26 June 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Hasil Pemilu 2019: MK Terima 208 Permohonan Sengketa Pemilu Legislatif

...

  • PORTALSATU
  • 24 May 2019 14:40 WIB

Tim Hukum Partai Bulan Bintang mendaftarkan pengajuan gugatan hasil Pemilu 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (23/5/2019). Foto ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Tim Hukum Partai Bulan Bintang mendaftarkan pengajuan gugatan hasil Pemilu 2019 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (23/5/2019). Foto ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

JAKARTA - Sebanyak 208 permohonan sengketa hasil Pemilu Legislatif (Pileg) 2019 diajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Rinciannya, 199 permohonan dari partai politik untuk pemilihan anggota DPR dan DPRD, serta sembilan permohonan dari calon anggota DPD. Seluruh gugatan diajukan sebelum Jumat, 24 Mei 2019, pukul 01.46 WIB yang menjadi waktu penutupan penerimaan berkas permohonan.

Untuk permohonan atas nama partai politik, Partai Gerindra dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memasukkan 20 permohonan, terbanyak di antara parpol peserta Pileg 2019 lainnya. Gerindra mendaftarkan berkas secara bersamaan pada Kamis (23/5/2019) malam pukul 23.08 WIB, sedangkan PDIP pada pukul 23.31 WIB.

Menyusul di bawahnya adalah Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan 17 permohonan yang diajukan pada waktu terpisah-pisah. Posisi keempat adalah Partai Nasdem dengan 16 permohonan yang diajukan bersamaan pada Kamis pukul 22.57 WIB.

“Rencana secara resmi mengajukan Kamis pukul 19.00 WIB, tetapi mundur,” kata Sekretaris Badan Advokasi Hukum DPP Partai Nasdem Regginaldo Sultan, Kamis malam.

Seperti Nasdem, Partai Amanat Nasional (PAN) juga mengajukan 16 permohonan sengketa ke MK. Sementara itu, Partai Golkar dan Partai Hanura sama-sama mengajukan 13 gugatan.

Dari 16 parpol nasional, hanya Partai Gerakan Perubahan Indonesia (Garuda) yang tercatat tidak memasukkan permohonan. Sementara itu, Partai Demokrat dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia memasukkan satu gugatan saja.

Tak hanya parpol nasional, parpol lokal di Aceh turut memohonkan sengketa ke MK. Satu gugatan diajukan masing-masing oleh Partai Aceh dan Partai Nanggroe Aceh.

Berdasarkan Peraturan MK No. 2/2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD, pemohon sengketa adalah partai politik. Permohonan diajukan oleh dewan pimpinan pusat parpol yang diteken oleh ketua umum dan sekretaris jenderal.

Reporter: Samdysara Saragih.[]Sumberbisnis.com

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.