13 November 2018

Kabar Aceh Untuk Dunia

Sengketa Terkait Mess Aceh
Gugatan PT AHM Terhadap Pemerintah Aceh, PN Jaksel Tunjuk Mediator

...

  • Fazil
  • 08 November 2018 22:15 WIB

@istimewa
@istimewa

JAKARTA - Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang perdana gugatan PT AHM Indonesia terhadap Pemerintah Aceh untuk objek mess Pemerintah Aceh "Mess Kutaraja (Mess Aceh)" di Jalan RP. Soeroso No. 14 Menteng Jakarta Pusat, Kamis, 8 November 2018.

Selain pihak penggugat (PT AHM Indonesia), sidang perdana tersebut dihadiri tim kuasa hukum Pemerintah Aceh (tergugat), yakni Hendry Rachmadhani, S.H., M. Syafei Saragih, S.H., Syahminan Zakaria, S.H.i, M.H., dan Dr. Sulaiman, S.H., M.Hum., (Kabag Bantuan Hukum Biro Hukum Setda Aceh). Turut hadir Kepala Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA), Almuniza Kamal, S.STP., M.Si., dan Kasubid Hubungan Kelembagaan BPPA, Drs. T. Safrizal.

Sidang tersebut dipimpin Hakim Ketua, Purwanto, S.H., M.H., didampingi Hakim Anggota, Makmur, S.H., M.H., dan Yuzaidah, S.H., M.H., serta panitera pengganti, Aldino Herianto, S.H.

Dalam sidang tersebut, majelis hakim menunjuk mediator dari pengadilan yaitu Muhammad Junaidi, S.H., M.H., untuk memediasi kedua belah pihak. Lalu disepakati pertemuan mediasi lanjutan pada Kamis, 15 November 2018 mendatang, dengan agenda penyampaian usulan penggugat (PT AHM Indonesia) kepada tergugat (Pemerintah Aceh).

Kuasa Hukum Pemerintah Aceh, Hendry Rachmadhani, menjelaskan, PT AHM Indonesia telah melakukan wanprestasi atau ingkar janji terhadap perjanjian kerja sama antara Pemerintah Aceh dengan perusahaan itu. Menurut Hendry, pihak PT AHM tidak melaksanakan kewajibannya terhadap Pemerintah Aceh, yaitu tidak membayar biaya kontribusi tahunan sejak tahun 2015 sampai 2017.

Seharusnya, lanjut Hendry, sesuai perjanjian kerja sama tersebut, mereka wajib menyetor uang kontribusi ke kas daerah Aceh dengan total Rp8,8 miliar. Artinya, setiap tahun mereka wajib membayar kontribusi sebesar Rp2,5 miliar.

"Selain itu, seharusnya mereka juga membayar biaya penyusutan aset sebesar 1 persen dari nilai perolehan bangunan gedung. Tidak menyetor sanksi denda keterlambatan pembayaran kontribusi sebesar satu perseribu perhari yang dihitung maksimal 90 hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran kontribusi," ungkap Hendry.

Artinya, Hendry menyebutkan, semua denda tersebut tercantum di dalam perjanjian kerja sama antara kedua belah pihak. Sehingga pada tanggal 5 Maret 2018, Pemerintah Aceh mengeluarkan surat pemutusan perjanjian kerja sama tersebut. Namun sebelum melakukan pemutusan perjanjian dimaksud, pihak Pemerintah Aceh telah melakukan beberapa upaya pertemuan yaitu sekitar enam kali pertemuan.

Di samping itu, kata Hendry, ada sekitar 11 surat sudah dilayangkan kepada PT AHM. Namun, upaya itu gagal. Oleh karena itu, wajar Pemerintah Aceh melakukan pemutusan kerja sama dengan mereka demi menyelamatkan aset pemerintah daerah khususnya Pemerintah Aceh.

Dikutip dari kumparan.com, PT Amazing Hotel Management (AHM) menggugat Pemerintah Aceh senilai Rp1 triliun, karena dinilai telah melakukan perbuatan melanggar hukum terkait pelanggaran kerja sama bisnis perhotelan di kawasan Menteng, Jakarta Pusat.

Gugatan itu resmi teregistrasi di laman Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bernomor 551/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst. Sebagai tergugat, Pemprov Aceh diminta untuk mengganti rugi PT AHM dengan kerugian material Rp8,2 miliar dan kerugian immaterial sebesar Rp1 triliun. PT AHM juga meminta majelis hakim meletakkan sita jaminan (conservatoir beslaag) atas aset milik Pemprov Aceh berupa tanah dan bangunan Mess Aceh.[](rel)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.