18 February 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Guru Honorer Tolak PP P3K yang Disahkan Jokowi

...

  • PORTALSATU
  • 12 December 2018 18:30 WIB

Foto: Khairul Anwar
Foto: Khairul Anwar

BANDA ACEH - Ratusan guru honorer kategori dua (K2) menggelar aksi di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), menolak Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Sekretaris Asosiasi Guru Honorer Aceh (AGUNAD) Cut Aklima Hamid menyebutkan, jumlah guru honorer K2 yang berusia 35 tahun ke bawah dengan masa pengabadian 13 tahun lebih berjumlah 1860. Sedangkan yang telah menyandang Nomor Induk Pengawai (NIP) sebanyak 463 orang yang lulus Panselnas hingga kini belum jelas nasibnya.

“Yang telah menyandang NIP itu pun belum ada kejelasan, apakah diangkat jadi PNS atau tidak,” katanya, Rabu, 12 Desember 2018.

Dia mengungkapkan, nasib guru honorer K2 terancam gagal diangkat ke Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena terbentur PP P3K yang dikeluarkan oleh Presiden Jokowi. Dalam PP itu disebutkan, guru honorer akan dialihkan ke pemerintah daerah sebagai kepegawaian perjanjian ikatan masa kontrak kerja. Namun, dia menilai perjanjian itu akan berdampak merugikan tenaga honorer K2, sebab perjanjian itu akan diambil oleh kebijakan pemerintah daerah pada sistem ikatan pekerjaan.

“Kami dirugikan, sebab pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan, memberhentikan atau melanjutkan pada sistem kontrak perjanjian. Ini berdampak terhadap honorer telah berkerja hampir belasan tahun,” tegasnya.

Seiring terus berjalan waktu, Cut Aklima menilai jumlah ini terus berkurang karena banyak yang sudah meninggal dan berhenti bekerja. Menurut Cut Aklima, perjanjian kerja guru itu dalam kapasitas kerja bukan tenaga buruh, tidak layak disesuaikan dengan buruh apalagi nanti P3K itu dikembalikan ke pemerintah daerah.

“Itu bisa terputus, sangat disayangkan sejumlah tenaga guru, guru itu adalah pendidik yang mendidik anak bangsa, kenapa itu pula yang diberikan, menyedihkan,” tegasnya.

Dalam aksi itu mereka berharap kepada pemerintah agar segera menganggkat guru honorer K2 menjadi PNS. Sebab guru honorer itu telah lama mengabdi mendidik anak-anak bangsa.[]

Penulis: Khairul Anwar

Editor: THAYEB LOH ANGEN

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.