08 December 2019

Kabar Aceh Untuk Dunia


Ini Catatan LBH APIK Aceh Soal Kasus Kekerasan Seksual

...

  • CUT ISLAMANDA
  • 17 July 2019 19:35 WIB

Ilustrasi. Foto: suara.com
Ilustrasi. Foto: suara.com

LHOKSEUMAWE - Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK) Aceh mendesak pengesahan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, pemulihan dan perlindungan berpihak kepada korban, serta hukuman yang sesuai untuk pelaku. Pasalnya, selama ini fokus sanksi terhadap pelaku kerap mengabaikan kondisi korban yang juga butuh perhatian dan penanganan khusus utamanya untuk pemulihan.  

Hal itu disampaikan Direktur LBH APIK Aceh, Roslina Rasyid dalam keterangan tertulis kepada portalsatu.com, Rabu, 17 Juli 2019. Dijelaskan, sepanjang tahun 2018, LBH APIK Aceh mencatat ada 115 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, 34,5 persen di antaranya kasus kekerasan seksual yang tersebar di beberapa wilayah. Mulai dari Lhokseumawe, Aceh Utara, Bireuen, Bener Meriah hingga Aceh Tengah. Sementara data dari awal Januari hingga Juni 2019, sudah 18 kasus kekerasan seksual yang ditangani.

“Korban kekerasan seksual sebagian besar adalah perempuan dengan rentang usia anak 3 tahun sampai 19 tahun. Sedangkan pelaku, sebanyak 72 persen adalah orang yang dikenal oleh korban atau orang yang dekat dan memiliki hubungan personal dengan korban. Misalnya, orangtua kandung, suami, mantan suami, pacar, guru (pendidik), dan anggota keluarga sendiri, 27 persen pelaku yang melakukan kekerasan berada di ranah publik, dan 1 persen pelaku berada di ranah negara,” ujar Roslina.

Saat proses pendampingan, kata Roslina, hampir 100 persen korban mengalami kekerasan berlapis. Mulai dari kekerasan psikis, seksual, hingga penelantaran ekonomi yang semuanya akan memengaruhi psikologi korban. Ini menunjukkan bahwa seluruh tindak kekerasan yang dialami korban akan berdampak pada psikologis.

Menurut Roslina, hal ini berkaitan juga dengan tingkat pendidikan yang ditempuh, korban yang mengalami kekerasan dari tingkat TK/playgroup sampai dengan SMA sebanyak 75 persen, tingkat perguruan tinggi 20 persen, dan 5 persen korban yang putus sekolah/tidak sekolah. Jika dilihat dari ranah pekerjaan, 18 persen korban yang mengalami kekerasan memiliki pekerjaan formal, 50 persen korban memiliki pekerjaan informal, dan 32 persen korban tidak mempunyai pekerjaan.

“Data-data tersebut membuktikan bahwa kekerasan seksual adalah sebuah fakta yang tidak terbantahkan dan korban kekerasan seksual terus bertambah dengan berbagai modus. Tuntutan hukuman terhadap pelaku masih cukup rendah untuk mengharap efek jera kepada pelaku. Fokus sanksi terhadap pelaku kerap mengabaikan kondisi korban yang juga butuh perhatian dan penanganan khusus utamanya untuk pemulihan,” tegas Roslina. 

Dia menambahkan, “Korban kerap diposisikan pada kondisi yang cukup sulit. Pertama, ia perlu  membuktikan dirinya sebagai korban, secara hukum ia harus dapat menghadirkan saksi, membayar biaya visum, menyiapkan alat bukti lainnya, serta mencari perlindungan secara mandiri. Keterbatasan korban dan keluarganya membuat pelaku dengan mudahnya mendapatkan hukuman yang ringan, bahkan terkadang jabatan yang dipegang oleh pelaku bisa saja membebaskannya dari jeratan hukum, sehingga dalam kurun waktu yang  singkat bisa menghirup udara bebas hukuman yang mestinya diterima. Sistem  hukum yang tidak berpihak pada korban ini tercermin dari jumlah ancaman yang dikenakan kepada pelaku kekerasan seksual.”

Di lain pihak, lanjut Roslina, korban memiliki kebutuhan untuk pemulihan baik dalam proses hingga setelah penanganan kasus dan ini mutlak diperlukan. “Agar tidak ada trauma berkepanjangan, serta mencegah potensi korban menjadi pelaku di masa mendatang. Harus diakui, sanksi baik dari hukum adat, hukum positif, dan qanun jinayat yang diterapkan belum juga mampu menjawab keadilan yang dibutuhkan korban. Sehingga ada kebutuhan akan sebuah aturan hukum yang komprehensif,” kata Roslina.

Melihat situasi kasus dan kondisi penanganan korban kekerasan terhadap perempuan, LBH APIK Aceh dan Forum Pengada Layanan mengajak seluruh jaringan masyarakat sipil di Aceh untuk mendesak agar Pemerintah melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah/Kabupaten/Kota (SKPD/K) memastikan komitmen dan dukungan terhadap lembaga layanan melalui Peraturan Bupati/Peraturan Walikota.

“Selain itu, aparatur penegak hukum memberikan hukuman yang setinggi-tingginya kepada kepada pelaku, serta DPR RI untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual bagi perempuan dan anak korban kekerasan agar korban kekerasan seksual mendapatkan hak-haknya,” pungkas Roslina Rasyid.[]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


portalsatu.com © 2017 All Rights Reserved.