21 November 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Ini Alasan Wali Kota Lhokseumawe Belum Sampaikan KUA-PPAS 2020 ke DPRK

...

  • Fazil
  • 13 September 2019 22:45 WIB

Suaidi Yahya, Wali Kota Lhokseumawe. Foto: Fazil/portalsatu
Suaidi Yahya, Wali Kota Lhokseumawe. Foto: Fazil/portalsatu

LHOKSEUMAWE - Wali Kota Lhokseumawe, Suaidi Yahya, sampai saat ini belum menyampaikan rancangan Kebijakan Umum APBK (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun 2020 kepada DPRK.

Wali Kota Suaidi Yahya ditemui portalsatu.com di ruang kerjanya, Jumat, 13 September 2019 sore, mengakui pihaknya belum menyampaikan rancangan KUA-PPAS 2020 kepada dewan. Menurut dia, dokumen tersebut akan disampaikan ke DPRK Lhokseumawe setelah 25 legislator yang baru mengucapkan sumpah/janji itu membentuk alat kelengkapan dewan (AKD).

"Karena ini baru saja dilakukan pelantikan DPRK (periode 2019-2024), sehingga dewan pun perlu melakukan penyusunan komisi-komisi terlebih dahulu maupun hal lainnya. Tentunya ini juga dialami sejumlah kabupaten/kota lainnya yang baru saja anggota dewan dilantik. Artinya, tidak hanya Lhokseumawe saja yang belum menyampaikan itu. Kalau belum selesai dilakukan penyusunan komisi dan sebagainya dari dewan maka bagaimana kita mengajukan KUA-PPAS," kata Suaidi Yahya.

Suaidi menyatakan, "Itu bukan kesalahan dari Pemkot (Lhokseumawe), karena setiap kabupaten/kota lainnya yang dilantik anggota DPRK baru (periode 2019-2024), itu juga mengalami hal yang sama". 

Soal mengapa rancangan KUA PPAS 2020 tidak disampaikan saat masih DPRK periode 2014-2019, Suaidi beralasan karena saat itu sudah berdekatan dengan jadwal pelantikan dewan masa jabatan baru, yaitu pada 10 September 2019 lalu.

"Mungkin dalam bulan ini sudah bisa disampaikan kepada dewan. Karena paling lambat pengesahannya di akhir November 2019 nantinya. Saya rasa ini tidak lambat dan dalam waktu dekat akan dibahas bersama dewan," ujar Suaidi.

Untuk diketahui, berdasarkan tahapan dan jadwal diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020, Kepala Daerah harus menyampaikan rancangan KUA-PPAS 2020 kepada DPRD paling lambat minggu kedua Juli 2019; serta kesepakatan bersama DPRD dan Kepala Daerah paling telat minggu kedua Agustus 2019.

Berikutnya, penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan RKA-PPKD. Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan rancangan Peraturan Daerah/Perda tentang APBD (paling lambat minggu ketiga Agustus 2019); Penyampaian rancangan Perda tentang APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD (paling lambat minggu kedua September 2019 bagi daerah yang menerapkan lima hari kerja per minggu atau paling lambat minggu IV September bagi daerah yang menerapkan enam hari kerja per minggu).

Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah terhadap Rancangan Perda tentang APBD (paling lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan). Artinya, DPRD dan Kepala Daerah harus menyetujui bersama Rancangan Perda tentang APBD 2020 paling lambat 30 November 2019.(Selengkapnya baca Ini Tahapan dan Jadwal Penyusunan APBD 2020 Menurut Permendagri 33/2019)

P-APBK 2019

Sementara itu, Rancangan Perda/Qanun Perubahan APBK Lhokseumawe tahun 2019, sudah disetujui DPRK bersama Wali Kota dalam rapat paripurna di gedung dewan, Sabtu, 24 Agustus 2019, sore. Raqan P-APBK itu kemudian dibawa ke Banda Aceh untuk dievaluasi oleh Gubernur agar dapat ditetapkan menjadi Qanun Kota Lhokseumawe. 

Menurut Wali Kota Suaidi Yahya, pihaknya sudah menerima hasil evaluasi Gubernur Aceh terhadap Raqan P-APBK 2019 itu. Namun, Suaidi mengaku tidak ingat jumlah anggaran yang dialokasikan dalam Raqan P-APBK tersebut.

Data diperoleh portalsatu.com, pagu pendapatan dan belanja yang disepakati DPRK dan Wali Kota dalam Raqan P-APBK Lhokseumawe 2019 masing-masing Rp921.102.709.764 dan Rp947.061.755.758. Sedangkan penerimaan pembiayaan daerah Rp26.959.045.994 dan pengeluaran pembiayaan Rp1 miliar, sehingga pembiayaan neto Rp25.959.045.994.

Kesepakatan terhadap rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBK (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan atau PPASP hingga persetujuan bersama Raqan P-APBK 2019 itu terkesan "kejar tayang". Rancangan KUPA PPASP 2019 disampaikan Wakil Wali Kota dalam rapat paripurna DPRK Lhokseumawe, 16 Agustus. Empat hari setelah itu, penandatanganan Nota Kesepakatan KUPA PPASP. Lalu, Wakil Wali Kota menyampaikan Raqan P-APBK 2019 dalam rapat paripurna DPRK, 21 Agustus. Tiga hari kemudian atau 24 Agustus 2019 diambil persetujuan bersama terhadap Raqan P-APBK tersebut.[](idg)

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.