10 August 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia


Ini 17 Poin Rekomendasi Hasil Rakor Ulama dan Umara se-Aceh 

...

  • PORTALSATU
  • 06 December 2019 00:45 WIB

Foto: Khairul Anwar
Foto: Khairul Anwar

BANDA ACEH - Rapat Koordinasi (Rakor) Ulama dan Umara se-Aceh menghasilkan rekomendasi berisi 17 poin kepada Pemerintah Aceh. Rekomendasi itu diharapkan mulai dijalankan pada tahun anggaran 2021 mendatang.

Kepala Biro Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Aceh, Zahrol Fajri, S.Ag., M.H., mengatakan poin-poin rekomendasi hasil Rakor Ulama-Umara itu akan dikaji secara mendalam, lalu diserahkan kepada Gubernur dan Bappeda Aceh agar dituangkan dalam program dan kegiatan tahun 2021.  

“Hasil pembahasan Rakor Ulama-Umara akan dikaji ulang, juga akan dibentuk tim,” ujarnya, Kamis, 5 Desember 2019.

Dia menjelaskan, rekomendasi itu diputuskan oleh ulama dan umara se-Aceh setelah menjabarkan beberapa item melalui pembahasan dan perdebatan. Yakni tentang akidah, ibadah dan akhlak generasi muda Aceh, termasuk pengaruh kemajuan IT yang memiliki dampak negatif bagi anak dan remaja Aceh.

Zahrol menyebutkan, dalam penjabaran ulama dan umara menegaskan bahwa lembaga pendidikan dayah terbukti berhasil menjadi benteng bagi santri dan masyarakat dalam pembangunan umat, menghadapi pendangkalan akidah, pergaulan bebas dan berbagai isu yang merusak syariat Islam.

“Dalam konteks sekarang, dayah sangat dibutuhkan perannya secara lebih luas dalam masyarakat,” paparnya.

Berikut 17 poin rekomendasi hasil Rakor Ulama dan Umara se-Aceh:

1. Rapat koordinasi ulama-umara sangat penting dilaksanakan secara berkelanjutan, tidak hanya tingkat provinsi tapi juga sampai kepada tingkat kabupaten/kota.

2. Ulama dan umara harus lebih mempererat hubungan untuk menuju Aceh yang lebih baik. Umara hendaknya melibatkan ulama dalam seluruh aspek pembangunan Aceh, tidak hanya dalam pelaksanaan Syariat Islam. Ulama hendaknya memberikan ide-ide positif kepada umara, bersifat praktis, lebih berorientasi kepada  kedamaian dan kesejahteraan rakyat Aceh.

3. Ulama sedapat mungkin mendesak pemerintah kabupaten/kota untuk mengalokasikan dana eksekusi cambuk di wilayahnya masing-masing.

4. Dalam rangka menuju Aceh Hebat, diperlukan penguatan akidah kaum milenial yang mengacu kepada akidah Ahlussunnah wal jamaah. Generasi milenial Aceh harus bangga dengan syariat Islam sebagai keistimewaan Aceh.

5. Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota bersama MPU Aceh/MPU kabupaten/kota harus melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap ajaran sesat yang memisahkan atau membenturkan antara syariat dan hakikat.

6. Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dan segenap lapisan masyarakat harus berupaya melibatkan kaum milenial secara profesional dalam pembangunan Aceh; menjadikan mereka sebagai subjek, bukan sebagai objek pembangunan. Untuk itu diperlukan sosialisasi dan pelatihan program pembangunan yang berorientasi kepada pelibatan dan pengembangan kaum milenial. Untuk komunikasi yang lebih baik dengan kaum milenial, para ulama kharismatik harus aktif mengunggah pesan-pesan keagamaan menggunakan  media sosial yang mereka gandrungi.

7. Membangun jiwa patriotisme kaum milenial dibutuhkan teladan dari ulama. Dimana peran ulama tidak bisa digeser oleh IT. Ulama mempunyai peran penting sebagai pemberi motivasi, dukungan dan semangat bagi generasi milenial terhadap pelaksanaan syariat Islam di Aceh. Untuk itu, remaja dan pemuda tidak hanya dijadikan sebagai objek pembangunan tetapi harus ditempatkan sebagai subjek yang terlibat langsung dalam pembangunan.

8. Ulama dan umara harus mengambil peran aktif dalam menyelamatkan anak dan remaja dari pengaruh negatif dari kemajuan IT.

9. Ulama harus aktif menyampaikan dakwah milenial melalui berbagai media seperti youtube, twitter, facebook, WA sehingga generasi milenial mendapatkan dakwah milenial juga.

10. Ulama dan umara diharapkan agar aktif mensosialisasikan dampak negatif dari IT sebagai upaya meminimalisir pendangkalan akidah, ibadah dan akhlak.

11. Dayah harus lebih memperluas perannya dalam pembangunan Aceh yang tidak terbatas pada lingkungan dayah saja, tapi juga seluruh lapisan masyarakat Aceh. Untuk itu pemerintah perlu mendukung penuh seluruh sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh dayah dan anggaran dayah sama dengan pendidikan umum, yaitu 20 persen dari APBA. 

12. Pendidikan adab/akhlak harus diberikan di semua jenjang pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi.

13. Pemerintah harus memberikan bantuan jaminan kesehatan kepada ulama di Aceh (menyediakan fasilitas VIP di rumah sakit).

14. Pemerintah harus memberikan bantuan beasiswa untuk santri dayah.

15. Pemerintah harus mewujudkan Aceh yang bersih dengan menjadikan Banda Aceh sebagai contoh kota bersih.

16. Pemerintah harus menyediakan dana operasional dan dana pembangunan masjid.

17. Pemerintah Aceh, ulama dan masyarakat harus mewujudkan masjid yang aman, nyaman dan sejahtera.[]

Penulis: Khairul Anwar

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.