24 July 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia

Komisioner KIP Aceh Belum Dilantik
H. Nazaruddin Ibrahim: Gubernur dan DPR Aceh Saling Menyandera

...

  • CUT ISLAMANDA
  • 27 May 2018 22:30 WIB

H. Nazaruddin Ibrahim. @dok. pribadi/portalsatu.com
H. Nazaruddin Ibrahim. @dok. pribadi/portalsatu.com

BANDA ACEH – Pengamat Kebijakan Publik, H. Nazaruddin Ibrahim, S.H., MIPS., menilai belum dilantiknya tujuh Komisioner Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh 2018-2023 lantaran adanya persoalan di tingkat elite politik di Aceh yang saling membajak. Dia menilai elite Aceh tidak melihat subtansi, tak melihat rakyatnya, dan tidak punya rasa kebijaksanaan.

“Jadi, mereka ini tidak wise (bijaksana), dan hanya pada kepentingan mereka masing-masing. Gubernur dengan kepentingannya sendiri. Ini sebagai negosiasi gubernur dengan soal-soal yang lain (dengan DPRA). Jadi, kebijakan itu, policy-policy (kebijakan) yang harusnya bisa mendorong proses percepatan di pagar elite politik di Aceh. Baik gubernur maupun DPRA justru saling membajak dan saling menyandera. Jadi, bukan subtansinya itu. Nah, itu yang pertama,” ujar Nazaruddin dihubungi portalsatu.com lewat telepon seluler, Minggu, 27 Mei 2018, sore.

Kedua, kata Nazaruddin, secara proses perekrutan calon Komisioner KIP Aceh 2018-2013 itu sudah selesai, sehingga gubernur harus melantik mereka yang terpilih dan telah di-SK-kan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI. Menurut dia, DPRA diberikan kewenangan oleh UUPA untuk melakukan perekrutan calon anggota KIP Aceh, dan gubernur hanya diberikan porsi untuk peresmian atau pelantikan.

“Inilah akibat dulu pada saat pembuatan UUPA, elite politik Aceh dulu bermain-main. Jadi, dalam pembentukan KIP Aceh karena kepentingan-kepentingan elite Aceh di masa itu, maka tidak jelas planning-nya KPU atau KIP Aceh seperti apa. Jadi, ini dikait-kaitkan, seakan-akan, seolah-olah sehingga akibatnya dirasakan pada saat ini,” kata Nazaruddin yang merupakan Ketua KPU Lhokseumawe tahun 2002-2005.

Sebagaimana diketahui, masa jabatan Komisioner KIP Aceh 2013-2018 sudah berakhir pada 24 Mei lalu. KPU RI kemudian mengambil alih tugas dan kewenangan KIP Aceh lantaran gubernur belum melantik tujuh Komisioner KIP Aceh 2018-2023. (Baca: KPU Pusat Ambil Alih Tugas KIP Aceh)

Nazaruddin menilai, langkah KPU RI mengambil alih KIP Aceh sudah tepat. “Karena untuk menghilangkan kekosongan hukum. Untuk melanjutkan, menunjuk kembali, memperpanjang KIP Aceh atau melanjutkan pekerjaan tersebut, itu tidak memungkinkan oleh mereka. Maka mereka mengambil tindakan minimal, yaitu meminimalisir agar elite-elite Aceh menyelesaikan persoalan mereka,” ujar Nazaruddin yang menjadi Ketua Tim Ad-Hoc Penjaringan dan Penyaringan Calon Anggota KIP Aceh 2013-2018.

Ditanya apakah KPU bisa melantik Komisioner KIP Aceh yang baru itu, Nazaruddin mengatakan, “Ini tidak ada aturannya. Itulah terjadi kekosongan hukum. Inilah yang harus diselesaikan oleh elite Aceh. Kalau memang elite Aceh menghargai UUPA, baik gubernur maupun DPRA, mereka harus menghilangkan kepentingan ego sektoral mereka yang saling menyandera itu untuk kepentingan sesaat”.

“Jadi, ya harus dilakukan pelantikan dengan segera. Kemudian biarkan, diberikan kesempatan kepada masyarakat, kepada partai politik untuk melakukan proses hukum kelanjutannya. Jadi, jangan ditahan. Jadi, ini menyandera. Agar apa? Agar yang harus diingat bahwa hasil pemilihan 2019 itu berada di tangan mereka sekarang. Apakah mereka mau hasil Pemilu untuk Legislatif dan Presiden itu tidak diakui karena kesalahan mereka, sehingga rakyat akan mengklaim bahwa pemilihan umum dilakukan oleh lembaga yang tidak punya legal atau legitimasi. Nah, ini yang harus diselesaikan sekarang,” tegas Nazaruddin.

Nazaruddin menambahkan, Pemilu 2019 di Aceh harus diselesaikan. “Itu banyak soal ya, termasuk juga 120 pencalonan anggota dewan. Seharusnya Pemerintah Aceh sekarang itu harus merevisi qanun itu (Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh) kembali yang tidak up to date. Walaupun baru dibuat revisinya kemarin, tapi itu tidak melihat, tidak merespons kondisi keadaan proses pemilihan yang begitu cepat perubahannya,” ujar dia saat ditanya apa hal lainnya yang harus menjadi perhatian serius Aceh terkait Pemilu 2019.[]

Lihat pula:

Ini Kata Irwandi Yusuf Soal Masa Jabatan KIP

Ini Tanggapan Ketua DPRA Terkait Pernyataan Gubernur Irwandi Soal KIP

Editor: IRMANSYAH D GUCI

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.