20 October 2018

Kabar Aceh Untuk Dunia


Haji Uma: DPD Menolak 500 Ribu Ton Impor Beras

...

  • MHD SAIFULLAH
  • 22 January 2018 10:40 WIB

BANDA ACEH - Komite II Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, menolak rencana Kementerian Perdagangan RI terkait masalah pengimpor 500.000 ton beras premium dalam waktu dekat. Hal itu disampaikan anggota Komite II DPD RI asal Aceh, Sudirman.

Dia mengatakan, penolakan itu disampaikan dalam rapat dengan Kementerian Perdagangan yang dihadiri Direktur Impor, Indrasari Whisnu Wardhana dan Kepala Badan Ketanan Pangan Kementerian Pertanian RI, Agung Hendriadi, Rabu, 17 Januari 2018 kemarin.

“Dari Kementerian Pertanian dalam rapat tadi menyebutkan cadangan beras kita di Badan Urusan Logistik (Bulog) mencapai 900.000 ton, artinya masih cukup untuk enam bulan kedepan," kata Sudirman saat dikonfirmasi, Senin, 22 Januari 2018.

Selain dikhawatirkan harga gabah petani akan menurun, diduga pengimporan beras tersebut ada kepentingan politik. 

"Dalam waktu dekat juga semua daerah akan panen raya, artinya beras kita masih surplus,” ujar anggota dewan yang biasa dipanggil Haji Uma.

Sementara itu, Haji Uma mengungkapkan, Direktur Impor pada rapat itu menyebutkan, sedang mengalami krisis beras, sehingga butuhkan impor beras 500.000 ton dengan jumlah dana yang dibutuhkan sekitar Rp 5 triliun. 

“Jadi tadi kita menolak impor beras, dan mempertanyakan dasar kementerian perdagangan untuk impor beras,” ungkap Haji Uma.

Bagi Haji Uma, pernyataan Kemendag tak berdasar. Selain itu, dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap harga gabah petani yang akan panen raya dalam waktu dekat.

Oleh karena itu, Komite II mengeluarkan pernyataan bersama untuk menolak impor beras. 

“Tadi kita juga mempertanyakan dimana manfaat dari program cewak sawah baru yang menghabiskan anggaran Rp 1,18 triliun. Lalu pupuk subsidi yang menghabiskan dana Rp 48 triliun,” jelasnya.

“Kalau krisis atau untuk berjaga-jaga boleh impor beras, tapi stok beras kita masih banyak termasuk di Aceh yang sampai sekarang stoknya 30.000 ton, cukup untuk Enam bulan kedepan,” jelasnya lagi.

Sementara itu, dikatakannya, adapun persoalan lain dalam hal ini yakni pengimpor beras bukan dilakukan oleh Bulog, namun melalui perusahaan lain.

“Harusnya dana impor beras itu bisa dialihkan untuk bulog untuk membeli beras yang berkualitan bagus,” ujarnya. 

"DPD berharap tak ada kepentingan politik dalam impor beras tersebut," ujarnya lagi.[]

Editor: THAYEB LOH ANGEN


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.