19 January 2021

Kabar Aceh Untuk Dunia


Ini Alasan YARA Minta Pemilihan Kepala Daerah Dikembalikan ke DPR

...

  • portalsatu.com
  • 23 November 2020 18:22 WIB

Ketua YARA Safaruddin menyerahkan usulan adanya regulasi untuk Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD di Provinsi Aceh kepada Wakil Ketua DPRA Safaruddin di DPRA. Foto: istimewa
Ketua YARA Safaruddin menyerahkan usulan adanya regulasi untuk Pemilihan Kepala Daerah oleh DPRD di Provinsi Aceh kepada Wakil Ketua DPRA Safaruddin di DPRA. Foto: istimewa

Di beberapa wilayah yang telah menyelenggarakan Pilkada tidak melahirkan legitimasi. Hasil yang ditetapkan tidak memiliki wibawa sebagai hasil yang sah sehingga memunculkan gelombang protes dari berbagai pihak

BANDA ACEH – Ketua Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Safaruddin dalam keterangan tertulisnya mengungkapkan beberapa alasan yang menjadi pertimbangan meminta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Aceh dikembalikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota (DPRK).

Safaruddin menjelaskan, selama beberapa kali Pilkada di Aceh yang dipilih secara langsung dengan harapan mendapat legitimasi yang kuat dari rakyat, namun fakta yang dijumpai akhir-akhir ini ternyata risiko dari pelaksanaan Pilkada yang sangat berpengaruh pada kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

“Apalagi jika pelaksanaan Pilkada tidak dijalankan secara maksimal akan menimbulkan gesekan dan ekses negatif, menciptakan suasana tidak kondusif, mencekam dan akan menghambat dinamika ekonomi lokal, bahkan telah menimbulkan korban jiwa,” jelas Safaruddin, Senin, 23 November 2020.

Alasan lainnya, kata Safaruddin, kekalahan politik salah satu calon yang diusung akan membawa pengaruh pada emosional pendukungnya yang merasa kecewa, sehingga menimbulkan amukan massa yang ekspresif, bahkan juga menimbulkan penyakit psikososial dalam masyarakat, seperti beban psikologis dan psikotraumatik.

“Demikian pula dalam konteks dinamika pembangunan ekonomi masyarakat, konflik pasca-Pilkada dengan aksi anarkisme massa dapat menghambat denyut ekonomi lokal yang mayoritas adalah masyarakat kecil yang tidak berdaya. Sangat beralasan jika beberapa kalangan berpendapat bahwa terjadinya krisis pangan dan komoditi penting bagi masyarakat di daerah yang terjadi akhir-akhir ini secara tidak langsung berkorelasi dengan daya konsentrasi pemerintah pusat maupun lokal yang lebih memerhatikan persoalan politik sehingga persoalan kesejahteraan rakyat terabaikan,” tambah Safaruddin.

Masih menurut Safaruddin, di beberapa wilayah yang telah menyelenggarakan Pilkada tidak melahirkan legitimasi. Hasil yang ditetapkan tidak memiliki wibawa sebagai hasil yang sah sehingga memunculkan gelombang protes dari berbagai pihak, terutama dari pendukung calon yang kalah. Faktor lain masih banyaknya orang yang tidak dapat berpartisipasi dalam Pilkada.

“Faktor selanjutnya masih adanya ketidakrahasiaan dalam pemilihan dan tersumbatnya hak-hak dasar warga negara, misalnya warga memilih di bawah tekanan, baik dari organisasi massa, preman politik dan lain-lain,” ungkapnya.

Selain itu, kata Safar, dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah terdapat berbagai macam aktor dan kepentingan. Terdapat banyak potensi-potensi dan sumber-sumber yang akan menyedot perhatian para aktor yang bermain dan keinginan untuk merebutnya.

Hal tersebut karena Pilkada dipengaruhi oleh struktur-struktur sosial dan politik yang beragam dan konstitutif, sehingga tidak saja akan menciptakan apa yang disebut sebagai konstruksi sosial yang konsensusual; tetapi juga konfliktual.

“Pemilihan kepala daerah di Indonesia selalu dibayangi oleh konflik. Konflik ini bukan saja antara peserta dan para pendukungnya, tetapi juga antara peserta dengan penyelenggara, bahkan dengan institusi-institusi yang lain, seperti pemerintah lokal (daerah), aparat keamanan dan dengan masyarakat,” pungkasnya.[rilis]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2021 All Rights Reserved.