20 June 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Hadang Ekspansi Cina, AS dan Australia Kolaborasi

...

  • REPUBLIKA
  • 30 September 2018 10:50 WIB

ilustrasi - perang dagang AS dan Cina. @abcnews
ilustrasi - perang dagang AS dan Cina. @abcnews

Perang bisnis Amerika Serikat (AS) dan Cina terus berlanjut. Diplomat teras AS di Australia mengonfirmasi secara terbuka bahwa kedua negara sedang berusaha menghentikan perusahaan telekomunikasi asal Cina, Huawei, untuk membangun jaringan kabel internet domestik di Papua Nugini.

Namun Canberra menanggapi dengan waspada ketika Pemerintah Papua Nugini mengumumkan Huawei akan membangun jaringan domestik yang berbeda dari kabel, yang memicu kekhawatiran keamanan siber baru.

Pemerintah Federal Australia juga melarang Huawei ambil bagian dalam peluncuran jaringan seluler 5G Australia, karena itu bisa terkena "kebijakan ekstra-yudisial" dari Beijing.

Australia telah mencoba untuk menghadang Cina dengan menawarkan untuk membiayai jaringan Papua Nugini dari dana infrastruktur bersama dengan AS dan Jepang.

Menteri-menteri Australia menolak berkomentar secara terbuka tentang pergulatan geopolitik itu, tetapi Kuasa Usaha AS, James Carouso, memberikan jawaban yang gamblang ketika ditanya tentang jaringan tersebut.

"Kami sedang memberikan tawaran tandingan. Ini adalah negosiasi yang sedang berlangsung," kata Carouso.

Akhirnya itu semua terserah kepada Pemerintah Papua Nugini, tapi idenya adalah untuk memberi alternatif. "Ini bukan untuk mengatakan jangan berbisnis dengan Cina. Penawaran Cina sudah disampaikan. Terserah kami untuk bersaing," kata Carouso.

AS dan Australia sama-sama terkesima dengan peningkatan investasi infrastruktur Cina di kawasan itu, menuduh Beijing mendorong korupsi dan membebani negara-negara kecil dengan utang yang tidak berkelanjutan.

Pada Mei, AS, Australia dan Jepang mengumumkan kemitraan trilateral untuk "investasi infrastruktur di Indo-Pasifik".

Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo, mengatakan pada saat itu bahwa Amerika Serikat akan menghabiskan lebih dari 100 juta dolar AS (atau setara Rp 1, 39 triliun)) untuk proyek-proyek infrastruktur di seluruh kawasan tersebut.

Iming-iming menarik

Beberapa pulau di Pasifik dan negara-negara Asia Tenggara telah mengeluhkan bahwa mencari pendanaan infrastruktur dari Amerika Serikat dan donor tradisional lainnya seperti Bank Dunia bisa memakan waktu dan rumit. Carouso mengakui bahwa beberapa paket pembiayaan "sulit untuk digunakan" dan terlalu kompleks.

"Ketika kami membiarkan sistem saat ini terus berjalan, ada perusahaan swasta luar negeri kami, perusahaan swasta dan Bank Pembangunan Asia serta Bank Dunia, semua maju secara terpisah," katanya.

Sementara model Cina itu 'hanya tanda tangan di sini' - tidak ada studi kelayakan, tidak ada pernyataan dampak lingkungan.  Jadi, dengan cukup tanda tangan di sini dan pemerintah satu akan mendapatkan pelabuhan atau bandara, atau apa pun yang diinginkan'"

Ia mengatakan Amerika Serikat tidak akan meninggalkan sistem ‘checks and balances’, tetapi akan berbuat lebih banyak untuk membantu negara-negara yang lebih kecil menegosiasikan prosesnya.

"Jadi apa yang akan kami lakukan adalah mengatakan kami akan membantu Anda, kami akan membimbing anda di sepanjang prosesnya, di sepanjang proses transparan yang memberi tahu Anda apa yang akan Anda dapatkan," katanya.

[] Sumber: republika.co.id

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.