalam jawaban gugatan (rekonvensi), tergugat (Pemerintah Aceh) menggugat balik PT AHM yang tidak membayar uang konstribusi selama tiga tahun Rp10 miliar lebih.

Gugatan itu resmi teregistrasi di laman Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bernomor 551/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst tanggal 3 Oktober 2018. Sebagai tergugat, Pemprov Aceh diminta untuk mengganti rugi PT AHM dengan kerugian material Rp8,2 miliar dan kerugian immaterial Rp1 triliun. PT AHM juga meminta majelis hakim meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas aset milik Pemprov Aceh berupa tanah dan bangunan Mess Aceh.

Sidang perkara ini juga telah dimediasikan oleh hakim mediator, tetapi tidak tercapai kesepakatan sehingga berlanjut pada sidang pokok perkara. Setelah menjalani proses sidang selama lebih kurang empat bulan, Majelis Hakim PN Jakarta Pusat membacakan putusan sela sekaligus sebagai putusan akhir yang menyatakan PN Jakarta Pusat tidak berwenang mengadili.

"Dengan adanya putusan PN Jakarta Pusat sebagai akhir dari gugatan PT AHM, maka status Mess Aceh tidak lagi dalam sengketa hukum dan sudah dapat difungsikan sebagai aset dari Pemerintah Aceh," kata Jully.

Kuasa Hukum Pemerintah Aceh di antaranya Dr. M. Jafar, S.H., M.Hum., Dr. Amrizal J. Prang S.H., L.LM,. Dr. Sulaiman S.H., M.Hum., Syahrul, S.H., Mohd. Jully Fuady, S.H., M. Syafie Saragih, S.H., Hendri Ramadhani, S.H., Syahminan Zakaria, S.Hi,.M.H., Asfilli Ishak, S.H., Isfanudin, S.H., dan Zulfiansyah, S.H.[](rilis)
 

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.