26 September 2018

Kabar Aceh Untuk Dunia


Indonesia Belum Laksanakan 10 Pasal Kesepakatan Helsinki

...

  • TAUFAN MUSTAFA
  • 05 December 2017 12:20 WIB

BANDA ACEH - Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Republik Indonesia menyepakati 71 pasal dalam Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki. Dari jumlah tersebut, sebanyak 10 pasal kesepakatan kedua belah pihak yang belum terealisasi hingga kini.

Demikian disampaikan aktivis media di Aceh, Yarmen Dinamika, dalam diskusi yang digelar Kesbangpol dan Linmas Aceh, di Warkop Zakir Kupi, Banda Aceh, Senin, 4 Desember 2017 kemarin.

Kesepuluh pasal tersebut adalah pengadilan HAM yang belum terbentuk, Komisi Bersama Penyelesaian Klaim, Tapal Batas Aceh dengan Sumut yang belum jelas, kewenangan DPRA untuk memberi nama Aceh secara ketetapan tertulis, hak DPRA untuk memberikan nama resmi untuk pejabat pemerintah juga secara ketetapan, Aceh berhak memiliki bendera, lambang, dan himne.

Pasal lainnya yang belum terealisasi, Aceh berhak menentukan suku bunga bank yang berbeda dari daerah lain, pengadilan terhadap pihak militer yang bersalah kepada masyarakat dilakukan di pengadilan sipil, ekskombatan/tapol/napol dan korban konflik memperoleh hak atas tanah serta hak atas pekerjaan, dan Mahkamah Agung menunjuk perwakilan di Aceh untuk upaya hukum lanjutan. 

"Sepuluh pasal ini menjadi utang Pemerintah Pusat dalam kesepakatan MoU Helsinki yang belum dilaksanakan, sementara utang atau kewajiban GAM dalam MoU sudah mereka lakukan," kata Yarmen. 

Empat kewajiban GAM dalam implementasi MoU yang sudah dilakukan tersebut adalah menerima otonomi khusus dalam kerangka NKRI dan konstitusi RI, membubarkan sayap militer GAM, menyerahkan 840 pucuk senjata kepada AMM untuk dibuat tak lagi berfungsi (dipotong-potong), serta tidak lagi menggunakan emblem, lambang, dan atribut militer GAM.[] (*sar)

Editor: BOY NASHRUDDIN


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.