05 December 2020

Kabar Aceh Untuk Dunia


Ini Dia 12 Aktor di Balik UU Cipta Kerja Menurut JATAM

...

  • portalsatu.com
  • 09 October 2020 18:00 WIB

Protes penolakan UU Cipta Lerja [Foto: CNN]
Protes penolakan UU Cipta Lerja [Foto: CNN]

Mereka telah membuat peraturan yang dengan sengaja menguntungkan bisnis yang mereka miliki. Ini adalah bentuk sebuah korupsi sistemik, yang dapat dikategorikan tindakan kejahatan serius.

JAKARTA – Lembaga Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) menilai ada 12 aktor di balik disahkannya Undang Undang Cipta Kerja (Cilaka). Ke-12 aktor tersebut muncul berdasarkan alanisis profil para Satuan Tugas (Satgas) dan anggota Panitia Kerja (Panja) Omnibus Law DPR RI.

Koordinator JATAM, Merah Johansyah selaku juru bicara #BersihkanIndonesia, Jumat, 9 Oktober 2020 melalui keterangan tertulisnya menjelaskan, di balik pembahasan dan pengesahan UU Cipta Kerja, terdapat kepentingan besar para pebisnis tambang, guna mendapat jaminan hukum untuk keberlanjutan dan keamanan bisnisnya. Melalui sejumlah elite politik dan pebisnis di Satgas dan Panja Omnibus Law, kepentingan itu dikejar, dan berhasil diperoleh dengan disahkannya RUU Omnibus Law.

"Terdapat 12 aktor intelektual yang tersebar dan memiliki peran serta fungsi berbeda di Satgas dan Panja DPR UU Cilaka. 12 orang itu, antara lain Airlangga Hartarto, Rosan Roeslani, Pandu Patria Sjahrir, Puan Maharani, Arteria Dahlan, Benny sutrisno, Azis Syamsudin, Erwin Aksa, Raden Pardede, M Arsjad Rasjid, Bobby Gafur Umar, dan Lamhot Sinaga," jelas Merah Johansyah.

Merah Johansjah menambahkan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto  yang berperan sebagai orang yang membentuk tim Satgas Omnibus punya hubungan dengan PT Multi Harapan Utama (MHU), sebuah tambang batubara di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

“Luas konsesi PT MHU mencapai 39.972 hektar atau setara dengan luas kota Surabaya. Catatan Dinas Pertambangan dan Energi Kalimantan Timur pada 2017, PT MHU meninggalkan 56 lubang bekas tambang yang tersebar di Kutai Kartanegara, dan salah satu lubang tambangnya di Kelurahan Loa Ipuh Darat, Kilometer 14, menewaskan Mulyadi, pada Desember 2015,”  ungkapnya.

Sementara itu Rosan Roeslani, Ketua Kamar Dagang dan Indistri Indonesia (KADIN) yang juga Ketua Satgas Omnibus Law terhubung dengan 36 entitas bisnis, mulai dari perusahaan di bidang media, farmasi, jasa keuangan dan finansial, properti, minyak dan gas, hingga pertambangan batubara.

“Rosan juga tercatat sebagai anggota Indonesia Coal Mining Association. Pada saat Pemilu Presiden 2019, Rosan menjabat sebagai Wakil Ketua Tim Kampanye Jokowi-Ma’ruf Amin. Saat itu, ketua dari Tim Kampanye dijabat oleh Erick Thohir, yang merupakan sahabat dekat Rosan sejak masa sekolah,” tambah Merah Johansyah.

Selain itu ada nama  Wakil Ketua DPR RI, Aziz Syamsuddin yang terkait dengan perusahaan pertambangan batu bara melalui kedekatannya dengan bekas Bupati Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, Rita Widyasari yang saat ini sudah menjadi terpidana korupsi. Menurut laporan Coalruption, Rita mengangkat Azis sebagai komisaris perusahaan tambang batu bara milik ibunya, Sinar Kumala Naga.

Sementara itu sembilan aktor intelektual di Satgas dan Panja DPR UU Cilaka dari sektor batubara lainnya menurut JATAM adalah Puan Maharani, Arteria Dahlan, Benny Sutrisno, Erwin Aksa, Raden Pardede, M. Arsjad Rasjid, Bobby Gafur Umar dan Lamhot Sinaga.

“Mereka memiliki fungsi dan peran yang berbeda, beberapa tergabung dalam Satgas, Panja, hingga Pimpinan DPR RI. Hasil penelusuran #BersihkanIndonesia, mereka memiliki hubungan dengan bisnis tambang dan energi kotor batubara baik langsung maupun tidak langsung, secara pribadi, baik sebagai pemilik, komisaris hingga direksi,” tambah Merah Johansyah.

Hal yang sama diungkapkan anggota Divisi Korupsi Politik ICW, Egi Primayogha. Mneurutnya, UU Cipta Kerja hanyalah satu di antara UU kontroversial lainnya yang dalam waktu sangat singkat diusulkan, dibahas dan disahkan oleh kekuatan oligarki yang terkonsolidasi di pemerintahan dan DPR. Sebelumnya telah ada 4 produk hukum kontroversial lain yang dibahas dengan pola serupa, tertutup dan terburu-buru: UU KPK, Perppu Covid, UU Minerba, dan UU MK.

“UU Cipta Kerja adalah salah satu skenario oligarki untuk terus menimbun kekayaannya. Pengesahan UU Cipta Kerja menunjukkan bahwa para oligark kini telah memperkokoh posisinya, dan skenario mereka telah berjalan dengan sempurna. Apalagi, saat ini KPK juga sudah dilemahkan. Mereka telah membuat peraturan yang dengan sengaja menguntungkan bisnis yang mereka miliki. Ini adalah bentuk sebuah korupsi sistemik, yang dapat dikategorikan tindakan kejahatan serius,” jelasnya.

Selain itu Direktur Tambang dan Energi Auriga Nusantara, Iqbal Damanik mengungkapkan bahwa berdasarkan penelusuran, pihaknya mencatat setidaknya 57% anggota panja sendiri merupakan pelaku usaha. Selain itu, sebagian dari mereka pernah tercatat sebagai mantan tim sukses dan tim kampanye pada Pemilihan Presiden 2019 lalu.

Hal yang sama disampaikan Koordinator Kampanye Ikim dan Energi Greenpeace Asia Tenggara, Tata Mustasya. Ia menilai Omnibus Law  sebagai penanda krisis demokrasi dan tegaknya pemerintahan despotik yang terus memperkuat kepentingannya dengan memperlemah suara rakyat.[rilis]

Editor: portalsatu.com

Berita Terkait


Alamat:

Jalan Prof. Ali Hasjmy, No. 6, Desa Lamteh, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh. Kode Pos: 23118.

portalsatu.com © 2020 All Rights Reserved.