22 March 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Ingin Merdeka, Fatah dan Hamas Harus Bersatu

...

  • MERDEKA
  • 05 March 2016 12:00 WIB

JAKARTA - Sejak era Presiden Soekarno, Indonesia berupaya memperjuangkan kemerdekaan Palestina. Indonesia ingin Palestina menjadi negara merdeka dan lepas dari penjajahan Israel.

Target Palestina merdeka menjadi salah satu janji politik Presiden Joko Widodo sejak masa kampanye hingga akhirnya bekerja. Menteri Luar Negeri Retno L.P Marsudi menyatakan di luar fokus perlindungan Warga Negara Indonesia serta mewujudkan Poros Maritim Dunia, isu Palestina ini menjadi salah satu titik berat diplomasi pemerintah RI.

Dalam perkembangan terkini, Indonesia akhirnya meralisasikan penunjukkan konsul kehormatan di Kota Ramallah, Tepi Barat. Penunjukkan konsul kehormatan di Ramallah sudah dijanjikan Presiden Joko Widodo pada momen 60 tahun Konferensi Asia Afrika lalu. Setelah 70 tahun Indonesia merdeka, enam presiden berganti, baru pada 2016 akhirnya pemerintah RI memiliki perwakilan konsuler di Palestina. Selama ini, urusan Indonesia-Palestina ditangani oleh Kedutaan di Ibu Kota Amman, Yordania atau KBRI Ibu Kota Kairo, Mesir.

Faktor yang menghambat pembukaan kedutaan adalah intervensi Israel. Negeri Zionis itu menguasai nyaris seluruh wilayah darat Palestina. Utusan Indonesia yang hendak mengurus tetek bengek administrasi kedutaan terpaksa berurusan dengan Israel. Sekarang hambatan ini telah dituntaskan.

Selain kabar gembira tuntasnya persiapan pembukaan konsul kehormatan di Ramallah dalam triwulan dua 2016, Retno mengaku masih punya ganjalan lain. Mantan Duta Besar Indonesia untuk Kerajaan Belanda ini berharap rakyat Palestina bisa menuntaskan perbedaan politik di tubuh pemerintahannya, sehingga dukungan seluruh negara untuk merdeka bisa lebih mudah didapatkan.

Perlu diketahui, Jalur Gaza kini dikelola Hamas, yang berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin. Sementara Tepi Barat dikelola Fatah, sayap Partai Pembebasan Palestina (PLO). Dua partai itu bentrok setelah pemilu 2006, lalu pecah kongsi. Masing-masing mengklaim mewakili Otoritas Palestina. Pada 23 April 2014, Hamas-Fatah menandatangani perjanjian perdamaian.

Namun implementasi kabinet bersatu belum terwujud sampai sekarang. Berikut petikan wawancara Menlu Retno dengan merdeka.com di ruang kerjanya, Kamis (3/3), terkait perkembangan upaya memerdekakan Palestina, termasuk yang ditempuh melalui jalur KTT Luar Biasa OKI pada 6-7 Maret di Jakarta:

Bagaimana perkembangan pembukaan konsul kehormatan di Ramallah?

Sudah siap. Kita sudah kembangkan terus, sudah kita kirim simbol-simbol negara ke Ramallah. Simbol-simbol negara sudah diterima oleh Otoritas Palestina. Kita sudah rancang pembukaannya seperti apa. Sekarang kita tinggal tunggu harinya.

Siapa nama Konsul Kehormatan itu?

Namanya sudah ada tapi sementara ini kita tidak bisa berikan dulu. Tapi yang jelas, tokoh perempuan yang ditunjuk pemerintah Indonesia.

Kapan jadwal peresmian Konsul Kehormatan ini?

Kita difasilitasi oleh pemerintah Yordania. Jadi saya akan ke Ibu Kota Amman dulu sebelum ke Ramallah. Ya mungkin dalam waktu semingu dua minggu ke depan setelah KTT Luar Biasa OKI, saya akan ke Amman. Intinya bulan Maret 2016 persiapan ke Yordania dijalankan. Basically, semua sudah siap.

Bagaimana Indonesia memandang dualisme Hamas dan Fatah yang belum tuntas?

Kita berharap sekali rekonsiliasi dalam tubuh Otoritas Palestina dapat segera terwujud. Karena tanpa satu kesatuan dalam tubuh pemerintahannya, Palestina akan sulit untuk kita ajak berjuang maju. Sejauh ini masih sulit ya. Beberapa negara di OKI juga membantu rekonsiliasi mini, terakhir Qatar.

Apakah sokongan Indonesia sejauh ini lebih berat untuk Fatah?

Tidak. Kita melihat Palestina sebagai satu kesatuan. Bantuan masyarkat Indonesia, seperti dalam pembangunan rumah sakit di Jalur Gaza, membuktikan bahwa kita mendukung Palestina secara keseluruhan.

Kenapa Indonesia berkukuh mengangkat isu Palestina dan Yerusalem yang selama ini berlarut-larut?

Di PBB (isu Yerusalem Timur) dibahas tapi tidak maju-maju. Masih tetap seperti begini. Sebenarnya kita cuma punya dua pilihan, do something atau do nothing. Nah kalau do nothing, kita akan membiarkan situasi yang buruk ini berkelanjutan.

Maka dari itu, pilihan Indonesia saat ditawari adalah do something. Di mana kita mencoba memberikan kontribusi karena ini juga ciri politik luar negeri Indonesia. kita selalu ingin memberi kontribusi untuk upaya perdamaian dunia. Dalam konteks inilah, kita terjemahkan komitmen kita berkontribusi pada isu-isu dunia, dalam bentuk menjadi tuan rumah KTT OKI.

Salah satu hasil KTT OKI ini adalah Deklarasi Jakarta. Apa isinya?

Deklarasi Jakarta, yang diusulkan Indonesia, isinya lebih konkret terkait apa yang dapat dilakukan negara untuk membantu Palestina. Soalnya kalau hanya berhenti di politik, tidak akan ada terobosan. Tapi kalau ada bukti konkretnya, ini bisa jadi satu terobosan. Ada kebutuhan sangat mendasar bagi OKI untuk terlibat capacity building warga Palestina.

Ini bisa lebih konkret. Indonesia ingin mendorong OKI membenatu memberdayakan rakyat Palestina mempersiapkan pemerintahan agar siap jika nanti merdeka penuh. Indonesia sudah melakukan pembangunan kapasitas semacam ini, misalnya dengan mendidik diplomat-diplomat Palestina.[] sumber: merdeka.com

Editor: BOY NASHRUDDIN

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.